Penghematan BBM di Kota Medan: Kebijakan Baru untuk ASN
Pemerintah Kota Medan mulai menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dengan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi menuju kantor. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi konsumsi energi fosil dan meningkatkan kesadaran lingkungan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, yang juga turut bersepeda saat pergi ke kantor, menjadi contoh nyata dari kebijakan tersebut. Ia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/461 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara. Dalam surat edaran ini, ASN diimbau untuk membatasi penggunaan kendaraan dinas jabatan hingga maksimal 50 persen.
“ASN disarankan menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda, serta alat transportasi lain yang tidak berbasis bahan bakar fosil,” ujar Subhan, Jumat (10/4/2026). Ia menjelaskan bahwa imbauan ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang lebih efisien, sehat, dan mendukung pengurangan emisi di lingkungan perkotaan.
Fleksibilitas dalam Penerapan Kebijakan
Kebijakan ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ASN. Bagi yang tinggal dekat dengan kantor, penggunaan sepeda menjadi opsi yang dianjurkan. Namun, bagi yang jaraknya cukup jauh, kebijakan ini tetap bisa disesuaikan dengan situasi masing-masing.
Subhan menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemko Medan dalam mengubah pola kerja ASN menjadi lebih adaptif, modern, dan berwawasan lingkungan. Dengan penerapan kebijakan tersebut, diharapkan ASN tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Kebijakan WFH dan Pengaturan Pola Kerja
Selain penggunaan sepeda, kebijakan bekerja dari rumah (WFH) juga diterapkan sebagai bagian dari upaya penghematan BBM. Mulai tanggal 1 April 2026, hari Jumat menjadi hari untuk menerapkan kebijakan ini. Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan ini untuk instansi pusat dan daerah.
“Kebijakan itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela waktunya mendampingi lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026),” jelasnya.
Namun, beberapa instansi pelayanan langsung tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor, seperti camat, lurah, BPBD, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Disdukcapil, DPMPTSP, rumah sakit, puskesmas, hingga unit layanan publik lainnya.
Rencana Parkir Kendaraan Dinas
Gubernur Sumut Bobby Nasution juga mengimbau agar tidak ada ASN yang liburan saat WFH berlangsung. Ia berencana membuat aturan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninggalkan mobil dinas saat WFH berlangsung. Hal ini sebagai upaya mendukung penghematan energi sesuai permintaan pemerintah pusat.
“Imbauan janganlah (ada ASN yang liburan saat WFH ya. Karena ini diadakan untuk penghematan BBM. Kalau perlu, nanti hari Kamisnya kendaraan dinas tingal di kantor. Supaya hari Jumatnya (benar-benar WFH),” terangnya, Jumat (10/4/2026).
Meski belum ada aturan resmi terkait parkir kendaraan dinas pada hari Jumat, Bobby menyatakan bahwa Pemprov Sumut sudah menerapkan WFH. Meskipun demikian, masih ada yang melaksanakan WFO (Work From Office).
“Sudah ya, mulai hari ini diterapkan. Jadi 50 persen WFH dan 50 persen WFO. Semua pelayanan tetap berjalan sebagaimana biasanya,” jelasnya.
Kesimpulan
Kebijakan penghematan BBM yang diterapkan di Kota Medan dan Provinsi Sumut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan energi global. Dengan menggabungkan kebijakan WFH, penggunaan transportasi ramah lingkungan, dan pembatasan kendaraan dinas, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
