Rencana Trump untuk Invasi Kuba Setelah Operasi Militer di Iran
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengungkapkan rencananya untuk melakukan invasi ke Kuba setelah operasi militer AS di Iran selesai. Hal ini disampaikan oleh Trump dalam berbagai kesempatan, termasuk saat ia menerima kunjungan tim sepak bola Inter Miami di Gedung Putih. Ia menyatakan bahwa krisis ekonomi yang dialami Kuba membuat negara tersebut rentan terhadap tekanan militer dari AS.
Ketegangan antara AS dan Kuba semakin meningkat setelah penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, serta pemberlakuan blokade minyak terhadap Kuba. Penangkapan Maduro dilakukan dalam operasi militer yang melibatkan AS dan Israel, yang juga menyebabkan kematian 32 tentara Kuba. Sejak peristiwa tersebut, Trump mulai memperketat tekanan terhadap Kuba dengan memutus aliran minyak dan uang dari Venezuela, yang menjadi sumber utama bagi Kuba.
Trump menegaskan bahwa serangan terhadap Kuba “tinggal menunggu waktu”. Ia menyatakan bahwa pemerintah Kuba sedang mengalami masalah besar dan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Dalam wawancaranya dengan CNBC, Trump mengatakan:
“Apa yang terjadi di Kuba sungguh luar biasa. Kami berpikir bahwa kami ingin memperbaiki – menyelesaikan yang ini (operasi militer di Iran) terlebih dahulu, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum Anda dan banyak orang luar biasa lainnya akan kembali ke Kuba, semoga tidak untuk tinggal.”
Trump juga menyampaikan bahwa ia ingin agar penduduk Kuba kembali ke negaranya, tetapi tidak ingin mereka tinggal terlalu lama. Ia menyebut bahwa beberapa orang mungkin ingin tinggal karena mencintai Kuba, namun hal itu tidak seharusnya terjadi.
Teori tentang Jatuhnya Rezim di Kuba
Dalam wawancara dengan Politico, Trump menyatakan bahwa “rezim di Kuba akan jatuh setelah rezim di Iran digulingkan”. Ia juga mengklaim bahwa ekonomi Kuba telah memburuk akibat tindakan AS, yang memaksa pemerintahan Kuba untuk berunding. Menurutnya, Venezuela, sebagai eksportir minyak utama, menjadi sumber utama bagi Kuba, sehingga penghentian pasokan minyak dari Venezuela memperparah krisis ekonomi Kuba.
“Kami menghentikan semua pasokan minyak, semua uang, atau menghentikan semua yang masuk dari Venezuela, yang merupakan satu-satunya sumber. Dan mereka ingin membuat kesepakatan.”
Trump juga menyatakan bahwa AS sedang berbicara dengan Kuba dan bahwa negara tersebut “salah satu yang kecil bagi saya”.
Komentar dari Senator Republik dan Menteri Luar Negeri
Di sisi lain, senator Partai Republik, Lindsey Graham, juga memberikan sinyal bahwa Kuba akan menjadi target berikutnya setelah serangan ke Iran. Ia menyatakan:
“Kuba (diserang) berikutnya,”
Sementara itu, Trump memuji Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, atas kinerjanya dalam serangan ke Iran. Ia menyebut bahwa Rubio “telah melakukan pekerjaan yang fantastis” dan menyebut bahwa Rubio sedang menangani isu Kuba di tingkat yang sangat tinggi.
Rencana ‘Pengambilalihan yang Ramah’
Sebelum serangan ke Iran, Trump sudah mengusulkan adanya pergantian pemerintahan di Kuba dengan syarat dilakukan secara “ramah”. Ia menyatakan bahwa pemerintah Kuba sedang dalam masalah besar dan tidak memiliki uang, minyak, atau makanan. Trump mengatakan bahwa Kuba adalah “negara gagal” yang berada di ambang kehancuran.
“Dan mungkin kita akan melakukan ‘pengambilalihan (kekuasaan) yang ramah’ di Kuba. Kita bisa saja berakhir dengan pengambilalihan yang ramah di Kuba.”
Trump menegaskan bahwa rencana ini akan dipimpin oleh Rubio dan bahwa Kuba membutuhkan bantuan AS untuk keluar dari krisis ekonomi yang parah.
Tekanan Terhadap Kuba Pasca-Penangkapan Maduro
Hubungan antara AS dan Kuba selama lebih dari 60 tahun terjalin dalam ketegangan, terutama karena embargo ekonomi yang diberlakukan AS. Namun, ketegangan meningkat setelah penangkapan Maduro pada 3 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, 32 tentara Kuba tewas, yang kemudian memicu tindakan lebih keras dari AS terhadap Kuba.
Setelah penangkapan, Trump meningkatkan tekanan dengan memutus aliran minyak dan uang dari Venezuela ke Kuba. Pada 29 Januari 2026, ia juga mengumumkan akan mengenakan tarif impor terhadap negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba.
Sebuah panel hak asasi manusia PBB mengecam tindakan AS, menyatakan bahwa blokade minyak terhadap Kuba melanggar hukum internasional. Mereka menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Kuba dan Venezuela adalah sah dan tidak boleh dihentikan.
