Keluhan Warga Terkait Parkir Liar di Jakarta Timur
Seorang warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan di tingkat kelurahan yang dinilai semakin semrawut akibat kendaraan yang parkir sembarangan. Masalah ini terus berlanjut meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, termasuk menegur langsung para pelaku dan melaporkannya ke pihak kelurahan. Namun, hasilnya belum juga terlihat.
Untuk mencari solusi, warga tersebut melapor melalui aplikasi JAKI. Sayangnya, alih-alih mendapat solusi, ia justru menerima bukti tindak lanjut yang diragukan keasliannya, bahkan diduga merupakan hasil rekayasa AI. Hal ini memicu kemarahan dan kekecewaan dari warga sekitar.
Warga tersebut akhirnya mencoba mencari perhatian langsung dari Yustinus Prastowo, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Dalam unggahannya di platform Threads, ia menyampaikan keluhannya dengan harapan ada arahan yang lebih jelas mengenai langkah lain yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah ini.
- “Pak@prastowoyustinus izin bertanya, maaf kalau kurang tepat pertanyaannya. Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, udah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?”
*
Unggahan tersebut turut dilengkapi foto kondisi jalan pada malam hari saat hujan. Terlihat sejumlah kendaraan terparkir di badan jalan hingga mengganggu akses. Meski ada petugas di lokasi, praktik parkir liar masih saja berlangsung.
Lokasi kejadian berada di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga berharap ada bantuan dari pihak terkait agar masalah ini dapat segera diselesaikan.
Respons Pemprov DKI
Merespons cepat kasus tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menelusuri dugaan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Pemprov DKI Jakarta memastikan langkah korektif segera dilakukan serta memperkuat sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan sebagai validator akhir terhadap seluruh tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Biro Pemerintahan mengakui adanya kekeliruan dalam proses validasi. Selama ini belum pernah ditemukan bukti tindak lanjut pengaduan yang menggunakan foto hasil rekayasa AI,” ujar Budi dikutip dari Wartakota.
Ia menjelaskan, sepanjang Januari hingga Maret 2026 tercatat lebih dari 62.571 pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi JAKI dan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) terintegrasi. Rata-rata, sebanyak 20.857 pengaduan diterima setiap bulan dan ditindaklanjuti oleh OPD/BUMD sebelum diverifikasi oleh Biro Pemerintahan.
“Dengan jumlah pengaduan yang sangat besar, Diskominfotik akan membantu Biro Pemerintahan untuk mengidentifikasi bukti tindak lanjut yang berpotensi menggunakan AI, agar proses verifikasi semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Biro Pemerintahan akan memberikan teguran tertulis kepada Kelurahan Kalisari yang terindikasi melakukan pemalsuan bukti tindak lanjut. Selain itu, pengaduan terkait akan diinput ulang dan diarahkan kepada instansi terkait, yakni Dinas Perhubungan sebagai pengampu urusan perparkiran.
Pemprov juga akan menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang melarang penggunaan AI dalam penyampaian bukti tindak lanjut pengaduan, sekaligus mengingatkan seluruh OPD/BUMD agar menyelesaikan pengaduan secara benar.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini karena mencoreng nama baik dan kinerja para petugas di lapangan yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi dan responsif,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, serta mengajak warga untuk turut memantau hasil tindak lanjut dan memberikan masukan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan permasalahan di wilayahnya. Kami juga sangat mengapresiasi apabila masyarakat turut mengecek hasil tindak lanjut dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan,” kata Budi.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
