Stok BBM Indonesia di Bawah Standar, Pemerintah Berupaya Perkuat Infrastruktur Penyimpanan
Bahlil Lahadalia, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sempat membuat heboh masyarakat Indonesia dengan pernyataannya mengenai stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hanya tersedia selama 21–25 hari. Ucapan ini langsung viral dan memicu kepanikan di beberapa wilayah, termasuk antrean panjang di SPBU akibat tindakan panic buying.
Setelah kejadian tersebut, Bahlil memberikan klarifikasi terkait pernyataannya. Ia menjelaskan bahwa angka 21–25 hari bukanlah indikasi darurat, melainkan kemampuan daya tampung atau storage yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Menurutnya, standar nasional untuk stok BBM berada di kisaran 20–21 hari, sementara cadangan maksimalnya mencapai 25 hari.
“Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai 25 hari,” ujar Bahlil saat berbicara di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir dari Antara.
Ia menambahkan bahwa rata-rata ketahanan cadangan BBM secara nasional berada di level 22–23 hari. Namun, hal ini bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi, melainkan karena keterbatasan fasilitas penyimpanan. Kapasitas tangki yang ada belum memungkinkan penambahan cadangan dalam jumlah lebih besar.
“Kalau kita mau tambah, kita simpan di mana? Storage-nya memang belum cukup,” jelas Bahlil.
Upaya Pemerintah untuk Memperkuat Ketahanan Energi Nasional
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas storage guna memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi kita ada. Storage-nya berapa lama? Insya Allah rencana sampai dengan tiga bulan,” katanya.
Pemerintah menargetkan kapasitas cadangan energi nasional dapat ditingkatkan hingga mencapai sekitar tiga bulan, sesuai dengan praktik standar yang berlaku secara global. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik dan fluktuasi pasokan energi dunia.
Pertamina Menjamin Keamanan Pasokan BBM
Menanggapi kegaduhan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara bergerak cepat menenangkan publik. Area Manager Communication, Relations & CSR, Fahrougi Andriani, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu menelan mentah-mentah isu kelangkaan tersebut.
Stok BBM dipastikan dalam kondisi aman, bahkan telah disiapkan untuk mengawal kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri mendatang.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, karena pasokan energi terus kami jaga agar tetap tersedia dan tersalurkan dengan baik,” tegas Fahrougi.
Tak hanya menjamin pasokan, pihak Pertamina juga memberikan peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba memancing di air keruh. Penimbunan BBM maupun elpiji adalah tindakan ilegal yang akan berhadapan langsung dengan hukum. Sebagai langkah konkret, Pertamina kini melakukan build up stock dan memperkuat fasilitas distribusi agar energi tetap tersalurkan secara lancar dan terukur ke tangan masyarakat.
Ancaman Kenaikan Harga BBM Akibat Konflik Global
Namun, dampak konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang semakin memanas mulai mengancam stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Serangan militer yang berlangsung sejak akhir pekan membuat harga minyak mentah dunia melonjak tajam.
Harga minyak Brent dilaporkan naik dari kisaran US$65 per barel pada awal Februari menjadi sekitar US$73 per barel. Harga minyak Brent adalah harga acuan (benchmark) minyak mentah dunia yang berasal dari ladang minyak di Laut Utara.
Jadi, US$73 per barel kira-kira setara sekitar Rp1,23 juta per barel (kurs saat ini). Bahkan, dalam skenario terburuk, harga minyak berpotensi menembus US$120 per barel seperti saat pecahnya perang Rusia-Ukraina.
Lonjakan harga energi ini tak lepas dari penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah global. Penutupan tersebut membuat distribusi energi terganggu dan meningkatkan ketidakpastian pasar.
Selain berdampak pada pasokan minyak, gangguan jalur pelayaran juga berpotensi menghambat arus perdagangan internasional. Jika kapal-kapal harus memutar melalui jalur Afrika untuk menghindari kawasan konflik, biaya logistik global akan melonjak.
Dampaknya turut dirasakan negara-negara yang bergantung pada impor bahan baku dan energi, termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak mentah berisiko memperbesar beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
