Daftar 16 Organisasi PPPK, Gambaran Alih Status Paruh Waktu ke Penuh

Daftar 16 Organisasi PPPK yang Terlibat dalam Aliansi Merah Putih

Di bawah ini adalah daftar nama 16 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP), yang secara resmi mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah. Lima tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi nasional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada periode 30 Januari hingga 1 Februari 2026.

Lima Tuntutan yang Diajukan oleh Aliansi Merah Putih

Aliansi Merah Putih, yang terdiri dari berbagai organisasi PPPK lintas profesi di Indonesia, menyampaikan beberapa poin penting dalam tuntutan mereka. Berikut adalah lima tuntutan utama:

1. Alih Status Menjadi PNS
   
   Mereka menuntut adanya mekanisme kebijakan yang konstitusional dan berbasis regulasi untuk alih status ASN PPPK menjadi PNS secara bertahap dan berkeadilan. Hal ini memerlukan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Penguatan Status dan Kepastian Karier
   
   Aliansi meminta pemerintah segera memberikan perlindungan profesional kepada ASN PPPK dengan menggunakan konsep perjanjian kerja sampai masa pensiun. Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan jenjang karier bagi ASN PPPK sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam regulasi turunan UU ASN 2023.

3. Pengesahan RPP Manajemen ASN
   
   Aliansi menyerahkan naskah kebijakan baru dan blueprint perjuangan sebagai bahan materiil dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Tujuannya adalah agar aspirasi lintas profesi terakomodasi secara substantif, termasuk pengakuan terhadap ASN PPPK.

4. Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu
   
   Aliansi mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tahun ini. Proses ini dilakukan dengan asas kemanusiaan yang adil, beradab, berkeadilan, serta penghormatan terhadap martabat aparatur negara dan kualitas pelayanan publik yang profesional.

5. Bagian Integral Pelayanan Publik
   
   Aliansi menegaskan bahwa ASN PPPK adalah bagian penting dan menjadi ujung tombak dari sistem pelayanan publik nasional. Oleh karena itu, ASN PPPK harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan sumber daya aparatur negara.

Penjelasan Lebih Lanjut dari Ketua Umum AMP

Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, menjelaskan bahwa AMP sebagai gabungan organisasi ASN PPPK lintas profesi di Indonesia telah menyelesaikan konsolidasi nasional di Jakarta. Dalam konsolidasi tersebut, AMP menyampaikan poin-poin tuntutan dan komitmen strategis yang akan terus diawasi di DPR RI dan kementerian terkait demi terciptanya keadilan bagi seluruh ASN PPPK di Indonesia.

Selain itu, ada informasi dari pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bahwa pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dilakukan bertahap. Tahapan dimulai dengan mengangkat PPPK paruh waktu yang ikut seleksi PPPK 2024 tahap 1.

Faisol Mahardika, ketua umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, menjelaskan bahwa proses peralihan secara bertahap ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta seleksi PPPK tahap 1 didominasi oleh honorer database BKN. Oleh karena itu, penentuan skala prioritas itu salah satunya merujuk pada database BKN.

Menurut Faisol, daerah yang memiliki anggaran dapat mengajukan usulan kebutuhan kepada KemenPAN-RB untuk ditetapkan formasi PPPK penuh waktunya. Proses pengangkatan PPPK penuh waktu ini dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pemda masing-masing.

Daftar Nama 16 Organisasi PPPK Lintas Profesi

Berikut adalah daftar nama 16 organisasi PPPK lintas profesi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih:

1. Pengurus DPP dan Anggota ADAPI (Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia)
2. Pengurus DPP dan Anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN).
3. Pengurus Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNAS LIPKES).
4. Pengurus Persatuan PPPK RI (P-PPPK RI)
5. Pengurus Forum PPPK Dosen dan Tendik Indonesia (FOPDITI)
6. Pengurus Ikatan ASN-PPPK Penyuluh Pertanian Indonesia
7. Pengurus Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI)
8. Pengurus Forum Sahabat Nusantara Kemenag RI
9. Pengurus Guru Lulus PG PPPK (GL PG PPPK)
10. Pengurus Forum Komunikasi Dosen PPPK Indonesia (FKDPI)
11. Pengurus Persatuan PPPK Mahkamah Agung RI (P-PPPK MA RI)
12. Pengurus Asosiasi PPPK Penyuluh Perikanan
13. Pengurus Forum Pegawai Pemerintah ASN PPPK (FPPASN PPPK)
14. Pengurus Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI)
15. Pengurus Forum Penguluh KB/PLKB PPPK Indonesia
16. Pengurus Forum Penyuluh Agama Islam PPPK Indonesia.