Refleksi Anies Baswedan tentang Tatanan Dunia yang Kritis
Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus tokoh nasional, Anies Baswedan, memberikan refleksi tajam mengenai dinamika geopolitik global terkini. Dalam pernyataannya, ia menyoroti pidato Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam forum bergengsi World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk mendefinisikan kembali posisi diplomasi di kancah internasional.
Anies menekankan bahwa tatanan dunia yang selama ini diklaim berbasis hukum (rules-based order) sebenarnya tengah menghadapi krisis kredibilitas yang serius. Menurutnya, tatanan dunia global dibangun di atas kepura-puraan dan standar ganda. Ia merujuk pada pidato Carney yang secara terbuka mengkritik ketimpangan penegakan aturan internasional.
Dalam pernyataannya, Anies menilai pidato Carney sebagai refleksi jujur dari kegelisahan banyak negara, baik di Global South maupun negara-negara menengah di belahan Utara. Menurut Anies, Carney secara blak-blakan mengakui bahwa tatanan global yang selama ini diklaim berbasis hukum dan keteraturan ternyata sarat standar ganda.
“Negara-negara besar sering mengecualikan diri dari aturan yang mereka buat sendiri. Aturan perdagangan diterapkan secara berat sebelah, sementara penegakan hukum internasional bergantung pada siapa pelaku dan siapa korbannya,” ujar Anies, mengutip substansi pidato Carney lewat tulisan di akun X-nya @aniesbaswedan, Rabu (21/1/2026).
Carney sendiri menyebut kondisi tersebut sebagai “living within a lie” atau hidup dalam kebohongan kolektif yang dipelihara bersama oleh sistem global. Pernyataan ini menjadi sorotan karena datang dari kepala pemerintahan negara Barat yang selama ini dianggap bagian dari arsitek tatanan dunia pasca-Perang Dunia II.
Negara Menengah dalam Posisi Lemah
Anies menilai pengakuan tersebut menegaskan satu kenyataan penting: negara-negara menengah, baik di Selatan maupun Utara, kerap berada pada posisi lemah ketika berhadapan sendiri-sendiri dengan kekuatan besar. Ia mengingatkan bahwa negosiasi bilateral yang terpisah justru membuat negara menengah saling bersaing untuk menjadi yang paling patuh demi mendapatkan akses pasar, investasi, atau perlindungan politik.
Kondisi itu, menurut Anies, tidak mencerminkan kedaulatan sejati. “Ketika negara menengah bernegosiasi sendirian dengan negara besar, maka yang terjadi adalah perlombaan untuk tunduk. Itu bukan kedaulatan, melainkan ketergantungan,” ujarnya.
Pandangan ini sejalan dengan kritik lama negara-negara Global South terhadap sistem perdagangan internasional, yang kerap dinilai tidak adil. Negara Global South adalah kelompok negara berkembang atau kurang maju yang sebagian besar berada di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang ditandai dengan kesenjangan ekonomi dan historis dengan negara maju (Global North), bukan hanya merujuk pada lokasi geografis, tetapi juga mencakup solidaritas politik dan visi pembangunan yang lebih adil dan multipolar.
Ajakan Membangun Koalisi Fleksibel
Anies menegaskan bahwa dunia saat ini telah bergerak menuju tatanan multipolar, ditandai dengan bangkitnya kekuatan-kekuatan baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta melemahnya dominasi tunggal negara adidaya. Dalam konteks ini, Anies menilai seruan PM Carney agar negara-negara menengah membangun koalisi fleksibel menjadi sangat relevan.
Koalisi tersebut tidak harus permanen atau ideologis, melainkan berbasis isu—berbeda kepentingan bisa berbeda mitra. “Tidak harus loyal buta pada satu poros kekuatan. Yang penting, kepentingan nasional terlindungi dan ekonomi domestik diperkuat,” kata Anies.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan praktik diplomasi modern, di mana kerja sama energi, perdagangan, keamanan, dan iklim dapat melibatkan mitra yang berbeda-beda sesuai kebutuhan strategis.
Indonesia sebagai Jembatan
Menurut Anies, pesan tersebut memiliki makna strategis bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak boleh dimaknai sebagai netral yang pasif, melainkan harus diterjemahkan menjadi diplomasi proaktif yang membangun jembatan antarblok kekuatan.
Indonesia, kata Anies, memiliki legitimasi unik sebagai negara besar Global South sekaligus mitra strategis negara-negara Barat. Keanggotaan Indonesia dalam G20, peran aktif di ASEAN, serta rekam jejak kepemimpinan dalam Gerakan Non-Blok menjadi modal penting.
“Indonesia jangan sekadar ikut arus. Diplomasi kita harus proaktif, bukan netral yang pasif,” tegas Anies. Menurutnya Indonesia bisa menjadi jembatan antara negara-negara menengah di barat dan Global South.
“Indonesia bisa menjadi jembatan antara negara-negara menengah Barat yang mulai menyadari ketimpangan sistem global dengan Global South yang sudah lama mengalaminya,” ujarnya.
Anies menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, justru negara-negara menengah memiliki peluang besar untuk membentuk tatanan global yang lebih adil dan seimbang. Namun, peluang itu hanya bisa terwujud jika negara-negara tersebut berani bergerak bersama, membangun solidaritas lintas kawasan, dan keluar dari pola hubungan yang timpang.
“Di dunia yang terpecah, masa depan tatanan global tidak hanya ditentukan negara besar. Negara-negara menengah bisa menjadi penentu arah—asal berani berkoalisi dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Anies.
Pernyataan ini menegaskan pergeseran wacana global, di mana kritik terhadap ketidakadilan sistem internasional kini tidak lagi datang semata dari Global South, tetapi juga dari negara-negara Barat yang mulai merasakan rapuhnya tatanan lama.
