Kritik Pedas Akbar Faizal terhadap Menteri Pariwisata RI
Akbar Faizal, mantan anggota DPR RI yang kini dikenal sebagai podcaster, memberikan kritik tajam terhadap Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana. Kritik ini muncul setelah video rapat antara menteri tersebut viral dan memicu perdebatan di media sosial. Dalam cuitannya di akun X-nya, Akbar menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja kementerian pariwisata yang dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi publik dalam meningkatkan pendapatan negara.
Kritik terhadap Kinerja Kementerian Pariwisata
Akbar Faizal menilai bahwa ada ketimpangan besar antara realitas di lapangan dengan target yang seharusnya dicapai oleh kementerian pariwisata. Ia mengungkapkan rasa putus asa terhadap kinerja sektor ini yang tidak mampu mendongkrak pendapatan negara secara signifikan. Dalam cuitannya, ia menulis:
“Yth Ibu Menteri @KemenPariwisata, Widianti Putri Wardhana, hidup ini asyik jika tepat cara menjalaninya. Anda tampak makin tersiksa dengan tugas dan tanggung jawab itu. Dan kami makin putus asa menunggu kinerja dari sektor pariwisata.”
Ia juga menyoroti bahwa kementerian pariwisata memiliki peran penting dalam finansial negara. Namun, ia melihat adanya ketidaksiapan dalam memimpin sektor yang sangat potensial ini. Akbar menegaskan bahwa negara membutuhkan uang banyak yang bisa berasal dari kementerian tersebut, bukan hanya dari para anggota kabinet yang merasa kesulitan.
Saran Langkah Drastis
Puncak dari kritik ini adalah saran Akbar Faizal untuk melakukan langkah drastis jika beban jabatan tersebut dirasa terlalu berat. Ia menyarankan agar menteri lebih jujur dalam mengakui ketidakmampuan tersebut daripada mengabaikannya. “Lepaskan saja. Lepaskan!!” tegasnya dalam cuitannya.
Momen Canggung di DPR: Angka yang Tak Sinkron
Kritik pedas Akbar Faizal ini seolah menjadi akumulasi dari kejadian sebelumnya dalam rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI pada Rabu (1/4/2026). Dalam forum tersebut, suasana mendadak tegang ketika Ketua Komisi VII, Saleh Daulay, menemukan adanya ketidaksinkronan data anggaran.
Saleh secara terbuka mencecar Widiyanti mengenai detail angka transfer ke daerah yang dinilai membingungkan. “Yang transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 (miliar) ya?” tanya Saleh. Widiyanti sempat menjelaskan bahwa angka itu berasal dari deputi pemasaran. Namun, keraguan tampak menyelimuti jawaban sang menteri saat Saleh menanyakan apakah dana tersebut masuk ke program kementerian secara umum atau spesifik untuk pemasaran saja.
“Pemasaran,” jawab Widiyanti singkat. Ketidakjelasan tersebut memicu reaksi keras dari Saleh. Ia menilai laporan anggaran yang disajikan tidak disusun secara matang. “Tuh kan,” cetusnya saat melihat jajaran internal kementerian termasuk biro perencanaan pun tak mampu memberikan kepastian angka.
Bagi Saleh, pengelolaan dana publik tidak boleh dilakukan dengan rabaan atau estimasi semata. Ia menuntut akuntabilitas yang mutlak dalam setiap rupiah yang digunakan. “Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” tegas Saleh.
Tenggat Waktu bagi Kementerian Pariwisata
Buntut dari rapat yang dinilai kurang persiapan tersebut, Komisi VII DPR RI memberikan “tenggat waktu” selama lima hari bagi Kementerian Pariwisata untuk merombak dan menyerahkan kembali laporan anggaran yang telah diverifikasi secara akurat. Kini, di tengah derasnya sorotan dari legislatif maupun tokoh publik seperti Akbar Faizal, publik menanti bagaimana langkah nyata kementerian untuk membenahi internalnya.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
