Pengingat Kembali pada Qonun Asasi dan Peran Rais Aam
Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) kembali menekankan pentingnya mematuhi Qonun Asasi serta peran Rais Aam dalam menjaga arah organisasi. Dalam berbagai pertemuan dan musyawarah, NU terus memperkuat prinsip dasar yang menjadi fondasi berdirinya organisasi ini.
PBNU Mengusulkan Muktamar ke-35 pada Tanggal 1–5 Agustus 2026
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengusulkan bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2026. Hal ini disampaikan oleh Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar saat menutup Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jatim di Pesantren Sunan Bejagung 2, Tuban, Minggu (12/4/2026).
“Penyelenggaraan Muktamar NU pada awal Agustus, tanggal 1–5 Agustus, sudah menjadi siklus muktamar karena sebelumnya Muktamar juga dilaksanakan di Jombang pada bulan Agustus,” ujar Kiai Miftah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan bahwa lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 masih dalam pembahasan. Opsi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Jakarta, atau bahkan pesantren di berbagai daerah. Misalnya, pesantren Walisongo di Situbondo yang diasuh oleh KH Cholil Asad, atau pesantren tuan guru di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah lama meminta untuk menjadi tempat penyelenggaraan. Selain itu, Sumatera Barat juga menjadi salah satu opsi dengan dukungan dari tiga provinsi.
Sejarah NU yang Lahir dari Kalangan Pesantren
Kiai Miftah menegaskan bahwa sejarah NU lahir dari kalangan pesantren. Ia menjelaskan bahwa konsep pesantren sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ‘ashabush shuffa’ yang menjadi tempat kaderisasi santri dari berbagai negara. Contohnya adalah Abu Hurairah, tokoh besar yang menjadi kader Nabi, atau Shalahuddin Al-Ayyubi yang juga berasal dari lingkungan pesantren.
Dalam sejarahnya, tokoh-tokoh pesantren seperti Syekh Nawawi yang menerima isyaroh dan kemudian dijalankan oleh Syeikhona Cholil dengan mengirim tiga simbol, yaitu QS Thoha ayat 17-23, tongkat, dan tasbih. Selain itu, para pendiri NU juga telah menegaskan amanah tersebut dalam Qonun Asasi NU.
Namun, menurut Kiai Miftah, NU saat ini belum sepenuhnya melaksanakan simbol-simbol yang dilambangkan, seperti tongkat Nabi Musa yang sakti dalam membasmi kemaksiatan dan menyejahterakan umat. Faktanya, warga NU yang mencapai 87 persen dari 95 persen Muslim Indonesia masih unggul ekonomi sekitar 30 persen.
Pentingnya Kembali ke Qonun Asasi
Saat pembukaan Muskerwil, Wakil Rais PWNU Jatim, KH Abd Matin Djawahir, juga meminta agar NU kembali pada Qonun Asasi dan meneguhkan kembali peran syuriyah sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Ia menyampaikan beberapa pesan dari Rais PWNU Jawa Timur, KH Anwar Manshur, yang harus dicermati dan ditindaklanjuti.
Beberapa poin maklumat Rais PWNU Jatim antara lain:
- Mendukung suksesnya Muktamar NU pada bulan Agustus 2026.
- Penentuan tempat dan tanggal Muktamar mengikuti keputusan Rais Aam Nahdlatul Ulama.
Menurut Kiai Matin, NU didirikan ibarat kiai dan santri. Rais Aam ibarat kiai, sedangkan Ketua Umum ibarat pengurus pondok. Ia meminta agar NU tetap berpegang pada Qonun Asasi dan tidak melenceng dari sejarah awal berdirinya.
Peringatan tentang Posisi Rais Aam
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lembaga apapun yang posisinya melebihi Rais Aam. “Jangan sampai ada lembaga di atas PBNU, apapun namanya. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Rais Aam dan tidak boleh ada yang menghakimi Rais Aam. Supremasi syuriyah harus betul-betul kita perhatikan,” katanya.
Harapan Rais Aam PBNU dan Rais Syuriah PWNU Jatim itu dirumuskan peserta Muskerwil dalam masukan/usulan untuk Munas/Konbes dan Muktamar Ke-35 NU, diantaranya tiga pilar pendampingan pemberdayaan ekonomi (UMKM, hilisari pertanian/perhutanan sosial, Filantroopi/ZIS), Layanan Kesehatan/farmasi berbasis jamaah RS NU/klinik, pelembagaan aswaja dan AHWA.
