Media Israel: TNI Jadi Anggota Pertama ISF di Gaza

Indonesia Tetap Kirim Pasukan Militer ke Gaza Meski Dikritik

Meskipun mendapat kritik dari masyarakat di Tanah Air, pemerintah Indonesia tetap akan mengirimkan personel militer sebagai bagian dari pasukan stabilitas internasional (ISF) ke wilayah Gaza. Hal ini dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN News, pada Senin (8/2/2026) malam.

Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia menjadi negara pertama yang tetap bergabung dalam ISF. Sementara sejumlah negara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Italia, Pakistan, Qatar, Azerbaijan, dan Turki yang sebelumnya juga bersedia ikut ISF, belum menunjukkan tindakan lebih lanjut.

Menurut informasi yang diperoleh, militer Indonesia bisa tiba di Gaza dalam hitungan minggu. Keputusan pengiriman pasukan TNI dalam ISF menunggu hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, Amerika Serikat (AS). Rencananya, Prabowo akan menghadiri KTT pertama Dewan Perdamaian (Board of Peace) pada 19 Februari 2026. Selain itu, ia juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS, Donald J. Trump.

Dalam laporan yang diterima, baik ISF maupun militer Indonesia tidak akan melakukan konfrontasi fisik dengan Hamas. TNI juga tidak bertugas untuk melucuti senjata kelompok Hamas. Alih-alih, Indonesia diharapkan dapat mengawasi jalannya gencatan senjata, serta mungkin menangani masalah perbatasan lainnya.

Area Perbatasan yang Akan Diawasi oleh TNI

Beberapa area yang diprediksi akan diawasi oleh Indonesia adalah daerah Khan Yunis dan Rafah di selatan Gaza. Meski sudah ada titik terang soal rencana pengiriman personel TNI ke Gaza, masih ada beberapa isu yang membutuhkan solusi. Salah satunya adalah batas kontak antara pasukan ISF dari Indonesia dengan Hamas. Bagaimana memitigasi risiko terjadi kontak tembak antara dua kekuatan militer tersebut.

Selain itu, jumlah pasukan dari TNI yang akan dikirim ke Gaza belum ditentukan. Negara-negara lain yang bersedia mengirimkan personel militernya untuk terlibat dalam ISF juga belum diketahui. Pertanyaan besar lainnya adalah apakah misi ISF akan tetap dilanjutkan jika Hamas tidak serius menyerahkan senjata mereka pada awal Mei 2026. Jika tidak, apakah Israel akan tetap melanjutkan serangan militer untuk merespons sikap Hamas.

KSAD Bocorkan Personel TNI Mulai Disiapkan untuk Dikirim ke Gaza

Petunjuk bahwa personel TNI segera dikirimkan ke Gaza di bawah mandat Board of Peace (BoP) telah diungkapkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak. TNI AD, kata Maruli, telah memulai persiapan internal dengan melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian. Fokus utama penyiapan, kata Maruli, diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik.

Proses pengiriman pasukan ke Gaza masih berjalan dan memerlukan koordinasi berjenjang. “Jadi, kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan,” ujar Maruli di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin kemarin.

Jenderal bintang empat itu juga menyebut, pasukan yang dikirim berasal dari unsur zeni dan batalyon kesehatan. “Orang-orang yang kemungkinan (akan dikirim) nanti di misi perdamaian sudah mulai berlatih. Jadi, berarti zeni, kesehatan, yang sering (ditugaskan di misi perdamaian). Seperti itu kami siapkan,” katanya.

Ketika ditanyakan mengenai jumlah personel yang akan dikirim ke Gaza, Maruli menyebut belum ada angka pasti yang dirilis. Semua keputusan masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi di tingkat lebih lanjut dengan Mabes TNI. “Ya, bisa satu brigade, 5.000–8.000 (personel) mungkin. Tapi, masih bernego semua. Belum pasti (angkanya). Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang,” imbuhnya.

Akademisi UI Ingatkan Pengiriman Pasukan ke Gaza Harus dalam Mandat PBB

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

“Mandat dari PBB ini penting mengingat Board of Peace (BoP) versi Presiden Trump berada di luar kerangka PBB,” kata Hikmahanto di dalam keterangan tertulis pada hari ini.

Selain itu, Hikmahanto juga meminta pemerintahan Prabowo untuk memastikan jaminan keamanan bagi personel TNI. Sebab, hingga saat ini militer Israel masih melakukan serangan ke Palestina. “Jadi, harus sudah ada jaminan bahwa pasukan Indonesia tidak mendapat serangan dari Israel,” katanya.

Bila personel TNI ikut diserang militer Israel maka dikhawatirkan militer Indonesia ikut larut dalam perang melawan Israel. Poin ketiga yang perlu diperjelas yakni soal biaya pengiriman pasukan. Hikmahanto berharap pemerintah turut menjelaskan sumber anggaran untuk pengiriman personel militer ke Gaza.

“Bila pasukan dikirim dalam kerangka PBB maka anggaran ditanggung oleh PBB. Bila dalam kerangka BoP, maka bisa jadi anggaran (pengiriman pasukan) akan ditanggung oleh Indonesia sendiri,” tutur dia.

Biaya ini berbeda dari dana yang juga harus dikeluarkan oleh Indonesia bila ingin menjadi anggota permanen di BoP. Berdasarkan piagam BoP, besaran iuran yang harus dibayarkan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp16,7 triliun.