Bantuan Asing Ditolak, Pemulihan Banjir Sumatera Membutuhkan 30 Tahun

MEDAN,

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak bantuan internasional dalam menangani bencana di Sumatera mendapat kritik dari berbagai pihak. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi setelah banjir dan longsor dinilai akan berjalan lamban jika hanya mengandalkan kemampuan pemerintah sendiri.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menyebut keputusan menolak bantuan asing seperti “mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan” atas realitas yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa perbaikan kehidupan warga pasca-bencana membutuhkan banyak sumber daya.

Pemulihan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera diperkirakan bisa memakan waktu hingga 20-30 tahun, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah, menurut mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman. Lebih dari itu, Kamaruzzaman menyebut bencana ini berpotensi membuat kemiskinan di Aceh semakin dalam dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Seorang warga yang desanya hilang tersapu banjir di Aceh Tamiang, Fitriana, menceritakan pengalamannya. Ia dan keluarganya tidak sanggup lagi tinggal di sana karena stres dan depresi akibat banjir terberat yang mereka alami.

“Kami mohon bantuan, sebagai rakyat yang kehilangan rumah, apa solusinya untuk kami?” tanyanya dengan tangan dan kaki penuh lumpur serta raut wajah masygul.

Beberapa negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Di antaranya adalah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Raja Inggris Charles III, dan Duta Besar Uni Emirat Arab Abdulla Salem Al Dhaheri. Negara-negara lain yang juga mengucapkan duka mendalam adalah Oman, Qatar, Kazakhstan, Vietnam, Kuwait, Armenia, hingga Amerika Serikat.

Para pemimpin negara tersebut tidak hanya menyampaikan simpati, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Perdana Menteri Jepang, misalnya, mengirim bantuan darurat berupa tenda, alas tidur, selimut, terpal plastik, wadah air, dan alat pemurni air melalui Kedutaan Besar Jepang di Thailand.

Dubes UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, menyatakan bahwa Indonesia tinggal bilang saja jika membutuhkan bantuan. “Kami akan selalu mendukung permintaan Indonesia, asalkan mereka mengatakan ‘Ya, Indonesia terbuka untuk upaya internasional’,” ujarnya.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan darurat yang komprehensif ke wilayah yang terdampak. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengatasi dampak bencana alam banjir dan longsor dengan cepat sehingga kondisi bisa kembali normal.

Meskipun banyak tawaran bantuan, Presiden Prabowo Subianto percaya bahwa pemerintahannya sanggup menangani bencana banjir Sumatera tanpa bantuan pihak luar. “Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Setidaknya tujuh bupati di Aceh telah menyatakan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor. Pernyataan “menyerah” itu disampaikan lewat surat resmi.

Di beberapa daerah yang terdampak banjir dan longsor, sejumlah korban mengeluhkan lambannya gerak pemerintah menyalurkan bantuan. Warga di beberapa lokasi terisolir mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih dan bantuan medis.

Beberapa pengamat kebencanaan menilai bahwa daya rusak besar akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera membuat medan yang terdampak sulit dijangkau. Imbasnya, upaya penyelamatan sudah pasti terhambat.

Teuku Kamaruzzaman, mantan Pelaksana Tugas Sekretaris BRR Aceh-Nias, menyatakan bahwa bencana ini seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, respons cepat kurang dilakukan karena status bencana belum dianggap nasional.

Avianto Amri, Ketua Umum MPBI, juga melontarkan kritik bahwa upaya pemerintah kurang maksimal. Menurutnya, pemerintah sebetulnya bisa mengerahkan sumber daya eksternal, misalnya perusahaan swasta, untuk mempercepat penyelamatan hingga pendistribusian bantuan.

Mengapa pemerintah harus membuka bantuan internasional? Itu mengapa, bagi Avianto Amri, pemerintah Indonesia mesti membuka pintu untuk bantuan internasional demi mempercepat pemulihan, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi.

Teuku Kamaruzzaman sependapat. Ia menuturkan bahwa ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ruang bagi internasional dalam memberikan bantuan, selang 2-4 hari pasca-tsunami bantuan internasional langsung berdatangan ke Aceh. Daerah-daerah yang terisolir dijangkau dengan helikopter.

Kapal-kapal militer milik AS, Malaysia, Australia, bersandar di perairan Aceh demi memudahkan penyelamatan nyawa korban. Intervensi pada masa darurat tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir peningkatan jumlah korban jiwa apabila lambat ditangani.

Dari pengalaman masa tsunami Aceh, Teuku Kamaruzzaman mengkhawatirkan jika hanya mengandalkan kemampuan yang ada dan terbatas, maka pemulihan di tiga provinsi di Sumatera bakal memakan waktu lebih lama.

Avianto Amri menyarankan pemerintah membentuk badan sekelas BRR untuk memulai proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Sumatera untuk mempercepat pemulihan. Sejauh pengamatannya, rekonstruksi dan rehabilitasi ala pemerintah sangat lamban dan tidak melibatkan masyarakat.