Respons Masyarakat Terhadap Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim
Pengadaan mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik. Banyak warga menilai anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan yang masih berlubang di berbagai daerah.
Keluhan Warga atas Infrastruktur yang Belum Memadai
Suryani (45), seorang pedagang di Samarinda, mengungkapkan kebingungannya setelah mengetahui informasi pengadaan mobil dinas tersebut melalui media sosial. Ia menyebut bahwa jalan-jalan di daerahnya masih banyak yang rusak dan belum diperbaiki. Menurutnya, uang sebesar itu lebih baik digunakan untuk menambal lubang jalan agar aktivitas warga bisa lebih nyaman.
“Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang. Kami tiap hari lewat. Kalau menurut saya sih, mending buat tambal jalan dulu,” katanya saat ditemui, Jumat (27/2/2026).
Rajian (39), warga lainnya, juga memiliki pandangan serupa. Ia menilai uang miliaran rupiah bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum seperti sekolah atau puskesmas. Menurutnya, masyarakat tidak menolak adanya mobil dinas bagi pejabat, tetapi harga yang terlalu tinggi membuat mereka merasa tidak nyaman.
“Ya wajar ada mobil dinas. Cuma kalau sampai Rp 8 miliar lebih, yang pakai satu orang, kita pasti mikir-mikir,” ujarnya.
Martinus (44), warga asli Kabupaten Mahakam Ulu, juga menyampaikan keluhannya. Ia mengatakan bahwa akses jalan di daerahnya masih menjadi masalah, terutama saat musim hujan. Ia berharap anggaran tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki jalan daripada membeli mobil dinas yang mahal.
Tanggapan Wakil Menteri Dalam Negeri
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegur Rudy Mas’ud atas pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Ia menekankan bahwa belanja barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Bima Arya juga menyoroti pentingnya asas kelayakan dalam pengeluaran pemerintah.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya kepada Kompas.com, Kamis (26/2/2026). Ia menegaskan bahwa semua pembelanjaan harus mempertimbangkan efisiensi dan kebutuhan riil.
Bima Arya juga menyebut bahwa Rudy Mas’ud selama ini menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas. “Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” ujarnya.
Pernyataan Gubernur Kaltim
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengatakan bahwa aktivitasnya di daerah masih ditopang oleh mobil pribadi, meskipun kondisinya sudah tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menanggapi polemik ini dengan nada santai. “Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” tambahnya.
Rudy menjelaskan bahwa mobil dinas yang dimaksud memang tersedia, tetapi ditempatkan di Jakarta. Unit tersebut diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional. Menurutnya, posisi Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, dan tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucap dia.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan “seadanya” saat menjalankan tugas representatif. “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.
