Pertamina Memperketat Pemantauan Operasional di Kawasan Timur Tengah
PT Pertamina (Persero) melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Perusahaan memperkuat pemantauan terhadap seluruh operasi dan armada di kawasan Timur Tengah, sekaligus memprioritaskan keselamatan pekerja serta mitigasi risiko agar kelangsungan operasional tetap terjaga.
Pertamina berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI, dan otoritas setempat, agar seluruh lini bisnis, mulai dari pengadaan minyak mentah hingga distribusi BBM dan LPG domestik, dapat berjalan optimal dan terkendali.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menjelaskan bahwa seluruh pekerja, operasional, dan armada yang berada di area Timur Tengah sedang dipantau secara intensif. Perusahaan juga menyiapkan langkah mitigasi risiko serta memperkuat komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna menjaga kelancaran operasional dan keamanan kru.
Tiga unit bisnis strategis Pertamina yang bersinggungan langsung dengan dinamika kawasan tersebut antara lain:
* Aktivitas pengangkutan energi global oleh PT Pertamina International Shipping (PIS)
* Operasi hulu Pertamina Internasional EP di Basra, Irak
* Pengadaan minyak mentah dan produk oleh Pertamina Patra Niaga dari sumber di Timur Tengah
Pertamina terus memantau perkembangan pasar energi global. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memiliki portofolio pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG yang berasal dari produksi domestik maupun berbagai negara mitra. Kondisi ini memberi fleksibilitas dalam pengelolaan suplai di tengah ketidakpastian.
Optimalisasi operasional kilang domestik dilakukan untuk menjaga keseimbangan produksi dan distribusi. Pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap dalam kondisi aman dan memadai.
“Sebagai garda terdepan energi nasional, Pertamina memperketat pengawasan dan memastikan ketahanan pasokan crude, BBM, dan LPG tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Baron.
Langkah penguatan mitigasi tersebut berjalan seiring transformasi perusahaan menuju bisnis energi berkelanjutan. Pertamina juga mendorong penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) serta mendukung target net zero emission 2060.
Upaya ini menegaskan peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan global. Perusahaan memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dan pelayanan publik.
Pekerja melakukan pengecekan pompa angguk milik Pertamina Hulu Energi (ILUSTRASI). – (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Dampak Konflik di Timur Tengah pada Pasokan Energi Nasional
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu krisis energi global, terutama jika Selat Hormuz terganggu atau ditutup. Kondisi tersebut dapat menekan pasokan minyak dunia dan mendorong kenaikan harga energi, termasuk di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia tetap terdampak meski secara geografis jauh dari kawasan konflik. Ketergantungan impor minyak yang masih besar membuat gejolak global cepat merambat ke dalam negeri, baik pada harga BBM, biaya logistik, maupun harga kebutuhan pokok.
“Walaupun kita beribu-ribu kilometer jauhnya dari Selat Hormuz, tentu ini sangat berdampak karena kita masih impor lebih dari 1 juta barel per hari,” kata Hadi.
Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman. – (Wikimedia Commons)
Selat Hormuz, lanjut dia, merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut berisiko mengurangi pasokan global hingga jutaan barel per hari dan memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.
Menurut Hadi, kenaikan harga minyak mentah akan menempatkan pemerintah pada posisi sulit. Di satu sisi, biaya impor energi meningkat, sementara di sisi lain harga BBM domestik harus tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat serta skema subsidi.
“Yang dihadapi Indonesia dalam waktu dekat adalah membeli crude dengan harga mahal, sementara menjualnya dengan skema subsidi,” ujar Dewan Penasihat IATMI periode 2025–2028 itu.
Hadi memperkirakan harga minyak berpotensi naik ke kisaran 80–90 dolar AS per barel jika konflik berlangsung berkepanjangan. Dalam kondisi tersebut, harga BBM di dalam negeri berpeluang naik sekitar 10–15 persen secara proporsional.
Kenaikan harga energi juga dapat memicu efek berantai pada sektor transportasi, distribusi barang, hingga tarif listrik. Dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Di tengah tekanan tersebut, ruang fiskal pemerintah dinilai tidak terlalu longgar. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara menambah subsidi melalui penyesuaian anggaran atau memberi ruang penyesuaian harga agar beban tidak sepenuhnya ditanggung badan usaha.
“Hanya ada dua pilihan, memberikan ruang fiskal untuk menambah subsidi atau menaikkan harga BBM,” kata Hadi.
Ia menilai keputusan perlu diambil melalui dialog antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta kemampuan APBN. Transparansi kepada publik juga penting agar masyarakat memahami situasi yang dihadapi.
Untuk jangka panjang, Hadi menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional agar tidak terus terpapar gejolak global. Salah satu langkah strategis adalah mempercepat konversi penggunaan energi dari minyak ke gas yang cadangannya lebih besar di dalam negeri.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur gas secara masif akan menekan impor BBM, menghemat devisa, sekaligus mengurangi beban subsidi energi yang selama ini mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Penguatan ketahanan energi menjadi kunci agar Indonesia tidak terus rentan terhadap krisis global. Tanpa langkah struktural, setiap konflik geopolitik berpotensi kembali menekan stabilitas ekonomi domestik.
