Profil Penulis
Mudhofir Abdullah adalah Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta, mantan Rektor IAIN/UIN Raden Mas Said Surakarta periode 2015–2023, serta anggota Maheswara Utama Badan Pembinaan Ideologi Negara (BPIP). Ia tinggal di Jawa Tengah.
Peristiwa Penting di Dunia Internasional
Pada tanggal 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pendirian Board of Peace (BoP) dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan optimisme bahwa momen ini merupakan kesempatan bersejarah untuk mendorong perdamaian nyata di Gaza.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP bersama negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki, Arab Saudi, dan Qatar, dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya penghentian kekerasan dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Namun, keputusan ini juga memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Amnesty International Indonesia.
Kritik terhadap Keputusan Pemerintah
Amnesty International Indonesia mengkritik pemerintah karena dinilai “membebek secara buta” pada agenda Donald Trump. Usman Hamid, seorang aktivis, menyampaikan kritik tersebut pada hari Minggu, 27 Januari 2026. Kritik ini menyoroti risiko kerusakan reputasi Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB dan potensi melemahnya sistem multilateral yang dijunjung tinggi oleh PBB.
Selain itu, kritik ini menilai langkah Indonesia kontraproduktif karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip universal dan menempatkan Indonesia dalam posisi sulit di panggung global. Lokasi penandatanganan di Davos pun dianggap sebagai simbol dominasi elit global dan agenda transaksional Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump.
Respons Presiden Prabowo
Puncak polemik ini membuat Presiden Prabowo mengundang pimpinan organisasi masyarakat Islam ke Istana Negara pada 3 Februari 2026 untuk memberikan klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada kemerdekaan penuh Palestina.
Ia juga membuka opsi untuk bersikap abstain, absen, atau bahkan keluar dari BoP jika lembaga tersebut tidak memberikan kemaslahatan nyata bagi rakyat Palestina. Dengan demikian, Prabowo menerapkan strategi partisipasi bersyarat. Sikap ini mendapat dukungan bersyarat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang awalnya menolak keras tetapi kemudian melunak setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden.
Trump dan Pengabaian Hukum Internasional
Trump secara eksplisit menolak relevansi ratusan resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina. Ia lebih mengedepankan kekuatan dan kepentingan nasional daripada aturan hukum internasional. Rencana ini dirancang untuk berjalan di bawah kepemimpinan tunggal Amerika Serikat dengan partisipasi terbatas negara-negara Arab.
Rencana ini memberikan interpretasi berbeda terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 242, yang bertentangan dengan konsensus internasional mengenai garis perbatasan dan status Yerusalem Timur. Dengan demikian, rencana ini mengabaikan norma-norma hukum internasional dan lebih memprioritaskan kepentingan nasional Israel. Pendekatan ini dianggap sebagai upaya transaksional dan unilateral.
Keraguan Banyak Negara terhadap BoP
Keraguan banyak negara terhadap BoP muncul karena rencana ini dinilai sangat bias, mengadopsi narasi Israel dan mengabaikan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. Dalam buku karya Shaul Aureli Understanding the Trump Plan (2020), disebutkan bahwa proposal ini menciptakan puluhan enclave yang memicu kekhawatiran keamanan dan stabilitas harian akibat potensi gesekan yang tinggi.
Kedaulatan Palestina menjadi semu karena Israel tetap mengontrol wilayah udara, perairan teritorial, dan perbatasan luar. Status Yerusalem menjadi isu krusial yang ditentang banyak negara, di mana Yerusalem tetap di bawah kedaulatan Israel, sementara ibu kota Palestina ditempatkan di daerah pinggiran seperti Abu Dis.
Respons Dunia terhadap BoP
Respons dunia terhadap BoP sangat terbelah. Pemerintahan Israel menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan narasi dan posisi keamanan mereka. Di dunia Arab, sikap beragam muncul, mulai dari penolakan resmi melalui Liga Arab hingga nonkomitmen beberapa negara.
Komunitas internasional dan PBB sendiri memberikan respons dingin dan negatif, melihat rencana ini sebagai ancaman terhadap institusi multilateral dan prinsip hukum internasional. Bahkan di Amerika Serikat, sebagian anggota Kongres menentang rencana ini karena dianggap tidak berimbang.
Pendekatan Pragmatis Pemerintah Indonesia
Di tengah situasi ini, sikap pemerintah Indonesia menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan fleksibel. Presiden Prabowo ingin menjaga peran aktif Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina melalui kerja sama dengan negara-negara mayoritas Muslim, namun juga menanggapi kritik dan tekanan domestik dengan hati-hati.
Dengan tetap berpartisipasi dalam BoP, namun membuka opsi untuk keluar atau memilih abstain jika kebijakan lembaga tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan kemerdekaan Palestina, Indonesia berusaha menjaga kredibilitas internasional sekaligus merespons aspirasi domestik.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia adalah upaya untuk tetap berada dalam ruang pengambilan keputusan agar aspirasi kemerdekaan Palestina tetap diperjuangkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah bukan sekadar mengikuti arus, melainkan sebuah strategi “partisipasi bersyarat” yang penuh pertimbangan dan kesiapan untuk mengambil langkah tegas jika diperlukan.
Kesimpulan
Dengan demikian, meski menghadapi kritik keras dan situasi yang kompleks, sikap pemerintah Indonesia dalam isu Board of Peace dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara diplomasi internasional dan aspirasi domestik.
Sikap pragmatis ini berusaha menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdamaian dunia, tanpa mengorbankan prinsip dasar kemerdekaan Palestina dan kedaulatan politik luar negeri Indonesia.
Kartasura, 10 Februari 2026
