JAKARTA – “Aku ingin menjadi diriku sendiri. Aku ingin keputusan yang ku ambil tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada diriku sendiri. Saya ingin menjadi subjek, bukan seorang objek,” demikian kata Isaiah Berlin (1969).
Pernyataan Isaiah Berlin ini bisa menjadi dasar analisis dalam artikel ini yang secara luas membahas isu-isu penting yang saat ini sangat relevan bagi warga negara di Indonesia. Topik utama yang akan dibahas adalah kebebasan dan moralitas. Kebebasan, seperti yang disampaikan oleh Berlin, merupakan hal fundamental bagi seseorang sebagai pribadi dalam masyarakat bernegara. Masyarakat warga, termasuk para intelektual, adalah entitas yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupannya.
Kebebasan memiliki dua makna. Pertama, kebebasan dalam arti negatif, yaitu perlindungan yang diberikan kepada individu agar dapat menyampaikan aspirasi politik, ekonomi, budaya, dan identitasnya. Kedua, kebebasan dalam arti positif, yaitu keinginan setiap individu untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dia ingin mendapatkan apa yang diinginkan tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain, sehingga ia dapat menjadi subjek atas dirinya sendiri.
Kondisi semacam ini kini sedang kita hadapi. Indonesia berada dalam cengkeraman kebijakan politik dan ekonomi Amerika, yang sekaligus menjadi penguasa dunia. Meskipun Amerika sedang kocar-kacir akibat konflik di Timur Tengah, khususnya dengan Iran yang ternyata lebih tangguh dari yang diperkirakan Donald Trump. Iran, setelah dihancurkan dan pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal, kini digantikan oleh anaknya, Mojtaba Khamenei, menjadi lawan yang sangat tangguh bagi Amerika dan Israel. Bahkan, senjata militer Iran membuat Amerika dan Israel kewalahan.
Politik Penaklukan
Dampak perang antara Amerika dan Israel melawan Iran juga memengaruhi Indonesia secara ekonomi dan politik. Sebagai negara yang mengimpor bahan bakar minyak, Indonesia kesulitan jika perang terus berkecamuk. Terdapat dugaan bahwa Indonesia akan mengalami kebangkrutan bahan bakar, terutama gas elpiji, solar, bensin, dan pertamax. Jika akses bahan bakar ditutup oleh Iran, maka Indonesia benar-benar dalam bahaya.
Setelah Idul Fitri, pengangguran mulai muncul di mana-mana karena PHK yang dilakukan beberapa perusahaan. Perusahaan seperti PT Gudang Garam, Uniqlo, dan Matahari merumahkan karyawan mereka. Bahkan, ancaman terhadap pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) jika tidak bersedia dibayar separuh selama enam bulan juga muncul. Mereka siap dipecat dan diganti oleh karyawan lain yang bersedia menerima gaji separuh.
Kondisi ini jelas mengancam warga negara secara personal. Warga negara dalam posisi terkekang oleh kebijakan negara dan perusahaan. Jika PHK terus terjadi, maka gelombang pengangguran akan semakin besar. Pengangguran yang melimpah berarti banyak warga negara yang kehilangan daya tawar secara politik maupun ekonomi. Mereka hanya berada dalam posisi marginal dan menjadi “pengabdi” serta bangsa kuli. Padahal, Indonesia adalah bangsa merdeka, namun warga negara justru menjadi budak di negerinya sendiri karena kebijakan negara dan negara lain.
Kekerasan dan Teror
Masalah kekerasan terhadap warga negara juga semakin nyata. Teror terhadap aktivis demokrasi dan HAM di kampus maupun luar kampus menunjukkan adanya penaklukan atas warga negara. Bahkan, ormas keagamaan yang seharusnya melindungi negara justru menjadi pendukung negara yang tiranik. Hal ini ironis karena Indonesia memiliki kekuatan sipil yang besar, namun pada praktiknya, kekuatan tersebut justru mendukung pemerintah yang tidak demokratis.
Moralitas Politik Intelektual
Keterasingan warga negara terhadap kebijakan negara dapat memicu protes. Kaum intelektual di kampus, jika terus diskriminasi dan diancam, bisa bangkit dan melawan. Seperti peristiwa 1998, ketika intelektual kampus, mahasiswa, dan masyarakat bersama-sama melakukan protes untuk menggulingkan Soeharto.
Intelektual kampus harus menjadi pembela kepentingan warga negara, bukan hanya legitimasi kebijakan negara. Misalnya, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Biaya MBG mencapai triliunan rupiah, padahal warga lebih butuh lapangan kerja, biaya pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Disinilah intelektual kampus harus kritis, jujur, dan berintegritas. Mereka harus hadir untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa, bukan menjadi komprador politik. Tanpa kerjasama antara intelektual, ormas keagamaan, dan warga negara, Indonesia akan terus menjadi negara yang tunduk pada kekuasaan luar, seperti Amerika dan Israel.
Perubahan sosial harus dilakukan, bukan hanya lewat khotbah elit agama atau politik. Kita butuh pemimpin yang berani menolak kebijakan luar yang menjajah Indonesia. Contohnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang berani melawan kebijakan perdagangan dan politik luar negeri Amerika.
