Kebijakan PPPK yang Menimbulkan Kekhawatiran di Kalangan Honorer Lama
Kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tenaga ahli gizi, serta akuntan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan kegelisahan di kalangan honorer lama. Hal ini khususnya dirasakan oleh para honorer yang saat ini berstatus sebagai PPPK paruh waktu.
Ketua Honorer Kabupaten Ciamis, Ani Randiany, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang secara prinsip tidak ia tolak. Namun, ia berharap pemerintah pusat juga memberikan perhatian dan rasa keadilan bagi para honorer daerah yang telah mengabdi selama puluhan tahun, tetapi hingga kini belum mendapatkan kepastian status maupun penghasilan yang layak.
“Kami tidak menolak pengangkatan Kepala SPPG, ahli gizi, maupun akuntan menjadi PPPK. Itu adalah program pemerintah dan kami mendukung. Hanya saja, jangan sampai honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun justru tertinggal dan tidak mendapat kejelasan,” ujar Ani saat ditemui di Kantor Kelurahan Ciamis, Rabu, 21 Januari 2026.
Ani menilai, perbedaan perlakuan tersebut terlihat jelas dari sisi mekanisme rekrutmen dan jaminan kesejahteraan. Menurutnya, pengangkatan PPPK untuk Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan berlangsung relatif cepat karena berbasis kebutuhan program nasional. Sementara itu, honorer daerah harus melalui tahapan panjang, seleksi berlapis, serta sangat bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Kami mengikuti seleksi berjenjang dari daerah hingga pusat. Prosesnya panjang dan melelahkan, tetapi penghasilan yang diterima masih sangat minim. Sementara ada tenaga yang langsung masuk program nasional dengan skema penghasilan yang sudah jelas,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan ditujukan kepada individu yang baru diangkat sebagai PPPK, melainkan pada ketimpangan kebijakan antara honorer lama yang telah lama mengabdi dengan tenaga baru yang direkrut melalui program nasional.
Lebih lanjut, Ani juga menyoroti kondisi ribuan PPPK paruh waktu, termasuk di Kabupaten Ciamis yang jumlahnya mencapai lebih dari 3.500 orang. Hingga saat ini, mereka belum memperoleh kepastian terkait penggajian pascapelantikan. Padahal, sebagian besar PPPK paruh waktu tersebut merupakan tenaga pendidik dan tenaga teknis yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
“Kami sudah dilantik dan sudah memiliki NIP, tetapi sampai sekarang belum menerima gaji. Kami sebenarnya tidak mempermasalahkan, tapi di sisi lain pengangkatan PPPK untuk Kepala SPPG dan tenaga pendukungnya sudah jelas, termasuk skema gaji yang besarannya berkisar antara Rp4 juta hingga Rp6 juta,” jelas Ani.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera menerbitkan Peraturan Presiden yang tidak hanya mengatur pengangkatan PPPK berbasis program nasional seperti perangkat Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga memberikan kepastian status serta penggajian bagi PPPK paruh waktu secara nasional.
“Kalau pengangkatan PPPK Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan bisa diatur melalui kebijakan pusat, seharusnya PPPK paruh waktu juga bisa. Jangan semuanya dibebankan kepada daerah yang memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Pihak yang Terjepit
Ani menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai program nasional yang hadir di Kabupaten Ciamis karena memiliki manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Namun di sisi lain, beredarnya informasi mengenai proses pengangkatan PPPK bagi Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang dinilai relatif mudah, memunculkan rasa kekecewaan di kalangan honorer lama.
Menurutnya, selama ini tenaga honorer kerap menjadi pihak yang terjepit dalam tarik-menarik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, kebutuhan tenaga honorer di sektor pendidikan, kesehatan, maupun layanan teknis akan terus ada dan tidak pernah benar-benar berkurang.
“Honorer itu tidak akan pernah habis karena kebutuhannya selalu ada. Yang kami tuntut adalah keadilan. Negara jangan hanya hadir saat membutuhkan program, tetapi juga harus hadir untuk menghargai pengabdian,” pungkasnya.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
