Mantan Presiden Joko Widodo Akui Ada Agenda Politik di Balik Tuduhan Ijazah Palsu
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka mengungkapkan bahwa ada sosok penting yang berada di balik kasus tuduhan ijazah palsu yang menimpanya. Menurutnya, orang besar tersebut mudah ditebak dan memiliki pengaruh signifikan dalam dunia politik Indonesia.
Kasus ini memang sudah berlangsung bertahun-tahun dan kini telah menemui titik terang. Dari sejumlah pihak yang terlibat, salah satunya adalah Roy Suryo. Meski demikian, Jokowi tidak ingin menyebutkan nama lengkap sosok yang dimaksud. Ia hanya menyatakan bahwa ada agenda besar di balik peristiwa ini.
Penjelasan Jokowi Mengenai Agenda Politik
Jokowi menyatakan bahwa tuduhan ijazah palsu yang ia terima merupakan bagian dari upaya untuk menjatuhkan reputasinya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ia menilai bahwa tindakan-tindakan seperti mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, dan menuduh tanpa dasar pasti memiliki tujuan tertentu.
“Saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main, kan mesti ada kepentingan politiknya di situ,” jelas Jokowi.
Ia juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli dari sekolah dasar hingga sarjana kepada pengadilan. “Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa,” katanya.
Penyelidikan oleh Bareskrim Polri
Pada pertengahan Mei 2025, Bareskrim Polri melakukan uji laboratorium terhadap ijazah Jokowi. Hasilnya, ijazah tersebut dinyatakan asli. Proses penyelidikan ini dilakukan setelah adanya pengaduan masyarakat oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa hasil uji labfor menunjukkan bahwa ijazah Jokowi memiliki kesamaan dengan bukti-bukti lain. Pengecekan mencakup bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan dari dekan dan rektor.
“Antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” ujar Djuhandani dalam konferensi pers di Mabes Polri.
Selain itu, pihak kepolisian juga telah memeriksa total 39 saksi, termasuk dari Fakultas Kehutanan UGM dan teman-teman Jokowi selama menempuh studi. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan tindak pidana terkait ijazah Jokowi.
Kronologi Polemik Ijazah Jokowi
Polemik ijazah Jokowi mulai mencuat pada tahun 2013, ketika Roy Suryo mengutip pernyataan Jokowi tentang nilai IPK dari UGM. Saat itu, Jokowi menyatakan IPK miliknya di bawah angka 2.
Di tahun 2014, isu ini kembali muncul akibat perbedaan nama dan nomor ijazah. Pada 2019, saat Pilpres, isu ini kembali mencuat. Namun, baru pada 2022, kasus hukum pertama muncul ketika seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono menggugat Jokowi karena diduga menggunakan ijazah palsu.
Meski gugatan dicabut, UGM secara resmi mengklarifikasi bahwa ijazah Jokowi asli. Pada 2025, polemik ini kembali memanas, dan Jokowi melaporkan Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya.
Tanggapan Kuasa Hukum Jokowi
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengungkapkan bahwa ada empat orang yang diduga menyebarkan narasi ijazah palsu. “Sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang sudah kami lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya,” kata Yakup.
Ia menegaskan bahwa mereka yakin ada dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Jokowi sendiri tetap bersikap tenang dan menuntut para pelaku untuk membuktikan tuduhan mereka.
“Saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan,” ujar Jokowi.
Menurutnya, ia diam karena ijazah aslinya ada di tangannya. “Ini kan sebuah isu yang sudah empat tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya saya sudah empat tahunan diam, tidak banyak menanggapi, karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh, tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu,” tambahnya.
Jokowi juga berharap agar masyarakat belajar untuk tidak mudah menuduh, menghina, atau mencemarkan nama baik seseorang. “Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” pesannya.
