"Mengabarkan Enrekang, Menginspirasi Negeri"
Hukum  

Panel PBB: Kasus Epstein Bisa Dianggap Kejahatan Kemanusiaan



Para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein, seorang terpidana kejahatan seksual asal Amerika Serikat, dapat memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan ini muncul setelah ratusan ribu dokumen yang dirilis oleh pemerintah AS tentang investigasi terhadap Epstein diungkapkan.

Penelitian dan Pernyataan Para Ahli PBB

Pada hari Selasa, para pakar independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) merilis pernyataan sebagai respons terhadap jutaan berkas yang dikeluarkan oleh pemerintah AS. Mereka menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut menggambarkan situasi dehumanisasi, rasisme, dan korupsi yang terjadi selama periode Epstein menjalankan aktivitasnya.

“Begitu seriusnya skala, sifat, karakter sistematis, dan jangkauan transnasional dari kekejaman terhadap perempuan dan anak perempuan ini, sehingga sejumlah di antaranya dapat dianggap memenuhi ambang batas hukum kejahatan terhadap kemanusiaan,” tulis para ahli dalam pernyataan mereka.

Panel UNHRC menyerukan penyelidikan lebih lanjut terhadap tuduhan terhadap Epstein dan rekan-rekannya, termasuk tokoh-tokoh terkenal di bidang politik, bisnis, ilmu pengetahuan, dan budaya. Mereka juga menyoroti adanya “perusahaan kriminal global” yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein

Rilis 3,5 juta halaman berkas dari catatan pemerintah AS tentang Epstein pada 30 Januari lalu menjadi momen penting dalam kasus ini. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein, sebuah undang-undang bipartisan yang disahkan pada November lalu.

Undang-undang ini memaksa pemerintah AS untuk merilis semua dokumen terkait Epstein dalam format yang dapat dicari, hanya menyamarkan informasi untuk melindungi privasi korban. Namun, tenggat waktu 30 hari telah berlalu, dengan hanya sebagian berkas yang dirilis. Bahkan, publikasi 30 Januari dikritik sebagai tidak lengkap, dengan laporan menunjukkan kemungkinan adanya lebih dari 6 juta berkas yang dimiliki pemerintah.

Kritik terhadap Penanganan Kasus Epstein

Dokumen-dokumen yang baru dirilis telah mengungkapkan detail baru tentang hubungan Epstein dengan tokoh-tokoh berpengaruh, tetapi hanya sedikit dari mereka yang menghadapi pertanggungjawaban. Kritik terhadap penanganan kasus Epstein pun semakin meningkat.

Epstein sendiri hanya menjalani hukuman 13 bulan setelah mengaku bersalah atas tuduhan meminta anak untuk prostitusi dan perdagangan seks pada 2008. Ia meninggal karena bunuh diri di penjara pada 2019 ketika menghadapi tuduhan federal. Sementara itu, mantan pacarnya, Ghislaine Maxwell, dihukum lebih dari 20 tahun atas perannya dalam skema perdagangan seks tersebut.

Masalah Keengganan Mengungkap Informasi

Para ahli PBB mengecam penghapusan informasi dalam berkas Epstein yang tampaknya melindungi identitas tokoh-tokoh berpengaruh. Mereka menyebut fenomena ini sebagai “gaslighting institusional” yang membuat banyak korban merasa trauma kembali.

“Keengganan untuk sepenuhnya mengungkapkan informasi atau memperluas penyelidikan, telah membuat banyak korban merasa trauma kembali dan menjadi sasaran apa yang mereka sebut sebagai ‘gaslighting institusional’,” kata para ahli PBB.

Kritik mereka juga mencerminkan tuduhan serupa di AS, di mana anggota parlemen berargumen bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump, yang merupakan teman Epstein, telah melanggar undang-undang November dengan menyunting dokumen di luar pedoman yang ditetapkan oleh Kongres.

Peran Ghislaine Maxwell di PBB

Meski demikian, PBB juga mendapat kritik karena konspirator Epstein, Ghislaine Maxwell, dua kali berbicara dalam forum PBB. Pada 25 Juni 2013, Maxwell berbicara dengan Stuart Beck, duta besar Palau untuk PBB, selama konferensi pers tentang peran lautan dalam pembangunan berkelanjutan. Pada 4 Februari 2014, ia berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Sustainable Oceans Alliance, pemerintah Italia, Palau, dan Global Partnerships Forum.

Juru bicara PBB mengatakan kepada Reuters pada 2020 bahwa mereka hanya mengetahui dua kali Maxwell berbicara di PBB, satu pada tahun 2013 dan satu lagi pada tahun 2014. Mereka menambahkan bahwa mungkin ada lebih banyak, tetapi PBB tidak menyimpan catatan tentang siapa yang menghadiri pertemuan tidak resmi.

Bahjah Jamilah

Bahjah Jamilah adalah seorang penulis berita yang menyoroti dunia kuliner dan perjalanan. Ia suka mengeksplorasi makanan baru, memotret hidangan, serta menulis ulasan perjalanan. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca blog kuliner. Motto: “Setiap rasa menyimpan cerita.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *