Alasan Gubernur Jawa Barat Soal Masa Depan Bandara Kertajati
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik usulan radikalnya terkait masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Menurutnya, ketidaksinkronan kebijakan transportasi menjadi penyebab utama bandara tersebut sulit berkembang secara komersial. Ia menyoroti eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai memengaruhi daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.
“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ujar Dedi di Bandung, Jumat (23/1/2026).
Dedi membantah bahwa pihaknya akan melakukan pelepasan saham BIJB Kertajati dalam artian menjual, namun menawarkan skema tukar guling aset (ruislag) strategis kepada pemerintah pusat. Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat, semisal untuk dijadikan pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” kata Dedi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan alasan kunjungan wisatawan mancanegara yang datang melalui BIJB Kertajati menurun karena tidak ada penerbangan. – (M Fauzi Ridwan)
Hingga saat ini, lanjut Dedi, belum ada indikasi BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri tanpa suntikan dana daerah. Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional.
Usulan ini, diklaimnya telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden RI Prabowo Subianto. “Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ucapnya.
Dedi mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pertahanan terkait rencana ini. Mengenai aspek bisnis, Dedi optimistis bahwa mengambil alih Bandara Husein Sastranegara jauh lebih menguntungkan bagi pendapatan daerah karena pasarnya sudah terbentuk.
Ia merencanakan modernisasi besar-besaran, termasuk penambahan panjang landasan pacu (runway). “Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” ucapnya.
Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal). “Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah,” tutur Dedi yang mengaku menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara.
Desakan DPRD
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah tepat dengan kebijakan strategis terkait BIJB Kertajati, guna mengantisipasi nilai aset bandara kebanggaan warga Jabar tersebut terus merosot. Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana dalam keterangan di Bandung, Jumat, mengungkapkan langkah radikal diperlukan untuk menghentikan “pendarahan” fiskal pada operasional BIJB Kertajati yang hingga kini dinilai gagal beroperasi secara optimal.
Jajang mengungkapkan Bandara Kertajati masih jadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena terus membutuhkan dana talangan untuk biaya operasional setiap tahunnya. “BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga saat ini belum dapat beroperasi secara optimal. Setiap tahun masih membutuhkan dukungan dana operasional dari APBD. Jika tidak segera diambil langkah kebijakan yang tepat, maka nilai aset BIJB berpotensi terus mengalami penurunan,” ujar Jajang.
Sebagai jalan keluar, legislatif mengusulkan sejumlah opsi yang bisa disampaikan Pemprov Jabar kepada Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah skema tukar guling aset (ruislag) antara BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Opsi lainnya yang kini tengah dikaji secara serius adalah pengalihan fungsi BIJB menjadi markas militer atau menyerahkan sepenuhnya pengelolaan bisnis kepada Pemerintah Pusat melalui PT Angkasa Pura.
“Harapannya ada langkah konkret dari Pemerintah Pusat. Harus ada duduk bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar BIJB dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik,” tutur Jajang.
Persoalan BIJB Kertajati kian pelik mengingat masyarakat Bandung Raya masih membutuhkan akses penerbangan komersial yang dekat, sementara operasional di Bandara Husein Sastranegara kini sangat terbatas. Jajang menilai koordinasi lintas sektoral sangat krusial karena kewenangan penuh atas pengaturan jalur penerbangan berada di tangan Pemerintah Pusat. Selain fokus pada penyelamatan BIJB, Komisi III DPRD Jabar berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD di Jawa Barat.
Evaluasi ini, tambahnya, dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan memastikan setiap rupiah investasi daerah memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan, bukan justru menjadi beban keuangan daerah yang berkepanjangan.
Pemberangkatan Haji
Sementara, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat menyatakan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka dinyatakan sudah siap untuk kembali dijadikan pemberangkatan jamaah haji yang keempat kalinya tahun 2026. “Hasil kunjungan ke Bandara Kertajati sudah siap, jadi kondisinya sudah siap,” kata Aten Munajat di Garut, Jumat.
Ia menuturkan, tim dari Komisi V DPRD Jabar sudah meninjau langsung BIJB di Kabupaten Majalengka, kemudian Asrama Haji di Kabupaten Indramayu untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemberangkatan haji tahun 2026. Hasil dari peninjauan itu, kata dia, kondisi bandara cukup bagus meski begitu harus ada upaya terus peningkatan fasilitas karena selama ini sudah tiga kali pemberangkatan jamaah calon haji, maupun pemulangannya di BIJB Kertajati.
“Kita sudah keempatnya sekarang ini, untuk fasilitas bagaimana mulai peningkatan,” katanya.
Ia menyampaikan, selama ini BIJB Kertajati tidak hanya untuk pemberangkatan jamaah haji, tapi juga memberikan pelayanan penerbangan untuk umum meski masih terbatas. Terkait akses jalan menuju BIJB Kertajati, kata dia, sudah bagus, bahkan terhubung dengan akses tol yang menghubungkan kota besar lainnya seperti Bandung, Cirebon, Indramayu, Jakarta, dan sekitarnya.
“Kelihatannya jalannya bagus-bagus untuk menuju ke sini, dan memang fasilitas memadai, cuma tinggal bagaimana marketnya ke depan untuk umrah,” katanya.
Ia menambahkan, jajaran Komisi V DPRD Jabar juga sudah mengecek Asrama Haji di Indramayu sebagai langkah dini memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Sebelumnya yang dikeluhkan tentang ketersediaan air, kata dia, juga sudah diatasi dengan disiapkan dari air perusahaan daerah air minum (PDAM) setempat.
“Asrama Haji ini nantinya Jawa Barat bisa ke sini,” katanya.
Jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama debarkasi Kertajati turun dari bus setibanya di Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/6/2025). Sebanyak 445 jamaah haji asal Kabupaten Bandung tiba di tanah air usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. – (ANTARA FOTO/Dedhez Anggarra)
