Kritik Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto dan Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintahan ini dinilai memundurkan amanat reformasi dan demokrasi. Kritik tersebut disampaikan melalui cuitan di akun X-nya, @Islah_bahrawi, yang menarik perhatian publik.
Ia menilai bahwa supremasi sipil semakin terbuntungi oleh kebijakan pemerintahan Prabowo. Dari penjaraan aktivis hingga usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, semua itu dinilainya sebagai tanda-tanda kemunduran demokrasi. Ia juga menyebut adanya pembentukan 140 batalyon tentara tambahan yang berpotensi memperkuat militerisasi di berbagai sektor. Selain itu, ia mengkritik kebijakan politik dan ekonomi yang dinilai tidak jelas arahnya.
Ia menyindir pihak-pihak yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan menyatakan bahwa dirinya hanya memperoleh 16 persen suara dalam Pilpres 2024 lalu. “Gua bangga bukan bagian dari kalian yang ikut serta memundurkan amanat Reformasi dan Demokrasi,” katanya.
Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sebelumnya, Prabowo melontarkan wacana tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD saat memperingati HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Bogor. Ia mengkritik sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal dan mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Hal ini menurutnya lebih efisien, seperti yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.
Usulan ini mendapat dukungan dari beberapa partai politik, antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, dan Partai NasDem. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutnya layak dipertimbangkan.
Kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik keras terhadap usulan ini. Mereka menyebut ada tiga alasan mengapa usulan kepala daerah dipilih DPRD justru mengandung logika yang mengkhawatirkan.
Pertama, ICW menilai bahwa biaya pelaksanaan Pilkada tidak bisa dianggap sebagai pemborosan demi menghalalkan penghapusan partisipasi publik. Sebagai contoh, dana hibah APBD untuk Pilkada 2024 sebesar Rp37 triliun jauh lebih kecil dibandingkan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp71,3 triliun. Bahkan, anggaran Pilkada 2024 lebih kecil dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun. Namun, pemerintah justru tidak memandang MBG sebagai pemborosan dan akan meningkatkan anggarannya lima kali lipat pada tahun 2026.
Kedua, ICW menilai bahwa Pilkada Langsung bertujuan untuk meminimalisir praktik politik uang. Pemilihan kepala daerah dengan wewenang DPRD seperti di masa lalu rawan transaksi tertutup dan minim akuntabilitas. Mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD berarti membuka ruang korupsi yang lebih besar dan sulit diawasi masyarakat.
Ketiga, ICW menyoroti bahwa akar masalahnya adalah korupsi. Ada ekosistem pembiayaan politik yang berkontribusi pada lingkaran korupsi politik sejak tahap awal pelaksanaan Pilkada. Termasuk mahar untuk mendapat dukungan dari partai pengusung, ketergantungan pada pebisnis atau pemodal besar, serta kepala daerah yang terpilih harus mengeluarkan biaya besar untuk mengembalikan modal.
Kesimpulan
Dengan keseluruhan masalah tersebut, ICW memandang bahwa usulan kepala daerah dipilih DPRD jelas tidak menyasar perbaikan sistem kepemiluan serta pembiayaan politik secara utuh. Pemerintah dinilai hanya menyederhanakan permasalahan yang sifatnya sistematis dan berkaitan erat manajemen Pilkada, menjadi sebatas tingginya biaya yang diperlukan.
Tanpa upaya serius untuk melihat masalah sebenarnya, ICW menyebut pemerintah mengabaikan kepentingan untuk melindungi kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, pemerintah justru sedang memfasilitasi terjadinya politik transaksional yang berdampak pada tergerusnya kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
