Indonesia Ingin Mediasi Perang Iran, Dubes Iran: Tidak Ada Negosiasi

Indonesia Menawarkan Mediasi dalam Konflik AS-Israel dengan Iran

Di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, Indonesia menawarkan diri sebagai pihak yang dapat memediasi. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa posisi Indonesia dalam situasi ini sangat dilematis dan kurang memiliki daya tawar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, saat menanggapi kesiapan Indonesia untuk memediasi perang antara AS-Israel dan Iran. Ia menyatakan bahwa bagi Iran, tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan terhadap mereka, yaitu AS. Pernyataan ini diungkapkan dalam sebuah konferensi pers yang digelar setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, akibat serangan yang dilakukan oleh AS-Israel.

Menurut Boroujerdi, saat ini mediasi bukan lagi solusi yang efektif. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada jaminan bahwa AS akan patuh terhadap kesepakatan apapun.

Indonesia Siap Memediasi, Tapi Ada Batasan

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk bertolak ke Teheran bila diperlukan sebagai mediator antara AS dan Iran. Dalam pernyataannya, pemerintah mengungkapkan penyesalan atas gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang berujung pada eskalasi militer. Selain itu, Indonesia juga mendorong semua pihak untuk mencari solusi melalui dialog dan diplomasi.

Presiden Republik Indonesia menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog agar kondisi keamanan kembali stabil. Hal ini ditulis dalam unggahan resmi Kementerian Luar Negeri RI di platform X.

Namun, sejumlah pakar menilai bahwa Indonesia tidak dalam posisi ideal untuk menjadi juru damai dalam konflik ini. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, menyatakan bahwa Indonesia tidak setara dengan AS dalam hal perundingan. Oleh karena itu, ia menilai sulit untuk mendamaikan pihak-pihak yang tidak sejajar dalam situasi ini.

M. Waffa Kharisma dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menilai bahwa Indonesia tidak memiliki daya tawar apa pun dalam konflik ini. Dinamika konflik yang masih panas dan eskalatif membuat upaya mediasi semakin sulit.

Menurut Waffa, yang lebih penting bagi Indonesia saat ini adalah bersiap menghadapi dampak dari konflik tersebut. Fokus utama haruslah memperkuat daya tahan ekonomi dan sosial agar tidak mudah terpukul oleh efek berantai yang mungkin terjadi.

Dilema dalam Menentukan Sikap

Menurut Waffa, apapun sikap yang diambil oleh Indonesia kemungkinan besar tidak akan langsung meredakan konflik, terutama karena dinamika serangan masih terus berlangsung. Ia juga mengingatkan bahwa dalam perspektif internasional, Iran sering kali mendapat sorotan terkait tata kelola domestiknya yang dianggap represif. Hal ini membuat ruang gerak Indonesia menjadi terbatas.

Waffa menekankan bahwa serangan yang menimbulkan korban sipil tetap tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu menyampaikan kecaman terhadap tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan.

Sementara itu, Yusli Effendi, Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, menilai bahwa langkah realistis bagi Indonesia adalah memperkuat perlindungan kepentingan nasional. Salah satu aspek yang krusial adalah mengantisipasi kenaikan harga minyak agar dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat bisa ditekan.

“Lonjakan harga minyak akibat konflik, terutama jika Selat Hormuz terganggu, akan langsung berdampak pada subsidi dan defisit anggaran,” ujarnya.

Risiko Jika Indonesia Memilih Netralitas Pasif

Effendi melihat risiko lain jika Indonesia memilih bersikap netralitas pasif. Dalam pandangannya, di panggung global, persepsi memiliki bobot yang sama pentingnya dengan posisi formal suatu negara.

Secara geopolitik, Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas. AS bisa melihat Indonesia kurang kooperatif, sementara Iran dan mitra BRICS+ bisa menganggap Indonesia terlalu tunduk pada tekanan Barat. Karena itu, Effendi menilai Indonesia tetap perlu menunjukkan sikap yang terukur, terutama mengingat adanya dampak ekonomi yang nyata.

Kejelasan posisi, menurutnya, dapat membantu Indonesia menjaga daya tawar, termasuk dalam mengamankan pasokan energi alternatif dan melindungi ekspor.

“Pada akhirnya, yang paling krusial adalah memastikan Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif, menjaga stabilitas domestik, dan mengamankan kepentingan nasional di tengah pergeseran geopolitik global,” tutupnya.

Apa yang Terjadi di Iran?

Diketahui bahwa AS-Israel melancarkan serangan antisipasi pada Sabtu (28/02) ke Teheran, Iran. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kematian pemimpin berusia 86 tahun yang telah berkuasa sejak 1989 itu dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran. Serangan tersebut turut menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk anggota keluarga Khamenei dan petinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Teheran menyatakan melancarkan pembalasan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Serangan dilancarkan Iran ke pangkalan militer AS dan Tel Aviv. Serangan itu setidaknya menargetkan Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, Pangkalan Udara Al-Salem di Kuwait, Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab (UEA), dan pangkalan AS Kelima di Bahrain.

IRGC menyebut akan memulai “operasi ofensif paling dahsyat” dalam sejarah militer Iran. Sementara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Iran akan lanjut “menghancurkan” musuh-musuhnya.

“Angkatan bersenjata Republik Islam Iran bertindak dengan kekuatan untuk menghancurkan basis-basis musuh, dan mereka akan terus mengambil tindakan serta mengecewakan para musuh, seperti yang selalu mereka lakukan,” tegasnya.