"Mengabarkan Enrekang, Menginspirasi Negeri"

Wamen Stella Kritik Dwi Sasetyaningtyas yang Tidak Ingin Anak Jadi WNI

Kontroversi Dwi Sasetyaningtyas dan Kritik terhadap Program Beasiswa LPDP

Dwi Sasetyaningtyas, seorang alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kini menjadi sorotan tajam publik. Ia dinilai merendahkan Indonesia, negara yang telah membiayai pendidikannya melalui program beasiswa. Peristiwa ini bermula dari unggahan konten di media sosial yang menunjukkan kebanggaan atas status kewarganegaraan Inggris anak keduanya.

Dalam salah satu tulisan yang viral, Dwi menyampaikan pernyataan yang kemudian menuai kecaman luas. Ia mengatakan, “Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA.” Kalimat tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras dari warganet. Banyak yang menilai narasi tersebut tidak bijak, terlebih diucapkan oleh seseorang yang tengah menikmati fasilitas pendidikan dari negara.

Sebagian netizen merasa bahwa sebagai penerima beasiswa LPDP, ia seharusnya menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab moral terhadap Indonesia. Kontroversi semakin melebar ketika warganet mulai mengulik kehidupan pribadinya, termasuk menyoroti dugaan bahwa suaminya belum menuntaskan kewajiban sebagai penerima LPDP.

LPDP Tegur, Suami Terseret

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun buka suara terkait polemik di media sosial mengenai Dwi yang viral setelah mengunggah video kebanggaan atas status kewarganegaraan Inggris anaknya. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso menyampaikan, pihaknya menyayangkan polemik yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni berinisial DS. “LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” kata Dwi Larso.

Menurut Dwi, sesuai ketentuan, seluruh awardee dan alumni LPDP memiliki kewajiban melaksanakan masa pengabdian atau kontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Dalam kasus Dwi Sasetyaningtyas (DS) yang menempuh studi magister (S2) selama dua tahun, kewajiban kontribusinya adalah lima tahun. DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, menurutnya LPDP tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan DS.

Meskipun demikian, LPDP akan tetap berupaya melakukan komunikasi dengan Saudari DS untuk mengimbau agar yang bersangkutan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memperhatikan sensitivitas publik, serta memahamkan kembali penerima beasiswa LPDP mempunyai kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri.

Dwi juga menyinggung suami DS berinisial AP yang turut menjadi sorotan publik dan diketahui merupakan alumnus LPDP. Menurut dia, AP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi. LPDP saat ini melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut. LPDP akan melakukan pemanggilan kepada Saudara AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi.

Wamen Stella Menyentil

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie menyentil Dwi Sasetyaningtyas yang viral karena konten “cukup saya WNI, anak jangan”. Stella mengingatkan bahwa beasiswa dari negara adalah amanah, bukan sekadar fasilitas. “Kontroversi yang muncul belakangan ini pada dasarnya mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan. Beasiswa tidak dipahami sebagai amanah, melainkan sekadar fasilitas. Di sinilah letak persoalannya,” ujar Stella.

Stella lantas bercerita, bahwa dirinya pernah dikecam netizen karena mengimbau penerima beasiswa S1 luar negeri Kemendikti Saintek untuk menganggapnya sebagai utang. Menurutnya, kenyataannya memang begitu, di mana setiap beasiswa dari negara adalah utang budi. “Meski demikian, jawaban atas persoalan ini bukanlah dengan memperketat sistem beasiswa melalui lapisan demi lapisan pembatasan. Pembatasan yang berlebihan justru berpotensi menumbuhkan sikap sinis: penerima beasiswa menjadi kurang bersyukur kepada negara dan sibuk mencari celah untuk menghindari kewajiban.”

Lebih jauh, sebagai sosok yang juga lama berkontribusi dari luar negeri, Stella mengaku selalu lantang menyatakan identitasnya sebagai orang Indonesia. Stella menyatakan dirinya bangga menyatakan kewarganegaraannya, demi memperkuat reputasi ilmuwan Indonesia di kancah internasional. “Hampir semua ilmuwan diaspora Indonesia yang saya kenal menunjukkan dedikasi kuat untuk memberi kembali kepada Tanah Air dan membuka peluang bagi sesama. Semoga kita terbuka bahwasanya memberi kembali kepada negara memiliki banyak bentuk,” kata Stella.

LPDP Seharusnya Bukan untuk Orang Kaya Saja

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Sarmuji mengkritik beasiswa LPDP selama ini mayoritas hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Sarmuji mengungkit berbagai persyaratan LPDP, yang membuat anak-anak miskin kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. “Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” ujar Sarmuji.

Sarmuji berpendapat, persoalan utama terkait LPDP adalah, struktur persyaratannya secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang ekonominya sudah kuat. “Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” tukasnya.

Menurut Sarmuji, yang paling penting dari sebuah program beasiswa negara adalah potensi akademik penerima untuk mampu mengikuti pembelajaran yang berat di perguruan tinggi kelas dunia. Dia mengamini bahwa standar akademik memang harus dijaga, tetapi hambatan bahasa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, seharusnya bisa dibantu dan ditingkatkan melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai. “Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” kata Sarmuji.

Lani Kaylila

Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *