Pengalaman Berobat yang Menyebabkan Kelelahan dan Putus Asa
Pernahkah Anda mengalami pengalaman berobat yang membuat lelah? Datang dengan penuh harapan ingin mendapatkan kesembuhan, tetapi di tengah proses itu antrean yang panjang, alur yang rumit, dan suasana yang tidak nyaman justru menguras tenaga. Akibatnya, bukan jawaban yang diperoleh, melainkan kelelahan yang datang.
Yang sebenarnya membuat orang miskin merasa lelah dan putus asa bukanlah hidupnya sendiri, melainkan cara mereka diperlakukan saat berobat. Terkadang mereka disalahkan atau dimarahi, atau bahkan dipersulit dalam meminta bantuan. Empati yang kurang hadir bukan hanya karena kemiskinan, tetapi juga rasa malu yang terasa ketika mereka harus datang ke fasilitas kesehatan.
Tidak sedikit warga yang trauma akibat pengalaman berobat, sehingga kelelahan justru menjadi hal yang lebih menakutkan daripada rasa sakit itu sendiri. Antrean yang panjang, alur yang tidak sederhana, serta bahasa pelayanan petugas yang dingin sering kali membuat masyarakat kecil takut pada biaya dan administrasi yang rumit dibandingkan penyakitnya sendiri. Takut ke fasilitas kesehatan karena biaya, takut dirujuk karena transportasi, dan juga takut kehilangan gaji hariannya.
Jika kita menoleh ke belakang pada tahun 2025, pengalaman ini harus dijadikan pesan penting untuk lebih empati di tahun 2026. Resolusi bukan hanya tentang pembangunan gedung-gedung, pengadaan fasilitas, dan sumber daya, tetapi juga sistem yang lebih manusiawi kepada masyarakat.
Bayangkan pengalaman dari salah satu warga yang pernah menemani istrinya berobat dengan membawa dua anak kecil. Mereka mulai dari puskesmas, lalu menunggu giliran dipanggil, kemudian menjalani tanya jawab selama lima menit dengan petugas. Selanjutnya, dokter memberikan persetujuan rujukan ke faskes yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit. Istrinya mengalami benjolan di bagian punggung, dan anak pertamanya tidak masuk sekolah karena ayahnya ikut mendampingi istri berobat. Kedua anak itu dibawa, termasuk anak yang masih belum bisa berjalan dan harus digendong sepanjang pelayanan.
Suami yang menemani adalah pekerja buruh perkebunan sawit yang sedang izin untuk menemani istri berobat. Setelah hampir dua jam di puskesmas, akhirnya mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Jarak yang cukup jauh ditempuh, lalu tiba di rumah sakit kembali ke bagian pendaftaran dan diminta menunggu. Setelah menunggu antrean di pendaftaran hingga ke poli penyakit dalam, akhirnya tiba giliran dipanggil untuk menghadap dokter setelah hampir empat jam. Pemeriksaan tidak lebih dari 15 menit, lalu mereka keluar dengan rekomendasi untuk periksa lab dan kontrol di bulan berikutnya. Akhirnya, mereka pulang dengan sisa-sisa kekuatan. Sehari sudah hilang dengan kelelahan. Ini bukan kesalahan fasilitas kesehatan atau petugasnya, tetapi sistem yang tidak memanusiakan.
Realitas ini akan terus dialami oleh masyarakat, terutama yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Antrean lama dan panjang, alur yang di bolak-balik, konsultasi singkat, dan akhirnya pulang dengan tanda tanya. Masalah ini tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah yang mengorbankan upah harian yang hilang, bagi pekerja upah bulanan, izin ini akan mengorbankan waktu dan penghasilannya yang juga dipotong, ditambah biaya perjalanan dan uang makan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat kecil lebih memilih untuk menerima dengan lapang.
Fasilitas kesehatan pun tidak kalah melelahkannya menghadapi sistem seperti ini. Bukan berarti mudah bagi petugas kesehatan di pelayanan. Sistem yang memaksa mereka untuk melayani dengan cara yang kurang manusiawi juga membuat hati dan pikiran petugas lelah. Sistem yang memaksa alur terlayani dengan digital dan aplikasi, yang panjang, rumit, dan beban kerja tinggi membuat petugas ikut kewalahan.
Layanan kesehatan kita harus hadir bukan hanya secara angka dan prosedur, tetapi bagaimana masyarakat yang berobat diperlakukan dengan adil. Tentunya sebagai manusia, bukan objek yang menghasilkan keuntungan dari sebuah pelayanan. Dari sisi ini, kemanusiaan harus hadir melayani, bukan sekadar prosedur yang perlu ditaati. Bagaimana akhirnya datang untuk berobat untuk menyembuhkan, setidaknya membawa harapan, bukan rasa lelah yang muncul sampai di rumah.
Prioritas kita adalah mencari solusi dari pelayanan kesehatan yang rumit ini. Administrasi yang berbelit-belit akibat antrean yang mengular, dokumen yang tidak lengkap karena kompleksnya prosedur, dan akses yang menjadi penghalang seperti lokasi jauh, biaya perjalanan rujukan menggunakan ambulans, serta kadang tidak terinventarisasinya kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang harus mengurus ulang karena dianggap tidak aktif lagi atau tidak bisa digunakan.
Resolusi 2026 menjadi harapan bagaimana pelayanan kesehatan harus lebih baik dari sebelumnya. Sejumlah persoalan ini menegaskan bahwa sistem pelayanan kita masih prematur dan tidak berpihak untuk seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah atau miskin. Belum lagi temuan-temuan yang pernah diungkapkan oleh Ombudsman RI pada tahun 2024, seperti penyimpangan prosedur, pelayanan yang ditolak, hingga perilaku tidak pantas dari petugas pada layanan kesehatan.
