Pansela Bantul Usulkan Tarif Retribusi Rp5.000 Per Wisata Pantai

Usulan Tarif Wisata Rp5.000 Per Destinasi Pantai Selatan Bantul

Pengelola wisata Pantai Selatan (Pansela) di kawasan Bantul, khususnya bagian barat, mengajukan usulan penerapan tarif retribusi sebesar Rp5.000 per destinasi pantai. Usulan ini disampaikan kepada Pemkab Bantul dalam bentuk diskusi yang dilakukan oleh para pengelola wisata Pantai Pesisir di lobby kantor Bupati Bantul pada hari Selasa (3/2/2026).

Usulan tersebut muncul karena pengelola wisata menilai bahwa kawasan Pansela Bantul bagian barat belum memiliki jalan tembusan ke pantai. Artinya, setelah wisatawan memasuki pintu TPR (Tempat Pemungutan Retribusi), mereka langsung masuk ke destinasi masing-masing tanpa akses jalan penghubung antar destinasi.

“Tiap-tiap objek wisata tempat pemungutan retribusi atau TPR (pantai) dengan tarif Rp5.000. Syukur nanti di bawah Rp5.000 nggak apa-apa. Itu nanti efeknya besar banget (untuk peningkatan kunjungan wisatawan),” ujar Koordinator Pokdarwis Pantai Goa Cemara, Bayu Sujaka.

Selain itu, pengelola wisata juga berharap adanya pengembalian bagi hasil retribusi. Sejauh ini, pengelolaan destinasi wisata di lokasinya berjalan secara mandiri, namun ada beberapa bantuan dari dinas terkait, CSR, dan pihak terkait. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut terkait pengembalian retribusi ke dinas.

Respon Bupati Bantul

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyambut baik pertemuan ini. Ia menilai bahwa setiap pihak memiliki sudut pandang masing-masing, termasuk pemerintah, masyarakat, dan wisatawan. Ia menyatakan bahwa tujuan utama dari penerapan tarif adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan pengeluaran mereka.

Namun, ia juga menegaskan bahwa merawat dan mengembangkan obyek wisata pantai membutuhkan biaya. Di lokasi tersebut ada potensi angin besar, abrasi, dan tumpukan sampah, sehingga diperlukan jaminan keamanan yang besar dan jelas.

“Tapi, kami belum bisa memastikan. Itu tadi baru uji coba. Kita belum tahu (di mana uji coba), tapi yang diusulkan Pansela Bantul terkhususnya blok Barat dari Pantai Samas sampai Pantai Pandansimo,” ucap dia.

Penyampaian Aspirasi

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Saryadi, menjelaskan bahwa penyampaian aspirasi ini masih sebatas tahap awal. Untuk pilihan kebijakan, belum bisa dieksekusi walau sudah ada arahnya.

“Kita tidak bisa menguji coba tarif. Tarif itu kan diatur dalam peraturan Bupati (Perbup). Sepanjang Perbup enggak berubah ya enggak bisa tarif di lapangan berubah. Besaran tarif tidak bisa diuji coba,” kata dia.

Menurutnya, besaran tarif harus memiliki legal standing karena diatur dalam Perbup maupun peraturan daerah (Perda). Sepanjang Perbup dan Perda tidak berubah, maka tarif retribusi tidak bisa berubah begitu saja.

Tiket Terusan Dinilai Kurang Cocok

Kendati begitu, melihat kondisi geografis saat ini, kebijakan satu tiket terusan kurang cocok diterapkan di Pansela bagian barat. Sebab, kawasan barat tidak ada akses jalan setelah masuk ke TPR, sehingga ketika wisatawan ingin pindah obyek wisata pantai harus keluar dari obyek wisata sebelumnya dan masuk lewat TPR ke obyek wisata selanjutnya.

“

Tapi kalau Pantai Depok sampai Pantai Parangtritis itu kan ada akses jalan penghubung setelah TPR. Jadi itu masih cocok diterapkan satu tiket terusan di sepanjang TPR Parangtritis. Tapi yang saya sampaikan ini masih wacana, nanti putusannya di final,” papar dia.

Bagi Hasil Retribusi

Selanjutnya terkait bagi hasil sebenarnya ada di bagian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul. Kata Saryadi, selama ini, BPKPAD Bantul sudah menganut Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah.

“Di sana sudah ada bagi hasil pajak dan retribusi daerah antara Pemkab Bantul dengan pemerintah desa atau kalurahan. Dan Undang-Undang itu mengaturnya bagi hasil antara Pemkab Bantul dengan pemerintah desa atau kalurahan, tidak bisa dengan lembaga-lembaga masyarakat. Undang-Undangnya memang seperti itu,” tutup dia.