Umar Hadi: Dubes RI Tegaskan Indonesia Tak Butuh Alasan Israel Soal Kematian 3 TNI

Pernyataan Tegas Indonesia atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Umar Hadi, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyampaikan sikap tegas pemerintah Indonesia terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang sedang menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Pernyataan ini disampaikan dalam forum internasional yang sangat penting, yaitu sidang darurat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (31/3/2026). Dalam pidatonya, ia menunjukkan nada bicara yang lugas dan penuh ketegasan.

Ia secara terbuka mengkritik sikap PBB serta Israel terkait insiden yang menewaskan personel penjaga perdamaian tersebut. Menurutnya, serangan terhadap pasukan yang bertugas menjaga stabilitas justru tidak dapat ditoleransi dalam situasi apa pun. Dalam pidatonya, Umar Hadi menegaskan bahwa Indonesia menolak segala bentuk alasan atau pembenaran yang disampaikan Israel atas peristiwa tersebut. Ia menilai bahwa tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara serius di tingkat internasional.

Oleh karena itu, Indonesia mendesak PBB untuk tidak hanya menerima klarifikasi sepihak, melainkan mengambil langkah nyata melalui investigasi independen. “Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” tegas Umar Hadi.

Komitmen Indonesia dalam Membela Keselamatan Pasukan Perdamaian

Pernyataan ini sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia dalam membela keselamatan pasukan perdamaian dan menegakkan prinsip keadilan global. Sebagai negara yang aktif dalam misi perdamaian PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan para prajurit yang bertugas di luar negeri.

Latar Belakang Umar Hadi sebagai Diplomat

Umar Hadi bukanlah nama baru di dunia diplomasi. Dikenal sebagai diplomat bertangan dingin, ia sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Korea Selatan sebelum akhirnya dipercaya menjadi Dirjen di Kementerian Luar Negeri dan kini mewakili Indonesia di PBB. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Lahir pada 11 Februari 1968, Umar Hadi merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad). Ia juga lulusan S2 Hubungan Internasional Fletcher School of Law and Diplomacy, Amerika Serikat, serta Program Spesialisasi Multilateral Graduate Institute of International and Development Studies, Swiss.

Sebelum menjabat sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi pernah menjabat berbagai posisi penting dalam dunia diplomatik, seperti Wakil Kepala Kedutaan Besar RI di Belanda pada 2009, Direktur Eropa Barat Kemlu pada 2012, Konsulat Jenderal di Los Angeles pada 2014, hingga Dubes Indonesia untuk Korea Selatan pada 2017–2021. Setelah itu, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu (2022–2025).

Data Harta Kekayaan Umar Hadi

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 14 Januari 2025 untuk periode 2024, Umar Hadi tercatat memiliki kekayaan Rp2.200.803.463. Ia terakhir melaporkan kekayaannya saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri. Dalam laporan tersebut, aset terbesar Umar Hadi bersumber dari kas dan setara kas, tanpa adanya catatan utang.

Rincian Data Harta:
* Tanah dan Bangunan: Rp—
* Alat Transportasi dan Mesin: Rp—
* Harta Bergerak Lainnya: Rp—
* Surat Berharga: Rp—
* Kas dan Setara Kas: Rp2.200.803.463
* Harta Lainnya: Rp—
* Utang: Rp—
* Total Harta Kekayaan: Rp2.200.803.463

Kritik Keras Terhadap Israel

Perdebatan antara Indonesia dan Israel terlihat dalam rapat Dewan Keamanan PBB yang disiarkan dalam kanal United Nations, Selasa (31/3/2026) malam. Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, membantah keras pernyataan Israel melalui duta besar, Danny Danon, yang menuduh Hizbullah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa penyerangan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) di Lebanon.

Umar Hadi mengatakan, ada framing dari Israel yang akan memberikan pertanyaan mendasar dari peristiwa penyerangan tersebut. “Siapa yang bertanggung jawab menciptakan dan melanggengkan zona permusuhan itu?” kata Umar. Dia mengatakan, peristiwa penyerangan UNIFIL yang menewaskan tiga prajurit TNI itu tidak hadir dari ruang hampa, melainkan buah dari serangan militer Israel yang berulang ke Lebanon Selatan.

Tiga Tuntutan Indonesia dalam Sidang DK PBB

Berikut tiga tuntutan Indonesia yang disampaikan Umar Hadi dalam sidang DK PBB tersebut:

1. Pemulangan jenazah tiga personel yang gugur secara cepat, aman, dan bermartabat, serta perawatan medis terbaik dan komprehensif bagi lima prajurit yang terluka.
   “Indonesia mendesak semua aktor terkait untuk memastikan pemulangan jenazah ketiga personel yang meninggal dengan cepat, aman, dan bermartabat,” tuturnya.

2. Jaminan pasti dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel serta aset PBB.

3. Penerapan langkah-langkah darurat oleh DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB guna memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk peninjauan protokol keamanan dan rencana evakuasi.

Umar Hadi menambahkan, eskalasi yang terjadi di Lebanon berakar dari serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan mengancam perdamaian dunia, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional. “Pemerintah Indonesia menuntut akuntabilitas hukum bagi pelaku,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama dan mendesak DK PBB bertindak secara tegas, jelas, dan bersatu. “Serangan terhadap pasukan perdamaian tidak boleh terulang dan tidak boleh ditolerir,” tandas Umar Hadi.

Total tiga prajurit TNI gugur di Lebanon saat bertugas menjadi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ketiga prajurit TNI tersebut gugur dalam peristiwa dua serangan berbeda. Prajurit pertama yang gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon dalam serangan yang terjadi di Posko United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon pada Minggu (29/3/2026). Kemudian serangan kedua kembali menimpa pasukan Perdamaian PBB dan membuat dua prajurit TNI meninggal dunia. Kedua prajurit TNI yang meninggal dunia dalam serangan kedua Senin (30/3/2026) adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Kedua prajurit TNI tersebut terkena serangan saat mengawal kegiatan UNIFIL. “Perkembangan terbaru yang diterima pada 30 Maret 2026 menunjukkan kembali terjadinya insiden di wilayah Lebanon Selatan yang berdampak pada personel Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL,” tulis TNI. Dalam insiden tersebut, dua prajurit TNI dilaporkan gugur, sementara dua prajurit lainnya mengalami luka berat. Para prajurit yang mengalami luka saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Beirut.