Kebijakan WFH untuk ASN di Dinas Sosial Kota Tangerang
Dinas Sosial Kota Tangerang mengumumkan penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/ WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 4, 5, dan pegawai pelaksana. Keputusan ini akan mulai diterapkan pada Jumat (17/4/2026), menjelang minggu depan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Wali Kota Tangerang Nomor 7401 Tahun 2026 yang merupakan turunan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Acep Wahyudi, menjelaskan bahwa dalam evaluasi terbaru, sebagian besar pegawai memilih untuk tetap bekerja di kantor. Namun, ia menyatakan bahwa kebijakan WFH akan diberlakukan secara bergantian, terutama di bidang masing-masing dan sekretariat.
Sesuai aturan yang tertuang dalam SE Wali Kota Tangerang, seluruh pegawai yang melakukan WFH harus tetap siaga selama jam kerja, yaitu pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanan publik.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap menjalankan aktivitas seperti biasa di kantor. Di antaranya adalah Satpol PP, kecamatan dan kelurahan, sektor kebersihan, kesehatan, serta layanan administrasi seperti Disdukcapil, DPMPTSP, dan dinas sosial.
Strategi Pemantauan Pegawai yang Melakukan WFH
Untuk memastikan pegawai yang melakukan WFH tidak melanggar aturan, Dinas Sosial menerapkan strategi pemantauan yang ketat. Salah satunya adalah panggilan video secara acak setiap jam. Selain itu, sistem absensi daring juga digunakan untuk memantau kehadiran pegawai.
Acep Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya bersama sekretaris dinas dan kepala bidang sepakat untuk melakukan metode ini kepada teman-teman yang mendapat jadwal WFH. “Selain itu permintaan berbagi lokasi langsung juga kami akan minta dengan perhitungan berapa lama dia merespon pertanyaan supaya posisinya bisa diketahui ada di mana secara random,” tambahnya.
Tujuan dan Harapan Kebijakan WFH
Kebijakan WFH ini diharapkan menjadi upaya untuk menjalani efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Ditegaskan bahwa WFH bukan berarti mengurangi produktivitas, melainkan mengubah metode kerja menjadi lebih modern dan fleksibel,” ujar Acep.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, Deni Koeswara, memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu dengan adanya kebijakan ini. “Justru WFH diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja sekaligus mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan,” katanya.
Menurut Deni, kebijakan WFH akan dievaluasi secara berkala untuk menentukan efektivitasnya, termasuk kemungkinan penyesuaian skema kerja sesuai kebutuhan. “Diharapkan seluruh jajaran dapat menjalankan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga tujuan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal,” kata dia.
Mekanisme Pemantauan yang Ketat
Selain panggilan video acak, Dinas Sosial juga menerapkan mekanisme lain untuk memastikan kepatuhan pegawai. Salah satu caranya adalah dengan meminta pegawai yang melakukan WFH untuk berbagi lokasi secara real-time. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai benar-benar berada di lokasi yang ditentukan.
Pemantauan ini juga dilengkapi dengan perhitungan waktu respons terhadap pertanyaan yang diberikan. Dengan demikian, pihak dinas dapat mengetahui apakah pegawai sedang bekerja atau tidak.
Kesiapan dan Tanggung Jawab Pegawai
Dinas Sosial berharap semua pegawai yang melakukan WFH dapat menjalankannya dengan tanggung jawab. “Kami berharap para pegawai dapat memahami bahwa WFH bukanlah kesempatan untuk tidak bekerja, tetapi bagian dari metode kerja yang lebih modern dan fleksibel,” ujar Acep.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pegawai maupun masyarakat. Pelayanan publik tetap dipertahankan, sementara efisiensi dan produktivitas juga ditingkatkan.
