Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025: Pro dan Kontra yang Mengguncang Publik
Pengumuman penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional 2025 telah memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama karena rekam jejak Soeharto yang sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan kasus korupsi selama masa pemerintahannya.
Respons Menteri HAM Natalius Pigai
Saat ditemui di Gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025), Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas menyatakan enggan memberikan komentar. “Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik,” ujarnya. Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada komentar yang akan diberikan.
Sikap Pigai tersebut menjadi sorotan karena posisi strategisnya sebagai Menteri HAM di tengah wacana yang menyinggung masa lalu Soeharto. Namun, ia tetap menjaga sikap netral meskipun berbagai isu mengemuka.
Peran Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto sendiri menobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dalam bidang perjuangan bersenjata dan politik pada upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Gelar tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, bersama sembilan tokoh lain seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, dan Sarwo Edhie Wibowo.
Pro dan Kontra Terhadap Penetapan Soeharto
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan perdebatan luas. Di satu sisi, pendukung menilai Soeharto memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas politik dan pembangunan nasional, terutama selama Orde Baru. Di sisi lain, sebagian pihak menilai kebijakan represif serta pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahannya tidak seharusnya diabaikan.
Dalam upacara penyerahan gelar, narator upacara menegaskan alasan pemberian penghargaan:
“Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945.”
Tanggapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon
Menanggapi kontroversi yang berkembang, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menjelaskan bahwa seluruh proses penetapan telah melalui kajian hukum dan historis yang matang. “Sebagaimana itu (usulan) dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain,” ujar Fadli Zon saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Fadli menjelaskan bahwa penilaian terhadap jasa Soeharto dilakukan melalui kajian mendalam atas kiprah perjuangannya sejak masa kemerdekaan hingga masa kepemimpinannya. Di antara rekam jejak yang menjadi dasar penilaian adalah keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Pertempuran Ambarawa, dan Lima Hari di Semarang, serta perannya sebagai komandan Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat dari Belanda.
Selain itu, Fadli juga menyoroti kontribusi Soeharto dalam pembangunan nasional selama masa Orde Baru, termasuk program pembangunan lima tahunan (Repelita) dan kebijakan pengentasan kemiskinan. “Termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI,” katanya.
Tudingan Korupsi dan Pelanggaran HAM
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai tudingan lama terhadap Soeharto, Fadli Zon menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut tidak pernah terbukti secara hukum. “Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga,” kata Fadli Zon dikutip dari Kompas TV.
Ia juga menambahkan, berbagai kasus yang pernah muncul telah melalui proses hukum yang tuntas. “Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” ujarnya.
Menurut Fadli, pemberian gelar pahlawan nasional tidak bisa dibatalkan hanya karena opini publik yang belum tentu memiliki dasar hukum kuat. “Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses,” tambahnya.
Perjalanan Sejarah dan Perspektif Baru
Fadli Zon juga menyinggung peristiwa pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 sebagai bagian dari dinamika sejarah bangsa yang perlu dilihat secara objektif. Ia menyebutnya sebagai fase perjalanan bangsa yang memiliki pasang surut dan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pengakuan jasa seseorang.
“Saya kira tidak ada yang bertentangan. Kita harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan, perjalanan sejarah kita sebagai sebuah bangsa. A journey ya, sebuah perjalanan dari sebuah bangsa, ada pasang surut, ada fluktuasi, dan saya kira hal yang biasa,” kata Fadli.
Daftar Lengkap 10 Pahlawan Nasional Tahun 2025
Berikut daftar nama dan jasa 10 tokoh yang resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun 2025:
-
K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Provinsi Jawa Timur
Bidang: Politik dan Pendidikan Islam
Gus Dur dikenal sebagai tokoh bangsa yang memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. -
Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto – Provinsi Jawa Tengah
Bidang: Perjuangan
Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, Soeharto memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru pada 1945 dan berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. -
Marsinah – Provinsi Jawa Timur
Bidang: Perjuangan sosial dan kemanusiaan
Marsinah merupakan simbol keberanian dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa, dikenal karena konsistensinya membela keadilan buruh. -
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Provinsi Jawa Barat
Bidang: Hukum dan politik
Ia menggagas konsep negara kepulauan, yang kemudian menjadi dasar Deklarasi Djuanda 1953 dan diakui dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). -
Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Provinsi Sumatera Barat
Bidang: Pendidikan Islam
Seorang ulama dan pejuang yang mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia, mendirikan Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang. -
Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Provinsi Jawa Tengah
Bidang: Perjuangan bersenjata
Perjuangan militernya dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama perang kemerdekaan 1945–1949. -
Sultan Muhammad Salahuddin – Provinsi Nusa Tenggara Barat
Bidang: Pendidikan dan diplomasi
Mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti HIS Raba (1920) dan sekolah kejuruan wanita (1922), memperjuangkan kemajuan masyarakat Bima. -
Syaikhona Muhammad Kholil – Provinsi Jawa Timur
Bidang: Pendidikan Islam
Ulama karismatik yang menjadi guru banyak tokoh besar, termasuk KH Hasyim Asy’ari, dan memperjuangkan pendidikan berbasis keagamaan. -
Tuan Rondahaim Saragih – Provinsi Sumatera Utara
Bidang: Perjuangan bersenjata
Dijuluki “Napoleon dari Batak”, memimpin rakyat Simalungun melawan kolonial Belanda, terutama dalam pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala. -
Zainal Abidin Syah – Provinsi Maluku Utara
Bidang: Politik dan diplomasi
Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak 1946, berperan besar dalam menjaga diplomasi dan persatuan Maluku Utara di masa pascakemerdekaan.
