Rapat Evaluasi SPPG BGN di Pangandaran Tertutup, Memicu Kritik Publik
Rapat koordinasi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Pangandaran kembali menjadi sorotan. Acara yang berlangsung di aula hotel Laut Biru Resort tersebut digelar secara tertutup tanpa akses bagi media, sehingga menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat dan kalangan jurnalis.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, seperti Forkopimda dan dinas terkait. Dalam laporan yang diterima, kegiatan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Agenda utama dari rapat ini adalah koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah Jawa Barat. Namun, meskipun agenda ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, akses media ditutup.
Beberapa jurnalis yang hadir mencoba meminta penjelasan mengenai pembatasan akses tersebut. Salah satu dari mereka, Ibil, menyampaikan kekecewaannya terhadap langkah yang diambil. “Ini kegiatan menyangkut kepentingan publik, tapi kenapa justru tertutup?” tanyanya.
Panitia pelaksana memberikan penjelasan bahwa acara ini merupakan agenda internal. “Nanti hasil rapat dari pimpinan. Kalau kami staf hanya menjalankan tugas,” ujar Syam Oza, salah satu anggota panitia.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat kegiatan yang berkaitan dengan program gizi nasional seharusnya terbuka untuk publik. Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Tian Kadarisman, mengkritik keras tindakan BGN yang menutup akses peliputan. Menurutnya, hal ini sangat ironis dan memalukan.
Tian menilai bahwa ketidakterbukaan BGN dalam rapat evaluasi ini semakin memperkuat kecurigaan publik. Banyak isu negatif telah muncul terkait program MBG, mulai dari rendahnya kualitas menu di lapangan hingga isu anggaran motor trail listrik yang fantastis. Selain itu, gaya hidup mewah oknum mitra di media sosial juga menjadi perhatian.
“Masyarakat berhak tahu apa hasil evaluasi terhadap mitra-mitra dapur. Apakah ada sanksi bagi penyedia makanan yang tidak layak? Atau jangan-jangan pertemuan di hotel mewah ini hanya sekadar ajang pengamanan administratif agar semuanya terlihat benar di atas kertas?” ujarnya.
Dalam surat undangan resmi nomor 1317/D.TWS/04/2026 dan 1450/D.TWS/WIL.II/04/2026, agenda ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN serta dihadiri mitra dapur (SPPG) dari wilayah Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.
