Kementerian Dalam Negeri Perkuat Dukungan untuk Program Strategis Nasional
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung percepatan pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN). Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 November 2025.
Dalam forum tersebut, Bima menjelaskan bahwa Kemendagri menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai dukungan konkret. Hal ini mencakup penguatan regulasi, pendampingan pemerintah daerah, hingga pembentukan satuan tugas pusat dan daerah.
Salah satu program prioritas yang mendapat perhatian serius adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Bima, Kemendagri berkolaborasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Untuk mempercepat pembangunan SPPG, ketiga instansi telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB), termasuk untuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Kami percepat lokasi-lokasi percepatan titik SPPG ini, terutama di daerah 3T,” ujar Bima.
Dalam satu tahun terakhir, Kemendagri konsisten mendorong pemerintah daerah agar memperkuat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih—salah satu fondasi utama ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan melalui Peningkatan kapasitas camat, kepala desa, dan lurah, Pembinaan tata Kelola dan Penguatan infrastruktur kelembagaan koperasi.
Tak hanya itu, Kemendagri juga telah membentuk Satuan Tugas Pendataan Lahan untuk memetakan lahan-lahan pemerintah di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun gerai atau infrastruktur Kopdeskel. “Ada lahan milik desa, ada milik kementerian/lembaga, bahkan BUMN. Semua sedang diproses untuk mendukung pembangunan Kopdes,” terang Bima.
Kemendagri juga berperan aktif dalam memastikan kelancaran Program Cek Kesehatan Gratis, yang ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar pelayanan kesehatan tersebut berjalan efektif.
Selain itu, Kemendagri mengawal serius penanganan tuberkulosis (TB) melalui evaluasi, pemantauan, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Dalam upaya mendukung penyediaan Tiga Juta Rumah, Kemendagri mempermudah akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan yang diberikan antara lain melalui Pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Pembebasan atau percepatan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Percepatan birokrasi pelayanan perizinan.
Bima menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan perhatian khusus dan bahkan turun langsung meninjau percepatan layanan di lapangan. Kemendagri turut memfasilitasi daerah untuk mendukung program pendidikan Presiden seperti Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut meliputi penyediaan lahan, dukungan aset daerah, hingga ketersediaan tenaga pengajar.
Kemendagri memastikan bahwa Pemda berperan aktif agar sekolah-sekolah tersebut dapat beroperasi optimal dan menjangkau lebih banyak peserta didik. Untuk mendukung target kemandirian pangan nasional, Kemendagri fokus mengawasi beberapa aspek penting yaitu ketersediaan irigasi di daerah, tata kelola pupuk, serta koordinasi pencegahan alih fungsi lahan.
Kemendagri juga memberikan dukungan terhadap penanganan sampah yang kini mulai mengadopsi model waste to energy secara kolaboratif. “Itu adalah bentuk dukungan kami terhadap program prioritas nasional,” tegas Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Bima turut memaparkan berbagai program kerja di lingkungan Kemendagri, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi perumusan kebijakan daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Wamendagri Ribka Haluk, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
