Program Sekolah Gratis di Banten Menghadapi Tantangan Serius
Program sekolah gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Andra Soni di Provinsi Banten, yang sebelumnya diharapkan menjadi solusi untuk pemerataan akses pendidikan, kini menghadapi berbagai tantangan. Kepala sekolah swasta terpaksa mencari cara untuk menutupi biaya operasional karena pencairan dana program ini mengalami keterlambatan.
Ahmad Ali Subhan, Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten, menyampaikan kekecewaannya atas keterlambatan pencairan dana bantuan pendidikan. Ia menilai hal ini mengganggu operasional sekolah dan berpotensi memicu pengunduran diri dari program tersebut.
Kondisi ini juga mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi Golkar, Muhsinin, menilai konsep program sekolah gratis perlu dikaji lebih matang agar tepat sasaran. Menurutnya, sekolah gratis tidak harus diberlakukan untuk semua siswa tanpa melihat latar belakang ekonomi. Ia menegaskan bahwa program tersebut seharusnya difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai anak pejabat seperti anggota dewan, bupati, wali kota, disamakan dengan anak tukang ojek atau tukang becak. Ini perlu ditinjau ulang,” ujar Muhsinin.
Selain program sekolah gratis, Muhsinin juga menyentuh masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kedua program tersebut memiliki persoalan serupa dan perlu diarahkan secara spesifik bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berujung pada pemborosan anggaran jika tidak dikelola dengan tepat.
Sorotan tajam juga datang dari Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa. Ia menilai, persoalan ini bukan lagi sekadar kendala administratif, melainkan telah menyentuh aspek krusial dalam keberlangsungan dunia pendidikan di daerah.
“Program sekolah gratis ini adalah program unggulan pemerintah daerah untuk menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan. Kita semua tahu, manfaatnya sudah dirasakan puluhan ribu siswa dari ratusan sekolah swasta,” ujar Yeremia.
Menurut Yeremia, keterlambatan pencairan anggaran yang baru terealisasi sebagian telah berdampak langsung terhadap operasional sekolah. Mulai dari pembayaran gaji guru, biaya listrik, hingga kelangsungan kegiatan belajar mengajar terancam terganggu. Sekolah swasta ini sudah berkomitmen tidak memungut biaya dari siswa. Ketika dana pemerintah terlambat, mereka berada dalam posisi yang sangat sulit.
Situasi ini bahkan memaksa sebagian sekolah mengambil langkah darurat dengan menggunakan dana talangan demi memastikan proses pendidikan tetap berjalan. Yeremia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi merusak kepercayaan terhadap kebijakan publik.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal kepercayaan. Kalau dibiarkan, bisa berdampak pada keberlanjutan program itu sendiri,” katanya.
DPRD Banten pun mendorong Pemerintah Provinsi segera mengambil tiga langkah konkret. Yeremia menyampaikan tiga poin penting yang harus segera dilakukan. Berikut adalah beberapa langkah yang dimaksud:
-
Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan
Diperlukan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan sekolah swasta untuk memastikan alur pencairan dana berjalan lancar. Hal ini akan membantu menghindari kesenjangan informasi dan kebingungan dalam pengelolaan dana. -
Pemetaan prioritas penerima bantuan
Program sekolah gratis dan MBG perlu diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, manfaat dari program tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. -
Penyusunan sistem pengawasan dan evaluasi
Perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan awal. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemborosan anggaran dan meningkatkan transparansi.
Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan program sekolah gratis dapat kembali berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Provinsi Banten.
