Transparan dan Akuntabel, Dana CSR Langsung ke Penerima Manfaat

Penyaluran Bantuan CSR di Surabaya Dilakukan Secara Transparan dan Langsung

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menetapkan sistem penyaluran bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara transparan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan oleh perusahaan atau pihak swasta benar-benar sampai kepada penerima manfaat tanpa adanya penyalahgunaan.

Sistem Penyaluran Langsung ke Penerima Manfaat

Salah satu cara yang digunakan oleh Pemkot Surabaya adalah dengan menyalurkan bantuan langsung kepada penerima manfaat, baik melalui program pendidikan maupun pembangunan fisik. Tidak ada dana CSR yang masuk ke rekening pemerintah kota. Sebaliknya, dana tersebut disalurkan langsung ke lembaga pendidikan atau langsung kepada warga yang membutuhkan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah bantuan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Di Surabaya nggak ada dana CSR yang masuk ke pemerintah kota. Tapi langsung kapada warga, misalnya melalui program orang tua asuh. Jadi langsung dibayarkan,” ujarnya.

Program Orang Tua Asuh

Program orang tua asuh merupakan salah satu bentuk intervensi pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dalam program ini, para pengusaha atau pihak swasta akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak dari keluarga miskin hingga mencapai tingkat pendidikan tertentu.

Menurut Wali Kota Eri, dana bantuan dalam program ini disalurkan langsung ke lembaga pendidikan, bukan ke Pemkot. Contohnya, ketika ada 153 anak-anak yang mengikuti program, maka Pemkot akan membuat MoU dengan sekolah terkait. Uang tersebut akan langsung diberikan ke sekolah, sehingga prosesnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program 1 Keluarga 1 Sarjana

Program orang tua asuh juga dikaitkan dengan program 1 Keluarga 1 Sarjana. Pada tahun 2024 lalu, Pemkot Surabaya menyiapkan kuota untuk 200 anak dari keluarga miskin. Mereka akan mengenyam pendidikan vokasi D3 selama tiga tahun, dengan biaya sekitar Rp 52,5 juta untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama enam semester, serta biaya kebutuhan kuliah dan uang saku per bulan.

Para pengusaha akan menjadi orang tua asuh bagi para mahasiswa tersebut. Menurut Wali Kota Eri, hal ini merupakan bentuk gotong royong di Surabaya. “Ini bukan hanya bantuan, tapi juga komitmen bersama untuk membantu generasi muda,” katanya.

Bantuan Sosial dan Pembangunan Fisik

Sistem serupa juga diterapkan untuk bantuan sosial dan pembangunan fisik. Misalnya, jika ada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dana langsung diberikan ke rumah penerima dengan bukti administrasi dan tanda tangan. Hal ini memastikan alur dana jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Kebanggaan Surabaya itu [CSR] masuk untuk perbaikan rumah si A, si B, si C. Kita langsung berikan ke rumah itu. Jadi jelas penerimanya,” tambah Wali Kota Eri.

Identitas Donatur Ditetapkan Secara Terbuka

Selain itu, Pemkot Surabaya juga menampilkan identitas para donatur secara terbuka. Nama perusahaan atau pihak penyumbang dicantumkan dalam bentuk prasasti atau plakat di lokasi program. Hal ini bertujuan sebagai bentuk transparansi sekaligus penegasan bahwa dana tersebut bukan berasal dari APBD.

“Kalau lihat ada plakat rumah atau tempat pembinaan, tertulis siapa saja yang nyumbang. Karena kita ngasih tahu ini dananya mereka, bukan dananya Pemkot,” tegas Wali Kota dua periode ini.

Jaga Kepercayaan Publik

Eri menambahkan, langkah-langkah ini menjadi komitmen Pemkot Surabaya untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah celah korupsi. Dengan penyaluran langsung dan sistem terbuka, setiap rupiah bantuan bisa dipastikan tepat sasaran.

“CSR itu buat program masyarakat, bukan untuk pemerintah. Jadi harus langsung dirasakan warga,” tegas Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.