Presiden Prabowo Ungkap Keberhasilan Satgas PKH dalam Penyelamatan Aset Negara
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah berhasil menyelamatkan aset negara dari kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp370 triliun. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya pada acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Jakarta.
“Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara kawasan hutan yang bila dinilai sekitar Rp370 triliun,” ujar Prabowo dalam pidatonya. Ia menekankan bahwa angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Seluruh APBN kita adalah sekitar Rp3.700 triliun, berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam satu setengah tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN,” jelasnya. Menurut Presiden, capaian ini menunjukkan besarnya potensi kerugian negara yang selama ini terjadi di sektor kehutanan.
Prabowo menjelaskan bahwa jika nilai aset tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka akan memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional. “Kalau kita hitung Rp370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi,” katanya.
Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, termasuk penguatan pembelajaran matematika dan teknologi di sekolah-sekolah. Selain sektor pendidikan, dana tersebut dinilai mampu mendorong pembangunan infrastruktur dasar di berbagai daerah seperti jembatan.
Penyerahan Dana ke Kas Negara
Presiden juga menegaskan bahwa penyelamatan aset negara bukan sekadar angka, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11.420.104.815.858 atau Rp11,4 triliun ke kas negara dalam agenda Tahap VI yang digelar di Jakarta. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya transparansi kinerja pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan sekaligus memulihkan kerugian negara.
Dana Rp11,4 triliun tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain:
* Denda administratif kehutanan sebesar Rp7,23 triliun
* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp1,96 triliun
* Setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar
* Setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar
* Denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 triliun
Capaian dalam Penguasaan Kembali Kawasan Hutan
Selain penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH juga mencatat capaian besar dalam penguasaan kembali kawasan hutan dari sektor ilegal. Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas berhasil menguasai kembali 5,88 juta hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dan menguasai kembali 10.257,22 hektare kawasan hutan di sektor pertambangan.
Pada tahap VI ini, sebagian kawasan hutan yang telah dikuasai kembali diserahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga. Berikut rinciannya:
* Sebanyak 254.780,12 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, termasuk kawasan strategis seperti hutan produksi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Aceh dan Kawasan Hutan Gunung Halimun Salak di Jawa Barat.
* Lahan seluas 30.543,40 hektare disalurkan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk pengelolaan lebih lanjut oleh BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
