Pemerintah AS Kembali Menolak Pengayaan Uranium di Iran
Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pengayaan uranium di dalam wilayah Iran. Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump terus mendorong pembongkaran program nuklir Iran secara keseluruhan. Penolakan ini muncul di tengah kesepakatan gencatan senjata dua minggu yang berhasil mengakhiri 38 hari pertempuran sengit. Kedua negara kini sedang bersiap melangsungkan perundingan damai putaran pertama di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini.
“Garis merah presiden, yaitu berakhirnya pengayaan uranium di Iran, tidak berubah,” tutur Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.
Trump Klaim Akan Ada Kerja Sama Pembersihan Material Nuklir
Program pengayaan uranium Iran masih menjadi salah satu kendala utama dalam negosiasi alot antara Washington dan Teheran. Pemerintah Iran bersikeras pihaknya berhak untuk memperkaya uraniumnya sendiri dan membantah sedang membuat senjata nuklir.
Selama ini, AS berdalih, perang di Iran bertujuan untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. Trump sendiri berulang kali mengklaim bahwa serangkaian serangan AS telah sukses menghancurkan program nuklir negara tersebut.
“Tidak akan ada pengayaan uranium, dan AS, bekerja sama dengan Iran, akan menggali dan menyingkirkan semua ‘debu’ nuklir (dari pesawat pembom B-2) yang terkubur dalam. Saat ini, dan selama ini, berada di bawah pengawasan satelit yang sangat ketat (Angkatan Luar Angkasa!),” tulis Trump dalam sebuah unggahan di media sosial.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperingatkan Iran untuk segera menyerahkan material nuklirnya secara sukarela. AS bahkan mengancam akan mengambil langkah sepihak jika Teheran menolak mematuhi permintaan tersebut.
AS Sebut Tuntutan Awal Iran Tidak Masuk Akal
Pemerintah Iran sebelumnya sempat merilis rancangan perdamaian yang berisi sepuluh tuntutan kepada AS. Leavitt menyebut usulan awal tersebut sangat tidak masuk akal sehingga langsung dibuang ke tempat sampah oleh tim perunding Trump.
Rancangan awal itu mewajibkan AS menjamin non-agresi di masa depan dan mengakui kendali Iran atas Selat Hormuz. Dokumen itu juga menuntut penarikan militer AS dari kawasan Timur Tengah disertai pembayaran ganti rugi perang. Teheran turut meminta Washington segera mencabut seluruh sanksi ekonomi primer maupun sekunder bagi pihak yang berbisnis dengan mereka. Permintaan lainnya adalah mendesak Dewan Keamanan PBB dan Badan Tenaga Atom Internasional mengakhiri semua resolusi kecaman terhadap Iran.
Kesepakatan damai akhirnya tercapai setelah Iran mengajukan rancangan baru yang dinilai lebih masuk akal sesaat sebelum tenggat waktu berakhir. Pemerintahan Trump menilai proposal modifikasi tersebut bisa menjadi dasar yang layak untuk memulai perundingan resmi.
AS-Iran Akan Berunding di Pakistan
Pengumuman penghentian permusuhan terjadi hanya berselang 90 menit sebelum tenggat waktu ancaman dari Trump berakhir. Kesepakatan ini mewajibkan Iran untuk segera membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz dengan aman tanpa penundaan.
Delegasi AS rencananya akan tiba di Islamabad pada hari Sabtu untuk memulai pembicaraan bersejarah tersebut. Tim AS dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance bersama Utusan Khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf justru meragukan kelanjutan negosiasi damai tersebut ke depannya. Ia menuduh pasukan AS dan Israel telah melanggar kesepakatan lewat serangan udara beruntun di wilayah Lebanon. Serangan Israel tersebut dilaporkan menewaskan 254 jiwa dan melukai 1.165 orang lainnya hanya dalam kurun waktu satu hari.
“Dalam situasi seperti ini, gencatan senjata bilateral atau negosiasi adalah hal yang tidak masuk akal,” tegas Mohammad Bagher Ghalibaf.
