Pendekatan Persuasif Pemkot Bogor dalam Menertibkan PKL
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki strategi khusus dalam menangani masalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar. Dengan pendekatan yang tidak konfrontatif, pihak pemerintah berhasil mengurangi protes dan bentrokan dengan para PKL. Metode ini melibatkan diskusi langsung dan penawaran solusi seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu para PKL dalam memindahkan aktivitas jualannya.
Salah satu contoh nyata adalah pertemuan antara Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dengan para PKL di Jalan Pedati, Senin (6/4/2026). Ia hadir dengan menggunakan seragam ASN lengkap dengan topi dan kacamata hitam, menunjukkan komitmen untuk berdialog secara langsung dengan para pedagang.
Diskusi Langsung dengan Para PKL
Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa camat serta Direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ). Para PKL tampak mendengarkan arahan dari Jenal Mutaqin. Salah seorang PKL mengatakan, “Saya orang Bogor. Tidak saya tidak jualan,” ujarnya kepada JM, sapaan akrab Jenal Mutaqin.
Jenal Mutaqin meminta agar para PKL tidak kembali berjualan di area tersebut. Alasannya, Pemkot sedang melakukan penataan kawasan Jalan Pedati. Ia juga menyampaikan bahwa masa jabatan Wali Kota dan dirinya hanya tersisa empat tahun. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari para PKL untuk tidak lagi berjualan di trotoar sekitar Pedati, Bata, dan Seketeng.
Hak Berdagang dan Aturan yang Harus Diikuti
Meskipun berdagang merupakan hak setiap orang, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa para PKL harus mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh Pemkot Bogor. Ia menjelaskan bahwa ada mekanisme dan tempat yang sudah diatur untuk berjualan.
Selain itu, ia menceritakan latar belakangnya sebagai anak PKL. “Kalau memang bicara saya jujur anak PKL. Tetapi ketika kami sudah dibongkar kami sudah menyerah. Dan kami tidak memaksakan diri. Karena fungsi jalan dan trotoar sudah ada peruntukannya,” ujarnya.
Solusi Penertiban Jalan Pedati
Pemkot Bogor memberikan solusi penertiban Jalan Pedati. Menurut Jenal Mutaqin, jika Pemkot melakukan penggusuran tanpa solusi, maka akan menjadi masalah besar. Namun, ia menegaskan bahwa data warga yang terlibat bukanlah warga Kota Bogor.
Selain itu, Pemkot Bogor menawarkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi para PKL di Kawasan Suryakencana, khususnya yang berjualan di areal Pasar Bogor dan Pedati. PKL yang dilarang berjualan saat ini bisa dipindahkan ke Pasar Jambu Dua dan Sukasari.
Keuntungan KUR bagi PKL
Wali Kota Bogor Dedie Rachim menjelaskan bahwa KUR ini memberikan manfaat besar bagi para PKL. “Yang pertama mereka bisa mendapatkan akses kredit usaha rakyat (KUR) jadi dari beberapa bank sudah menyiapkan anggaran nilainya ratusan miliar. Yang kedua ada juga bantuan dari PNM,” ujarnya.
Dedie Rachim mengakui bahwa masih banyak PKL yang memilih tetap berjualan di kawasan tersebut. Ia menilai hal ini menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap Kota Bogor. “Mereka hanya memikirkan pribadi saja, tetapi kan kita memikirkan seluruh warga,” tambahnya.
Pengeluhan Warga dan Solusi yang Disarankan
Banyak warga mengeluh tentang timbulan sampah akibat aktivitas PKL. Mereka tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Dedie Rachim meyakinkan bahwa para PKL akan untung jika ikut program pemerintah. “Kalau mereka mau ikut program pemerintah ada banyak insentif dan ada banyak juga keuntungannya,” katanya.
Pantauan menunjukkan bahwa pada pukul 10.30 WIB hingga 11.15 WIB, aktivitas PKL tidak terlihat lagi di kawasan Pedati. Trotoar yang awalnya penuh dengan PKL kini kosong. Pejalan kaki dapat melintasi trotoar, dan kini trotoar digunakan sebagai area parkir motor.
