Pancingan Israel ke Amerika Serikat yang Mengakibatkan Perang dengan Iran
Pancingan Israel terhadap Amerika Serikat berhasil memicu konflik yang berujung pada perang dengan Iran. Umpan ini telah dimakan oleh Amerika, hingga akhirnya Washington meluncurkan serangan militer. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyatakan bahwa keputusan AS untuk menyerang Iran sejalan dengan strategi Israel yang bertujuan untuk membawa Washington ke dalam konflik.
Guterres menekankan bahwa tujuan Israel “telah tercapai,” sambil menganggap bahwa Rusia adalah “penerima manfaat terbesar” dan “pemenang sebenarnya” dari perang di Iran. Menurutnya, eskalasi militer mencerminkan strategi regional yang tumpang tindih. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan AS dalam konfrontasi tersebut melayani kepentingan pihak lain di panggung internasional.
Dalam peringatan yang tegas, Guterres mengindikasikan bahwa setiap serangan yang menargetkan infrastruktur energi, baik dari atau terhadap Iran, dapat dianggap sebagai kejahatan perang, terutama jika menyebabkan kerugian luas bagi warga sipil. Ujaran ini merujuk pada pergeseran target pengeboman yang beralih dari fasilitas sipil ke fasilitas energi oleh kedua belah pihak yang berperang. Sekjen PBB juga menekankan bahwa menargetkan warga sipil “sama sekali tidak dapat diterima” terlepas dari siapa pelakunya.
Kunci Solusi
Guterres menjelaskan bahwa Israel, menurut perkiraannya, berupaya untuk menghancurkan sepenuhnya kemampuan militer Iran dan mungkin mendorong perubahan rezim. Sementara Iran mengadopsi strategi yang didasarkan pada memperpanjang konflik dan menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada lawan-lawannya. Ia berpendapat bahwa kunci untuk mengakhiri krisis tetap berada di tangan Amerika Serikat. Dia menekankan bahwa keputusan AS untuk menghentikan operasi dapat membuka pintu bagi de-eskalasi, dan menunjukkan bahwa Presiden Donald Trump mampu meyakinkan pihak-pihak yang terlibat bahwa tujuan telah tercapai.
Sebelumnya, Guterres menyerukan diakhirinya perang di Iran segera dan langkah menuju negosiasi diplomatik yang serius, memperingatkan bahwa eskalasi yang berkelanjutan dapat menyebabkan situasi menjadi di luar kendali. Ia menggambarkan serangan-serangan di Timur Tengah sebagai pelanggaran hukum internasional, dan mencatat bahwa serangan-serangan tersebut menyebabkan penderitaan manusia yang besar dan kerusakan yang meluas terhadap warga sipil, di samping risiko serius bagi perekonomian global, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan. Ia menyimpulkan dengan peringatan bahwa situasi dapat memburuk di luar kendali pihak mana pun, menekankan bahwa risikonya “tidak mungkin lebih tinggi dari itu.”
Pulau Kharg: Strategi AS untuk Menguasai Jalur Energi Vital
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk mengambil alih kendali Pulau Kharg di Iran. Rencana ini dalam langkah yang bertujuan untuk menekan Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz, menurut situs berita AS Axios, mengutip empat sumber yang mengetahui informasi tersebut. Laporan itu menyebut, rencana ini menjadi pertimbangan sebab hingga kini Iran masih menguasai penuh Selat Hormuz yang menjadi jalur vital komoditas energi dunia.
Di sisi lain, Trump, dengan syarat-syaratnya yang enggan dipenuhi Iran, juga tak mau mengakhiri perang. “Pentingnya rencana-rencana ini ditunjukkan oleh ketidakmampuan Trump untuk mengakhiri perang, setidaknya dengan syarat-syaratnya sendiri, kecuali jika apa yang dianggap oleh pemerintahan AS sebagai monopoli Iran atas navigasi melalui Selat tersebut dipatahkan, pada saat harga energi global meningkat tajam.”
Strategi Taktis AS Rebut Pulau Kharg
Pulau Kharg, yang terletak sekitar 15 mil dari pantai Iran, merupakan titik vital untuk ekspor minyak, karena sekitar 90 persen ekspor minyak mentah Iran diproses melalui pulau ini. Hal ini membuat setiap langkah militer menuju pulau tersebut menjadi langkah yang sangat sensitif yang dapat menempatkan pasukan AS dalam konfrontasi langsung. Artinya, potensi jatuhnya korban jiwa pasukan AS dalam pertempuran demi merebut pulau ini sangat lah besar.
Menurut sumber-sumber tersebut, operasi apa pun untuk merebut pulau itu hanya akan dilakukan setelah militer AS melemahkan kemampuan militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sebuah sumber yang mengetahui pemikiran Gedung Putih mengatakan: “Kita membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk lebih melemahkan Iran dengan serangan, merebut pulau itu, kemudian memberikan tekanan kuat kepada mereka dan menggunakannya dalam negosiasi.”
Jika operasi ini berlanjut, maka akan diperlukan pengiriman bala bantuan militer tambahan, karena tiga unit Korps Marinir AS sudah menuju ke wilayah tersebut, sementara Gedung Putih dan Pentagon sedang mempertimbangkan untuk mengirim lebih banyak pasukan dalam waktu dekat, menurut seorang pejabat AS.
Trump Punya Banyak Skenario dan Opsi
Dalam konteks yang sama, Senator Tom Cotton, ketua Komite Intelijen Senat, menyatakan bahwa Trump “bijaksana” karena tidak mengesampingkan opsi invasi darat, tanpa mengklarifikasi posisi pribadinya dalam mendukung langkah ini, mengingat penutupan Selat Hormuz mencerminkan “tindakan putus asa” dari pihak Iran. Dia mencatat bahwa Trump memiliki “banyak rencana” untuk menangkal skenario ini.
Di sisi lain, para pengamat percaya bahwa mengendalikan Pulau Kharg, meskipun penting bagi industri minyak Iran, tidak serta merta menjamin bahwa Teheran akan menerima persyaratan perdamaian Amerika. Dalam konteks ini, Laksamana Purnawirawan AS Mark Montgomery memperingatkan dalam sebuah pernyataan kepada Axios bahwa operasi semacam itu dapat mengekspos pasukan AS pada risiko yang signifikan tanpa menjamin hasil yang positif, dengan mengatakan: “Jika kita merebut Pulau Kharg, mereka akan memutus keran di ujung lainnya. Bukan berarti kita mengendalikan produksi minyak mereka.”
Montgomery menambahkan bahwa skenario yang paling mungkin, setelah sekitar dua minggu serangan tambahan untuk melemahkan kemampuan Iran, adalah pengerahan kapal perusak dan pesawat AS untuk mengawal kapal tanker minyak di Selat, yang mungkin akan menghilangkan kebutuhan akan invasi darat.
Pengerahan Marinir dalam Invasi Darat
Tiga sumber mengungkapkan bahwa opsi untuk mengendalikan pulau itu melalui jalur darat sedang dipertimbangkan secara serius dalam pemerintahan AS, bersamaan dengan opsi alternatif berupa blokade angkatan laut yang akan mencegah kapal tanker minyak mencapai pulau tersebut. Dilaporkan juga bahwa pengacara Pentagon telah dimintai pendapat untuk memberikan penilaian hukum terkait langkah-langkah potensial ini.
Mengenai langkah selanjutnya, pasukan ekspedisi Korps Marinir AS yang berjumlah sekitar 2.500 tentara diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari, sementara dua unit tambahan dengan ukuran serupa sedang menuju ke wilayah tersebut, seiring Gedung Putih dan Pentagon membahas pengiriman bala bantuan lebih lanjut, meski belum membuat keputusan akhir. Salah satu sumber memperingatkan bahwa Marinir dapat ditugaskan tugas lain di luar Pulau Kharg, termasuk mengevakuasi staf dari kedutaan besar AS di wilayah tersebut jika diperlukan.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
