Anggota DPRD Kotim Pantau Kios Atas Persoalan Pupuk Subsidi, Kunci Pertanian

DPRD Kotim Turun ke Lapangan Tindak Lanjuti Keluhan Petani

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan peninjauan langsung ke kios pupuk subsidi di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Peninjauan ini dilakukan setelah munculnya keluhan dari petani terkait distribusi dan harga pupuk yang tidak sesuai aturan.

Permasalahan Pupuk Subsidi yang Mengganggu Petani

Pupuk subsidi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian, terutama bagi petani padi yang menggantungkan hidup dari hasil sawah. Namun, ketika distribusi, pendataan, dan harga pupuk tidak berjalan sesuai aturan, dampaknya tidak hanya pada hasil panen tetapi juga pada semangat petani untuk tetap bertahan di sektor pertanian.

Zainuddin, anggota DPRD Kotim, menyampaikan bahwa jika pupuk yang menjadi kebutuhan dasar saja bermasalah, maka petani bisa berpikir bahwa bertani tidak lagi menjanjikan. Hal ini sangat berpotensi menurunkan kepercayaan petani terhadap sektor pertanian.

Sidak ke Kios Pupuk Subsidi

Sejumlah anggota DPRD Kotim Dapil III turun langsung ke lapangan dengan mendatangi kios pupuk di Desa Lampuyang. Dalam sidak tersebut, hadir anggota DPRD seperti Rudianur, Eddy Masamy, Akhyanoor, Wahito Fajriannor, dan Zainuddin. Mereka melakukan peninjauan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teluk Sampit.

Peninjauan dilakukan menyikapi keluhan masyarakat yang muncul beberapa hari sebelumnya. Rombongan DPRD langsung bergerak ke lokasi kios pupuk bersama kepala desa, serta didampingi oleh Kapolsek, Koramil, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim.

Diskusi dengan PT Pupuk Indonesia

DPRD juga melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Pupuk Indonesia dari Palangka Raya dan Sampit untuk membahas mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di kios. Hasil dari peninjauan tersebut memberikan beberapa poin penting:

• Seluruh petani yang memiliki lahan dan aktivitas pertanian wajib mendapatkan pupuk subsidi.
• Terkait masuk atau tidaknya petani ke dalam daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan kewajiban Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Memang tugas PPL untuk mendampingi dan mendaftarkan petani ke dalam sistem.

Masalah Harga Pupuk Subsidi

Masalah lain yang mencuat adalah soal harga pupuk subsidi. Sebelum adanya peraturan pada 22 Oktober 2025, harga pupuk urea di kios dijual Rp112.500 per sak dan NPK Rp115.000 per sak. Namun di lapangan, pupuk sempat dijual hingga Rp135.000 per sak. Ini jelas memberatkan petani.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS/SR.310/10/2025, harga eceran tertinggi pupuk subsidi ditetapkan Rp90.000 per sak untuk urea dan Rp92.000 per sak untuk NPK ukuran 50 kilogram. Artinya ada selisih harga cukup besar yang dirasakan petani. Ini yang memicu kemarahan.

Setelah adanya aksi protes warga, harga pupuk di kios akhirnya diperbaiki dan dipasang sesuai ketentuan. Saat peninjauan, DPRD bersama PT Pupuk Indonesia menetapkan harga berlaku sesuai aturan, yaitu Rp90.000 untuk urea dan Rp92.000 untuk NPK.

Kebijakan Kios yang Menyulitkan Petani

Selain harga, DPRD juga menyoroti kebijakan kios yang menyatakan jatah pupuk petani hangus jika tidak ditebus dalam beberapa hari. Ada petani yang belum menebus karena keterbatasan biaya, lalu dikatakan hangus, padahal di sistem RDKK namanya masih tercantum.

Persoalan-persoalan tersebut telah lama dirasakan petani dan akhirnya memuncak pada aksi protes di kios pupuk Desa Lampuyang. DPRD berharap masih ada masyarakat yang mau bertani. Pupuk subsidi ini penopang utama penghasilan petani. Jangan sampai karena masalah distribusi, semangat mereka hilang.

Langkah Tindak Lanjut dari DPRD

Sebagai tindak lanjut, DPRD mendorong seluruh PPL untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan jemput bola dalam pendataan petani. Yang belum masuk RDKK segera dimasukkan, yang sudah masuk jangan sampai tertinggal. Supaya tidak muncul lagi permasalahan seperti kemarin.

DPRD juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjaga kondusivitas wilayah, sembari proses evaluasi dan pembenahan penyaluran pupuk subsidi terus dilakukan. Kita harapkan ke depan tidak ada lagi polemik, dan kesejahteraan petani bisa benar-benar meningkat.