Banjir Jakarta dan Keahlian Pramono Anung Mengatasi Kekesalan Warga

Oleh: Ahmad Soleh Sofyan, M.I.Kom, pemerhati komunikasi publik

JAKARTA,

Banjir kembali melanda Jakarta dan sejumlah kota penyangga. Selain curah hujan yang tinggi, buruknya drainase dan tata ruang dituding menjadi biang keladi. Juga muka tanah yang makin menyusut (land subsidence) akibat eksploitasi air tanah yang tak pernah surut.

Bencana kembali melanda Ibu Kota. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan wilayah sekitarnya sejak Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026) melumpuhkan sebagian wilayah Ibu Kota. Banjir dengan ketinggian beragam merendam permukiman warga dan puluhan ruas jalan utama di Jakarta.

Akibatnya akses lalu lintas di sejumlah wilayah lumpuh. Salah satu titik vital yang lumpuh adalah Jalan Daan Mogot yang merupakan jalan arteri penghubung Jakarta-Tangerang dan menyebabkan kemacetan parah sejak pagi hingga dini hari.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Minggu (25/1/2026) terdapat 20 kelurahan di enam kecamatan di Jakarta yang terdampak banjir. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, masih terdapat lebih dari 1.600 jiwa yang mengungsi akibat banjir di Jakarta per Minggu (25/1/2026). Warga yang mengungsi berada di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Respons Berbeda

Namun ada yang berbeda dengan respons publik terkait banjir yang kembali mengusik. Kali ini, masyarakat terkesan tak lagi berisik dan menghujani pemerintah daerah dengan beragam kritik. Meski masih ada kritik, namun tak sekencang biasanya, kala banjir melanda Ibu Kota. Padahal biasanya, Balai Kota Jakarta akan menjadi sasaran kemarahan warga.

Kondisi ini terjadi bukan karena banjir yang melanda tak sehebat sebelumnya, atau korban dan kerugian yang diderita warga lebih sedikit dari biasanya. Hal ini diyakini merupakan buah dari cara pemerintah daerah Jakarta berkomunikasi dalam menangani bencana ini. Tak hanya itu, respons publik terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga relatif lebih tenang.

Dalam konteks Jakarta, banjir bukan sekadar persoalan teknis semata, namun juga terkait kepercayaan warga. Masyarakat tidak hanya menunggu air surut, tetapi juga menanti kejelasan terkait penanganan yang dilakukan. Ketika informasi lamban, tidak utuh, atau saling bertentangan, kritik dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dan tentu saja kepala daerah dan aparatusnya yang akan menjadi sasaran.

Tenang dan Fokus pada Persoalan

Dalam sejumlah kesempatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak memilih pendekatan komunikasi yang sederhana dan teknokratis. Ia menyampaikan data secukupnya.

Selain itu penjelasan juga fokus pada kondisi lapangan, tanpa retorika berlebihan. Mas Pram, demikian ia biasa disapa, tidak tampil defensif, tidak pula sibuk mencari pembenaran. Dalam situasi krisis, sikap seperti ini justru efektif dan mampu meredam kegaduhan dan kemarahan.

Meski demikian, ketenangan komunikasi tidak bisa diartikan sebagai keberhasilan dalam mengelola dan menyelesaikan persoalan. Kritik tetap ada, dan memang harus ada. Karena banjir Jakarta adalah persoalan struktural yang terlalu besar untuk ditutupi dengan narasi yang normatif namun tidak solutif. Di sinilah tantangan Pramono Anung sesungguhnya dimulai.

Komunikasi yang baik hanya akan bernilai jika sejalan dengan kerja nyata dan arah kebijakan yang jelas. Publik bisa menerima banjir sebagai realitas geografis dan iklim, tetapi tidak akan menerima jika komunikasi hanya berfungsi meredam kritik tanpa perbaikan yang terukur dan bisa dirasakan.

Di Sisi Lain

Pramono Anung juga diuntungkan oleh meredanya polarisasi politik. Banjir tidak lagi sepenuhnya dijadikan alat politik untuk menyerang lawan. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk bekerja tanpa tekanan politik berlebihan. Namun ruang ini justru menuntut tanggung jawab lebih besar. Hasil kerja akan dinilai lebih jujur, karena tak bisa lagi menjadikan kebisingan politik sebagai alasan.

Konsistensi Bukan Resistensi

Kepemimpinan dalam krisis bukan soal banyak bicara, kemampuan menata kata dan kepandaian beretorika, tetapi soal konsistensi. Konsistensi antara data dan realitas lapangan. Konsistensi antara janji dan eksekusi. Konsistensi antara komunikasi yang tenang dan kebijakan yang tegas sehingga hasilnya bisa dirasakan.

Pramono Anung sejauh ini berhasil menjaga suhu publik dan sentimen politik. Tetapi Jakarta tidak membutuhkan sekadar ketenangan. Jakarta membutuhkan arah dan kejelasan.

Sebab pada akhirnya, warga tidak menilai gubernur dari seberapa berhasil ia meredam kritik dan mengelola konflik, melainkan dari apakah banjir yang sama terus berulang dengan jawaban dan penanganan yang sama. Dan di titik inilah, komunikasi akan diuji bukan oleh kata-kata, tetapi hasil nyata.