Tantangan dan Peluang dalam Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar
Satu tahun pertama kepemimpinan di daerah bukanlah waktu yang panjang, tetapi cukup untuk membaca arah, konsistensi, dan kesungguhan. Di Kabupaten Takalar, sejumlah indikator sosial-ekonomi menunjukkan pergerakan yang layak dicermati secara nasional, bukan sekadar sebagai angka statistik, tetapi sebagai cerminan arah kebijakan.
Data terbaru menunjukkan tingkat kemiskinan turun dari 7,75 persen (2024) menjadi 7,27 persen (2025). Pengangguran bergerak dari 3,84 persen menjadi 3,76 persen. Gini ratio—indikator ketimpangan—turun dari 0,385 menjadi 0,34. Di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat pada 2023 (3,86 persen) kembali menguat menjadi 4,34 persen pada 2024 dan diproyeksikan 4,71 persen pada 2025. Pengeluaran riil per kapita pun meningkat dari Rp11,67 juta menjadi Rp12,01 juta.
Secara kasat mata, ini adalah kabar baik. Namun sebagai bangsa yang semakin dewasa dalam membaca data, kita tidak boleh berhenti pada euforia angka.
Apakah Ini Perbaikan Struktural?
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, dalam berbagai analisisnya kerap menegaskan bahwa penurunan kemiskinan yang berkelanjutan harus ditopang oleh transformasi struktur ekonomi, bukan hanya ekspansi konsumsi atau bantuan sosial. Jika penurunan 0,48 persen di Takalar didorong oleh penguatan UMKM, sektor pertanian, dan perdagangan lokal seperti yang disampaikan pemerintah daerah, maka ini indikasi positif. Tetapi jika mayoritas terdorong oleh stimulus jangka pendek, maka daya tahannya perlu diuji.
Kita juga perlu menguji kualitas penurunan pengangguran. Angka 3,76 persen tergolong rendah. Namun pertanyaannya: apakah pekerjaan yang tercipta bersifat formal, produktif, dan berupah layak? Ataukah didominasi sektor informal dengan produktivitas rendah? Tanpa peningkatan kualitas kerja, pengangguran bisa turun tetapi kesejahteraan stagnan. Di sinilah peran data mikro menjadi krusial.
Ketimpangan dan Pemerataan
Penurunan Gini rasio ke angka 0,34 patut diapresiasi. Di tingkat nasional, ketimpangan sering menjadi momok karena pertumbuhan tidak selalu sejalan dengan pemerataan. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Tony Prasetiantono, pernah mengingatkan bahwa pertumbuhan yang sehat adalah yang “mendekatkan yang bawah ke tengah”, bukan hanya “mendorong yang atas semakin tinggi”.
Jika distribusi pendapatan di Takalar semakin merata, ini berarti kebijakan fiskal daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan intervensi sosial mulai menyentuh lapisan terbawah. Namun kita tetap perlu menguji: apakah penurunan ketimpangan terjadi karena peningkatan pendapatan kelompok bawah, atau justru karena perlambatan kelompok atas? Keduanya menghasilkan angka yang sama, tetapi maknanya sangat berbeda.
Pertumbuhan Ekonomi: Momentum yang Harus Dijaga
Fluktuasi pertumbuhan dari 4,64 persen (2022) ke 3,86 persen (2023), lalu naik kembali menjadi 4,34 persen dan diproyeksikan 4,71 persen menunjukkan adanya fase konsolidasi. Dalam konteks global yang penuh tekanan—disrupsi rantai pasok, ketidakpastian geopolitik—stabilitas di kisaran 4–5 persen di level kabupaten tergolong resilien. Namun pertumbuhan 4–5 persen belum cukup untuk melompatkan kesejahteraan secara signifikan jika tidak dibarengi produktivitas dan inovasi. Tanpa hilirisasi sektor pertanian, modernisasi UMKM, dan digitalisasi perdagangan, ekonomi daerah bisa terjebak dalam pertumbuhan moderat jangka panjang.
Daya Beli dan Realitas Lapangan
Kenaikan pengeluaran riil per kapita dari Rp11,67 juta menjadi Rp12,01 juta menunjukkan perbaikan daya beli. Tetapi kenaikan sekitar Rp340 ribu per tahun per perlu dibaca dalam konteks inflasi dan struktur pengeluaran rumah tangga. Apakah kenaikan ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup, akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan atau sekadar menutup kenaikan harga kebutuhan pokok?
Ekonom pembangunan dari Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, dalam sejumlah forum menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus tercermin pada mobilitas sosial, bukan hanya konsumsi sesaat. Artinya, keluarga miskin hari ini harus punya peluang realistis untuk keluar permanen dari kemiskinan.
Catatan dan Harapan
Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, saya melihat arah kebijakan yang menekankan ekonomi rakyat sebagai fondasi sudah tepat. Dorongan pada UMKM, pertanian, dan perdagangan lokal adalah pilihan rasional bagi daerah dengan struktur ekonomi seperti Takalar. Namun tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan tren penurunan indikator, melainkan memastikan keberlanjutan dan kualitasnya:
- Memastikan penciptaan kerja produktif dan formal.
- Mendorong transformasi pertanian berbasis nilai tambah.
- Mengawal digitalisasi pelayanan dan ekonomi agar efisien dan inklusif.
- Memperkuat data berbasis desa untuk intervensi yang presisi.
Satu tahun pertama menunjukkan fondasi yang mulai terbentuk. Tetapi fondasi saja tidak cukup. Ia harus dibangun menjadi struktur yang kokoh dan tahan guncangan. Pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan bukan slogan. Ia adalah pekerjaan teknokratis yang menuntut disiplin fiskal, keberanian reformasi, dan konsistensi kebijakan. Jika tren ini dijaga dengan integritas dan ketepatan arah, maka Takalar bukan hanya mencatat angka yang membaik, tetapi menghadirkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakatnya. Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah statistik di atas kertas melainkan wajah warga yang hidupnya benar-benar lebih baik.
