Rencana Pemungutan Biaya di Selat Hormuz
Pemerintah Iran tengah menyiapkan rancangan undang-undang untuk mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menurut laporan, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Ibrahim Aziz menyatakan pungutan tersebut akan dibayarkan menggunakan mata uang nasional, Rial.
“Menurut rancangan undang-undang yang disiapkan parlemen, biaya transit melalui Selat Hormuz akan dibayar dalam Rial, mata uang nasional Iran,” kata Azizi dalam siaran televisi pemerintah, Jumat, 10 April. Ia menambahkan, setelah disahkan, selat itu akan berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Iran.
Azizi juga menyebut kemungkinan kerja sama dengan Oman, yang wilayah Musandam-nya terletak di seberang selat, untuk pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut.
Tekanan Pasokan Energi
Rencana ini muncul di tengah terganggunya arus pelayaran di Selat Hormuz akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Jalur tersebut dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak global. Iran sempat menutup selat itu pada awal konflik sebagai respons atas serangan militer.
Meskipun gencatan senjata dua pekan diumumkan, aktivitas pelayaran masih jauh dari normal. Data S&P Global menunjukkan hanya 22 kapal keluar dari selat sejak awal gencatan senjata hingga Jumat, dibandingkan sekitar 135 kapal per hari sebelum perang.
Gangguan ini diperparah oleh penghentian produksi dan serangan terhadap infrastruktur energi. Badan Energi Internasional memperkirakan konflik telah memangkas pasokan minyak mentah sekitar 11 juta barel per hari hingga akhir Maret. Harga minyak pun naik sekitar 50 persen, sementara proyeksi harga Brent 2026 meningkat sekitar 30 persen menjadi US$ 82,85 per barel.
Penolakan AS dan Organisasi Maritim Dunia
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran agar tidak menerapkan pungutan tersebut. Dalam unggahannya di Truth Social, ia menulis, “Ada laporan bahwa Iran mengenakan biaya kepada kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Mereka sebaiknya tidak melakukannya, dan jika benar, mereka harus segera menghentikannya.”
Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) Arsenio Dominguez, menilai kebijakan itu melanggar hukum internasional. “Negara tidak memiliki hak untuk memperkenalkan instrumen, pembayaran, atau pungutan di selat-selat ini,” ujarnya. “Pengenaan biaya apa pun merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum internasional,” kata Dominguez.
Dominguez juga memperingatkan dampaknya bagi pelayaran global. “Saya akan menyerukan agar tidak ada pihak yang mengikuti atau menggunakan skema semacam ini karena itu akan menjadi preseden yang sangat merugikan pelayaran global,” katanya.
Perundingan Iran dan Amerika Serikat
Pernyataan tersebut muncul di tengah perundingan panjang antara Iran dan Amerika Serikat di Pakistan yang berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance menyebut Iran belum menerima syarat yang diajukan Washington, termasuk terkait program nuklir. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut tuntutan Amerika Serikat berlebihan.
Dampak Kebijakan di Selat Hormuz
Kebijakan ini bisa berdampak besar pada stabilitas ekonomi global. Selat Hormuz adalah jalur vital bagi perdagangan minyak dunia. Jika pungutan biaya diberlakukan, hal ini dapat meningkatkan risiko krisis energi dan ketidakstabilan harga minyak.
Selain itu, kebijakan ini juga bisa memicu reaksi dari negara-negara lain yang tergantung pada jalur ini. Tidak hanya AS, tetapi juga negara-negara Eropa dan Asia yang mengimpor minyak dari kawasan Timur Tengah.
Perspektif Internasional
Banyak ahli mengkhawatirkan potensi konflik yang lebih luas jika kebijakan ini dijalankan. Selat Hormuz adalah wilayah yang diatur oleh hukum internasional, dan setiap tindakan yang dianggap melanggar prinsip tersebut bisa memicu respon keras dari komunitas internasional.
Selain itu, peningkatan biaya transit juga bisa membebani para pelaku bisnis maritim, terutama perusahaan-perusahaan yang bergantung pada jalur ini. Hal ini bisa berdampak pada inflasi dan kenaikan harga barang di pasar global.
Kesimpulan
Selat Hormuz adalah jalur penting bagi perdagangan minyak global. Kebijakan baru Iran yang mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi selat ini menimbulkan banyak kekhawatiran. Dari segi hukum internasional, kebijakan ini dianggap melanggar prinsip dasar. Dari segi ekonomi, hal ini bisa memicu krisis energi dan ketidakstabilan harga minyak.
Masyarakat internasional, terutama organisasi seperti IMO, menyerukan agar semua pihak menjaga stabilitas jalur pelayaran ini. Masa depan Selat Hormuz akan sangat bergantung pada bagaimana negara-negara terkait menangani konflik dan kebijakan yang diambil.
