Presiden Alokasikan Dana Korupsi dan PKH untuk Perbaikan Sekolah

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari sanksi denda administratif penertiban kawasan hutan dan perampasan aset korupsi untuk keperluan perbaikan dan renovasi seluruh sekolah di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui perannya dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang sebesar Rp 11,42 triliun ke kas negara.

Uang belasan triliun rupiah tersebut berasal dari sanksi denda administratif yang dikumpulkan oleh Satgas PKH antara Januari hingga April 2026. Dana tersebut diperoleh dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan yang terbukti melakukan eksplorasi dan penguasaan ilegal atas kawasan hutan milik negara. Selain itu, dana tersebut juga berasal dari aset-aset sitaan yang berhasil dirampas dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada periode Januari-Maret 2026.

Presiden menyampaikan bahwa hal ini adalah prestasi yang luar biasa dalam kepemimpinannya yang baru berjalan satu setengah tahun. “Ini adalah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam kepemimpinan pemerintahan yang saya pimpin,” ujar Presiden saat berada di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa penyerahan uang ke kas negara yang dilakukan oleh Satgas PKH dan Kejagung sepanjang Oktober 2025 hingga April 2026 merupakan hasil dari penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang selama ini dibiarkan. Pada Oktober 2025, Kejagung melalui Jampidsus yang menangani perkara korupsi perizinan ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) telah menyerahkan hasil rampasannya ke negara sebesar Rp 13,2 triliun. Dua bulan kemudian, pada Desember 2025, mereka kembali berhasil menyelamatkan dana sebesar Rp 6,62 triliun dari hasil perampasan aset-aset korupsi oleh Jampidsus-Kejagung.

Kali ini, kata Presiden, peran Jampidsus-Kejagung dalam Satgas PKH berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 11,42 triliun. “Dengan demikian total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah sekitar Rp 31,3 triliun. Dan ini adalah angka yang sangat besar,” ujar Presiden.

Menurutnya, dana sebesar itu dapat digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia. “Kalau kita bayangkan dengan seluruh uang tersebut, kita bisa memperbaiki 34 ribu sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia,” ujar Presiden. Pada periode 2025, pemerintah hanya berhasil memperbaiki sedikitnya 17 ribu sekolah. “Uang ini bisa dua kali lipat yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan,” tambahnya.

Selain untuk perbaikan sekolah, dana triliunan rupiah tersebut juga dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kualitas hidup jutaan masyarakat Indonesia yang berpendapatan rendah melalui perbaikan rumah-rumah mereka. “Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500 ribu rumah,” ujar Prabowo.

Hasil kerja penindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH, kata Presiden, diharapkan menjadi sumber pendanaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sejak terbentuk pada Februari 2025, Satgas PKH berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 370 triliun melalui penindakan sanksi denda administratif terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Nilai Rp 370 triliun itu setara dengan 10 persen dari APBN 2026. “Kita bisa perkirakan semua sekolah di seluruh Indonesia dapat kita perbaiki, kita tingkatkan lebih modern, dengan kita lengkapi digitalisasi, dan layar-layar digital yang cerdas, kita perbaiki kualitasnya, perbaiki semua MCK-nya. Dan kita bisa membangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa untuk membantu agar masyarakat kita menjadi lebih baik,” kata Presiden.