Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera: Bencana yang Mengungkap Kerusakan Ekologis
Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera telah menewaskan 604 orang hingga Senin (1/12/2025). Kebijakan yang diambil selama satu dekade terakhir, termasuk pembukaan hutan, tambang, dan proyek-proyek yang melemahkan kemampuan alam menahan air, menjadi faktor utama dalam bencana ini. Akademisi Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, menyatakan bahwa bencana ini bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat dari kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun.
Dalam renungan yang diunggahnya lewat akun media sosial, ia mengibaratkan kondisi lingkungan di Sumatera sebagai “tubuh” yang mengalami pembengkakan dan kerusakan organ akibat beban yang dipaksakan tanpa pemulihan. Ia menilai banjir yang terjadi bukan hanya sekadar banjir, tetapi Edema Ekologis yang lahir dari kebijakan rezim 10 tahun yang memukul jantung pulau ini dan merusak ginjalnya tanpa pernah merasa bersalah.
Dampak Bencana yang Membuat Kekacauan
Hingga Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) mencatat sedikitnya 604 orang tewas. Korban meninggal tersebar di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara sebanyak 283 jiwa, Sumatera Barat sebanyak 165 jiwa, dan Aceh sebanyak 156 jiwa. Selain ratusan korban tewas, ribuan warga masih dinyatakan hilang serta mereka yang luka-luka menunjukkan bahwa dampak bencana masih jauh dari selesai.
Di Aceh, sebanyak 156 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 181 warga lainnya masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di area-area terdampak paling parah, termasuk kawasan yang masih terisolasi akibat akses jalan yang putus. BNPB juga melaporkan sedikitnya 1.800 orang mengalami luka-luka, sebagian di antaranya membutuhkan perawatan lanjutan karena cedera berat.
Di Sumatera Barat, kondisi tak jauh berbeda. Provinsi itu mencatat 165 korban meninggal, 114 orang hilang, serta lebih dari seratus warga lainnya luka-luka. Sejumlah titik terdampak di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, hingga Padang Pariaman berubah menjadi kepungan lumpur dan puing-puing. Tim penyelamat masih berusaha mencapai beberapa kawasan yang sebelumnya tertutup material longsor.
Sementara itu, Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal terbesar, yakni 283 jiwa. Provinsi ini juga mencatat 169 orang hilang dan 613 korban luka. Banyak desa di Langkat, Deli Serdang, hingga Serdang Bedagai terendam banjir besar setelah hujan ekstrem mengguyur tanpa henti selama beberapa hari. Hingga Senin malam, proses evakuasi masih berlangsung di banyak titik.
Penanganan Darurat dan Harapan untuk Solusi
Ribuan pengungsi kini bertahan di pos-pos darurat dengan kondisi yang terbatas. Air bersih, makanan, obat-obatan, dan selimut menjadi komoditas paling dibutuhkan. Banjir dan longsor yang melanda Sumatera dalam sepekan terakhir telah menciptakan krisis kemanusiaan yang luas. Dengan jumlah korban yang terus bertambah dan ratusan orang belum ditemukan, upaya penyelamatan masih menjadi prioritas utama pemerintah dan tim gabungan di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kondisi terkini bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera setelah meninjau langsung kawasan terdampak menggunakan helikopter, Senin (1/12/2025). Peninjauan udara tersebut dilakukannya usai mengunjungi lokasi pengungsian di Tapanuli Tengah, tempat ratusan warga masih bertahan akibat rusaknya permukiman dan terputusnya akses transportasi.
Dari peninjauan udara, terlihat sejumlah kawasan yang sebelumnya tergenang mulai surut, meski di beberapa daerah aliran sungai material lumpur dan longsoran masih menutup jalur utama. Rumah-rumah warga yang rusak serta lahan yang tersapu banjir juga menjadi sorotan pemerintah dalam penanganan lanjutan. Selain memantau kondisi Sumatera Utara, Prabowo juga memastikan bahwa ia akan segera bergerak ke Aceh, salah satu provinsi yang turut mengalami dampak berat akibat cuaca ekstrem dalam sepekan terakhir.
Kehadiran Presiden di daerah bencana ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas instansi serta mempercepat langkah dalam memulihkan kondisi masyarakat, terutama pada wilayah yang masih terisolasi atau mengalami gangguan layanan vital.
Kritik terhadap Kebijakan Pembangunan
Dokter Tifa menilai alih fungsi lahan, pembukaan hutan, hingga praktik pertambangan dan perkebunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung daerah aliran sungai menjadi faktor yang memperparah risiko bencana. Ia juga menyinggung kebijakan pembangunan pemerintahan Era Presiden RI, Joko Widodo yang menurutnya mengabaikan keseimbangan lingkungan. Selama sepuluh tahun, Jokowi katanya mengumbar soal investasi dan pembangunan tanpa memikirkan dampak buruk terhadap lingkungan.
Ia menilai masyarakat kini menanggung dampak dari rangkaian kebijakan yang membuka ruang bagi eksploitasi lingkungan. Banjir yang terjadi di Sumatera katanya sedang mengungkap apa yang dulu ditutup rapat oleh kekuasaan. Banjir sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa disensor, bahwa Sumatera telah dicabik-cabik demi ambisi politik, demi kepentingan modal, demi citra penguasa yang dibangun di atas tanah yang perlahan mati.
Harapan untuk Solusi Cepat
Dokter Tifa berharap pemerintah pusat mengambil langkah cepat untuk memulihkan kondisi lingkungan dan memperkuat mitigasi bencana di wilayah-wilayah rawan. Ia juga menyampaikan doa agar Presiden RI, Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian dan solusi bagi warga yang terdampak banjir di Sumatera. Ia menegaskan bahwa bencana alam itu dinilainya sebagai vonis alam terhadap rezim yang telah menggali lubang bagi rakyatnya sendiri.
