Kasus Korupsi Kuota Haji: Dua Tersangka Baru Ditetapkan oleh KPK
Kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 kembali memperlihatkan perkembangan terbaru. Kepolisian Anti-Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dan Eks Staf Khusus Kemenag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.
Kini, KPK mengumumkan bahwa dua orang lainnya juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
Peran Tersangka Baru dalam Kasus Ini
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Ismail Adham diduga memberikan uang kepada Gus Alex. Jumlah yang diberikan mencapai USD30.000. Selain itu, Ismail juga memberikan uang kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/Dirjen PHU Kementerian Agama, Hilman Latief sebesar 5.000 dolar AS dan 16.000 SAR atau riyal.
Dari tindakan tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 sekitar Rp27,8 miliar. Sementara itu, Asrul Azis Taba memberikan uang sebesar 406.000 dolar Amerika Serikat (AS) kepada Gus Alex. Sebagai imbalannya, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan Asrul mendapatkan kuota tambahan dan percepatan keberangkatan (T0) yang menghasilkan keuntungan ilegal sebesar Rp40,8 miliar.
Dasar Hukum yang Digunakan
Ismail dan Asrul disangkakan telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Latar Belakang Kasus Korupsi Kuota Haji
Sebelumnya, kasus korupsi kuota haji yang menjerat Gus Yaqut bermula saat Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan kepada Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta hasil kesepakatan Rapat Panja Komisi VIII DPR RI, kuota haji khusus seharusnya ditetapkan sebesar 8 persen dari total kuota, sementara 92 persen sisanya diperuntukkan bagi haji reguler.
Namun, tersangka Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat itu diduga secara sepihak mengubah komposisi tersebut. Lewat manuver penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang tidak disebarluaskan secara transparan, Yaqut membagi tambahan kuota haji tersebut menjadi skema 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Tersangka Ishfah Abidal Aziz kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melonggarkan aturan bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mengurutkan pemberangkatan berdasarkan nomor urut nasional sesuai undang-undang, pengisian sisa kuota haji khusus ini diserahkan kepada usulan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau agen travel.
Kondisi ini menciptakan celah bagi jemaah berstatus T0 atau TX, yakni mereka yang baru mendaftar namun bisa langsung berangkat tanpa perlu mengantre. Sebagai imbalan atas fasilitas percepatan tersebut, Gus Alex menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk mengumpulkan pungutan liar atau fee dari pihak travel yang pada akhirnya dibebankan kepada para calon jemaah haji khusus.
Besaran Fee dan Aliran Dana
Pada tahun 2023, besaran fee yang dipatok mencapai USD5.000 atau sekitar Rp84,4 juta per jemaah. Sementara pada penyelenggaraan haji tahun 2024, tarif pungutan disepakati sekurang-kurangnya USD2.000 hingga USD2.500 per jemaah.
Uang miliaran rupiah dari hasil pengumpulan fee tersebut diduga kuat mengalir ke kantong pribadi Gus Yaqut, Gus Alex, dan sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama. Tak hanya itu, KPK juga mengendus bahwa sebagian aliran dana haram tersebut sengaja disiapkan dan digunakan untuk mengondisikan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk oleh DPR RI pada pertengahan 2024.
Upaya KPK dalam Memulihkan Kerugian Negara
Guna memulihkan kerugian negara, penyidik KPK telah bergerak menyita berbagai aset milik para tersangka dengan estimasi nilai melampaui Rp100 miliar. Aset yang disita meliputi uang tunai sejumlah USD3,7 juta, Rp22 miliar, dan SAR16.000. Turut disita pula empat unit mobil mewah serta lima bidang tanah beserta bangunannya.
