Praktik Study Tour yang Menimbulkan Kekhawatiran di Semarang
Beberapa waktu terakhir, isu dugaan pungutan liar berkedok kegiatan study tour kembali menjadi perhatian masyarakat di Kota Semarang. Hal ini memicu keluhan dari para orang tua siswa yang merasa terbebani oleh biaya yang cukup besar.
Dalam sebuah postingan yang viral di media sosial Facebook, seorang orang tua siswa bernama Mik Semar melaporkan kebijakan sekolah yang menurutnya memberatkan. Ia menyebutkan bahwa biaya study tour mencapai Rp 1,3 juta, yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Laporan tersebut juga didukung oleh laporan resmi di portal Laporgub dengan nomor aduan LGWP01447570 tertanggal 14 April 2026.
Menurut laporan tersebut, seorang orang tua siswa yang bekerja sebagai sopir mengaku kesulitan untuk membayar biaya study tour tersebut. Ia juga merasa khawatir karena ada dugaan bahwa siswa yang tidak mengikuti kegiatan tetap diminta membayar setengah biaya. Praktik ini dinilai bertentangan dengan arahan pemerintah yang melarang kegiatan study tour bersifat komersial dan memberatkan orang tua.
Timothius Aprianto (45), seorang orang tua siswa kelas XI di salah satu SMK di Kota Semarang, menjelaskan bahwa hingga saat ini, sekolah anaknya belum menyampaikan rencana study tour. Namun, ia memahami keluhan yang muncul di media sosial dan portal Laporgub terkait study tour tersebut.
Menurut Timothius, kegiatan study tour pada dasarnya dapat diterima selama memiliki nilai edukatif yang jelas dan tidak memberatkan orang tua. Ia menilai kunjungan ke tempat yang relevan dengan bidang studi siswa, seperti industri atau tempat praktik kerja, justru penting sebagai sarana pembelajaran tambahan.
Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan yang lebih berorientasi pada rekreasi tidak seharusnya diwajibkan, apalagi jika membebani kondisi ekonomi orang tua. Menurut dia, sebaiknya kegiatan study tour didominasi kunjungan pembelajaran, sementara kegiatan wisata hanya sebagai pelengkap.
Lebih Transparan dan Terbuka
Di tengah sorotan atas program study tour, sejumlah sekolah di Kota Semarang mulai menerapkan sistem outing class yang lebih transparan dan tidak membebani orang tua. Lia, humas di salah satu SMK di Semarang, menjelaskan bahwa kegiatan outing class tetap berjalan, namun dengan sistem yang lebih hati-hati dan berlapis.
Sebelum keputusan diambil, sekolah melakukan survei kepada siswa untuk mengetahui apakah mereka berkenan dengan adanya outing class. Hasil survei tersebut kemudian tidak langsung dijadikan keputusan final, melainkan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan melibatkan orang tua.
Melalui surat pernyataan resmi, orang tua diberi ruang penuh untuk menentukan apakah anaknya diizinkan ikut atau tidak. Di situ sudah jelas, outing class bersifat tidak wajib. Orang tua boleh mengizinkan atau tidak, dan itu tidak ada konsekuensi akademik.
Sekolah juga tak ingin siswa yang tidak ikut outing class justru kehilangan arah. Mereka tetap diberikan tugas dengan bobot yang sama, hanya saja lokasinya lebih dekat. Yang tidak ikut outing class tetap ada penugasan, misalnya ke industri terdekat di Semarang atau tempat budaya.
Komunikasi yang Lebih Terbuka
Di sisi lain, sekolah juga membuka ruang komunikasi selebar mungkin kepada orang tua. Transparansi menjadi kunci yang terus dijaga. Salah satunya lewat pertemuan daring. Sekolah mengundang orang tua lewat Zoom meeting untuk menjelaskan semuanya, dari tujuan, kegiatan, sampai fasilitas yang didapat anak.
Tak hanya soal konsep perjalanan, detail biaya pun dibedah bersama. Orang tua tidak hanya diminta membayar, tetapi diajak memahami. Misalnya, bayar sekian, itu untuk apa saja. Transport, makan, tiket masuk, semua rincikan. Jadi orang tua tahu uangnya ke mana.
Pengelolaan dana tidak sepenuhnya dipegang sekolah. Siswa justru diberi ruang untuk terlibat langsung. Pembayaran dikoordinasikan oleh perwakilan siswa, tentu pengelolaannya diawasi. Langkah ini bukan sekadar teknis, tetapi bagian dari pendidikan karakter untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab.
Pemilihan Tujuan yang Sesuai Kurikulum
Dalam menentukan tujuan outing class, sekolah juga tidak lepas dari regulasi ketat Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Ada batasan yang tidak bisa dinegosiasikan terutama soal keamanan. Tidak boleh ke tempat yang berisiko tinggi, seperti laut. Jadi, sekolah hindari itu, meskipun sebenarnya anak-anak banyak yang ingin ke sana.
Sekolah memilih jalur yang lebih aman, namun tetap kaya pengalaman. Rangkaian kegiatan disusun dengan benang merah pembelajaran yang jelas. Ke industri dulu, supaya anak-anak punya gambaran dunia kerja. Lalu ke Museum Merapi, ke Prambanan, dan menonton sendratari. Semua ada kaitannya dengan pembelajaran.
Baginya, outing class bukan sekadar perjalanan rekreasi. Ada tujuan yang lebih dalam mempertemukan siswa dengan realitas di luar kelas. Anak SMK butuh tahu nanti praktiknya di mana, mau kerja di mana. Jadi sebelum magang, mereka sudah dikenalkan dulu dengan dunia industri. Oleh karena itu pula, setiap destinasi harus relevan dengan kurikulum. Arahan dari Dinas Pendidikan juga jelas, kalau tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, tidak diperbolehkan.
