Ketika Hukum Tak Cukup Kaku: Uji Batas Kemanusiaan dalam Kebijakan ITKT

Konflik Timur Tengah dan Dilema Hukum Keimigrasian

Konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya berdampak pada stabilitas geopolitik, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam praktik hukum keimigrasian. Kondisi ini menimbulkan dilema antara penerapan norma hukum dan pertimbangan kemanusiaan. Penutupan akses keluar-masuk wilayah tersebut menyebabkan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal Timur Tengah tertahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa dari mereka dilaporkan tidak bisa kembali ke negara asal akibat pembatalan penerbangan.

Kondisi ini berpotensi memicu masalah keimigrasian, terutama terkait izin tinggal yang telah habis masa berlakunya. Dalam situasi seperti ini, negara dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah hukum harus ditegakkan secara kaku atau dapat dilonggarkan demi pertimbangan kemanusiaan? Lebih jauh, sejauh mana batasan pelonggaran tersebut dapat dibenarkan?

Izin Tinggal Keadaan Terpaksa sebagai Solusi

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merespons situasi ini dengan memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT). Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga membuka diskursus yang lebih luas tentang etika, sosiologi hukum, serta batas-batas diskresi yang dimiliki oleh negara dalam menghadapi situasi luar biasa.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif, termasuk denda overstay. Namun, dalam kondisi darurat atau di luar kendali, negara memiliki ruang untuk mengambil kebijakan diskresi.

Diskresi dalam Bayang-Bayang Kepastian Hukum

Pemberian ITKT yang tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-133 tanggal 1 Maret 2026 menjadi contoh praktik diskresi tersebut. ITKT dipandang sebagai instrumen yang berguna untuk menjawab kebutuhan dalam kondisi mendesak. Melalui kebijakan ini, Ditjen Imigrasi memberikan ITKT dengan masa berlaku paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan sesuai ketentuan. Biaya dikenakan sebesar Rp0 bagi WNA yang mengalami overstay akibat konflik, dengan syarat tertentu.

Di titik ini, negara memilih untuk tidak langsung menegakkan sanksi administratif, melainkan mempertimbangkan kondisi faktual yang dihadapi para WNA terdampak. Hukum tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan.

Hukum sebagai Respon Sosial

Dalam kajian sosiologi hukum, terdapat pandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap situasi kritis. Kebijakan ITKT mencerminkan karakter hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial global.

Hukum tidak hanya hadir sebagai aturan yang normatif dan kaku, namun menjadi sistem yang mampu merespons perubahan situasi, termasuk krisis internasional. Dalam konteks ini, keberadaan WNA terdampak konflik dipandang bukan sebagai pelanggar hukum semata, melainkan sebagai subjek yang berada dalam situasi sosial yang tidak normal.

Etika Hukum: Antara Legalitas dan Kelayakan Moral

Namun, responsivitas hukum juga perlu diuji dari perspektif etika. Kebijakan ITKT mencerminkan upaya negara untuk tidak terjebak dalam legalisme yang sempit. Tidak semua tindakan yang “sesuai aturan” dapat dikatakan adil, dan tidak semua pelanggaran administratif layak diperlakukan sebagai kesalahan yang layak mendapat hukuman. Memberikan sanksi kepada WNA yang overstay akibat force majeure dapat saja sah secara hukum, tetapi berpotensi problematis secara moral.

Risiko dari Fleksibilitas Hukum

Di sisi lain, pendekatan yang terlalu fleksibel juga tidak lepas dari berbagai potensi risiko. Setiap kebijakan tidak hanya dinilai dari tujuannya, tetapi juga dampak sosial yang timbulkan. Diskresi yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial di masyarakat. Kebijakan yang terlalu longgar dapat membuka ruang penyalahgunaan, baik oleh individu maupun oleh aparat.

Belajar dari Pengalaman Pandemi

Sebagai pembanding, Indonesia sebelumnya pernah menghadapi situasi serupa pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah juga memberikan ITKT kepada WNA yang tidak dapat kembali ke negara asalnya akibat pembatasan mobilitas global. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 dan bersifat sementara. Seiring dengan kondisi yang membaik, kebijakan khusus ini pun kemudian dihentikan.

Menurut perspektif sosiologi hukum, pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan darurat yang diterima secara sosial umumnya memiliki dua syarat: bersifat sementara dan memiliki batasan yang jelas. Tanpa kedua hal tersebut, legitimasi kebijakan dapat menurun.

Menentukan Batas: Kemanusiaan dan Kedaulatan

Pada akhirnya, pemberian ITKT kepada WNA terdampak konflik Timur Tengah bukan hanya persoalan bantuan hukum semata, tetapi juga tentang bagaimana negara mendefinisikan batas antara kemanusiaan dan kedaulatan hukum. Negara memang memiliki kewajiban moral untuk tidak menghukum individu atas kondisi yang berada di luar kendali mereka. Namun, disaat yang sama, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas sistem hukum dan keamanan nasional.

Hukum yang responsif bukanlah hukum yang longgar dengan kondisi yang ada, namun hukum yang mampu menjadi penyeimbang antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kunci dari implementasi kebijakan ITKT terletak pada keseimbangannya. Sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya negara dalam menghadirkan diskresi yang selektif, transparan, akuntabel serta didukung oleh sistem pengawasan yang memadai.