Purbaya Dapat Tambahan Rp 11,4 T dari Kejaksaan Agung, Untuk Apa?

Penyetoran Uang ke Kas Negara oleh Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung telah menyetorkan dana sebesar Rp 11,42 triliun ke kas negara pada Jumat (10/4). Dana tersebut berasal dari denda dan penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Uang ini akan dikelola oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penggunaan Dana yang Disetor ke Kas Negara

Purbaya menjelaskan bahwa uang yang diperoleh merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak berasal dari pajak. Ia menyatakan bahwa jumlah uang yang diterima lebih besar dibandingkan sebelumnya.

“Uang ini bisa digunakan untuk menambal defisit atau program pembangunan yang sempat terpotong,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4). Ia juga menyebutkan bahwa sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk kejaksaan, sekolah, dan mungkin LPDP, meski tidak dalam jumlah besar.

Ia menegaskan bahwa penyetoran dana ini masih dalam proses dan belum selesai. “Masih ada banyak lagi, jadi amanlah,” tambahnya.

Pendapatan dari Satgas PKH sebagai Windfall Profit

Purbaya menjelaskan bahwa pendapatan dari Satgas PKH adalah windfall profit atau penerimaan tak terduga. Diharapkan dengan pendapatan ini, anggaran negara akan menjadi lebih sehat.

“Ini kan baru PKH, nanti ada under invoicing dan lain-lain, itu bisa banyak nanti dapetnya karena kami kan tegakkan hukum secara benar-benar ya. Jadi anggaran aman,” ujarnya.

Mayoritas dana yang diserahkan berasal dari denda administratif senilai Rp 7,23 triliun. Selain itu, dana juga berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejagung senilai Rp 1,97 triliun.

Peran Jaksa Agung dalam Penegakan Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa penanganan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola. Menurut dia, penegakan hukum akan menyehatkan iklim usaha dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional.

“Kami akan memastikan bahwa hutan bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” katanya.

Selain menarik denda, Burhanuddin memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5,89 juta hektare dari oknum swasta. Mayoritas atau 5,88 juta hektare dirampas dari sektor perkebunan sawit, sedangkan 10.257 hektare diambilalih dari sektor pertambangan.

Distribusi Lahan Sitaan

Seluruh lahan sitaan tersebut telah didistribusikan ke dua entitas, yakni Kementerian Kehutanan untuk kebutuhan hutan konservasi seluas 254.780 hektare dan PT Agrinas Palma Nusantara seluas 30.543 hektare.

Hingga awal Maret, Satgas PKH telah menarik denda sebesar Rp 7,4 triliun dari 51 perusahaan sawit yang melanggar aturan di kawasan hutan.

Penyelesaian Denda oleh Perusahaan Sawit

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak memerinci bahwa total ada 109 perusahaan sawit yang kedapatan melanggar aturan kawasan hutan. Sebanyak 90 perusahaan telah memenuhi panggilan dan 51 di antaranya sudah melunasi denda administratif.

“Denda sawit ini telah diserahkan ke Kementerian Keuangan itu senilai Rp1,84 triliun, telah diserahkan ke Kementerian Kehutanan senilai Rp 8,89 miliar,” kata dia dalam Konferensi Pers pada Senin (2/3). Sisanya, sebesar Rp 5,54 triliun akan diserahkan segera.

Menurut dia, masih ada 34 perusahaan yang keberatan atas pengenaan sanksi denda administratif. “Alasan keberatannya tidak setuju dengan penghitungan luas, tidak memiliki kemampuan membayar, ada tumpang tindih antara HGU (hak guna usaha) dengan kawasan hutan. Tentu akan kami lakukan pengecekan,” kata dia.

Dampak Penertiban terhadap Pajak

Selain perolehan denda, terdapat juga penambahan penerimaan pajak sebagai dampak kegiatan penertiban, yakni sebesar Rp 2,3 triliun hingga Desember 2025. “Dalam dua bulan itu (bertambah) Rp 242,59 miliar,” ujar Barita.