Maruarar Sirait Hadir di KPK, Bahas Kasus Meikarta

JAKARTA,

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Rabu (21/01/2026).

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, Menteri PKP yang akrab disapa Ara tersebut tiba di KPK pada pukul 10.54 WIB. Tujuan kedatangan politikus Partai Gerindra itu adalah untuk membahas mengenai Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Setibanya Ara di KPK, ia langsung bergegas masuk ke Gedung Merah Putih dan hanya melambaikan tangan sembari tersenyum tanpa memberikan keterangan langsung.

Klaim Meikarta Bukan Proyek Mangkrak

Ara sempat menegaskan bahwa Meikarta bukan proyek mangkrak. “Ada 400 hektar yang infrastrukturnya juga sudah selesai dan saya lihat itu bukan proyek yang mangkrak ya,” ujar Ara dalam pertemuan antara Kementerian PKP dengan Chairman Lippo Group James Riady di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Ia juga berpesan kepada Bos Lippo Group agar menyediakan unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Saya titip pesan sama Pak James kalau boleh juga diusahakan ada buat perumahan di Meikarta buat MBR ya,” ucap Ara.

Adapun total pengembalian dana atau refund pelanggan apartemen Meikarta mencapai Rp 8,58 miliar. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengatakan bahwa sudah ada 40 pelanggan yang menerima refund. Pengembalian dana tersebut terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama untuk 15 orang dengan total dana yang dikembalikan adalah Rp 3,98 miliar dan tahap kedua sebanyak 25 orang dengan total pengembalian dana Rp 4,6 miliar dan 12 unit yang diserahterimakan.

“Tahap ketiga ini sedang konsolidasi data karena ada 80 unit yang sedang proses jual untuk dibayarkan jadi refund,” kata Fitrah pada kesempatan yang sama.

Meikarta Dibidik Menjadi Lokasi Rusun Subsidi

Sebelumnya, lahan seluas 20 hektar di Meikarta diproyeksikan menjadi solusi konkret bagi defisit hunian (backlog) nasional. Melalui tinjauan lapangan yang dilakukan pada Sabtu, 17 Januari 2026, Ara menegaskan, negara hadir untuk mengintervensi ruang kota yang strategis demi kepentingan MBR.

Pemilihan lokasi di Desa Cibatu dan Desa Jayamukti bukan sekadar persoalan ketersediaan lahan mentah. Lokasi ini berada di episedum aktivitas ekonomi nasional, yakni kawasan industri Cikarang. “Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara titik pertama sekitar 2 kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus,” ujar Ara saat meninjau lokasi.

Kedekatan jarak antara hunian dan tempat kerja (job-housing proximity) adalah kunci dari efisiensi perkotaan. Dengan jarak kurang dari 3 kilometer, beban transportasi pekerja dapat ditekan secara drastis, yang pada gilirannya akan mengurangi kemacetan di ruas jalan utama Bekasi dan meningkatkan kualitas hidup buruh serta pekerja sektor formal lainnya.

Dalam rencana pengembangan di atas lahan 20 hektar yang terbagi dalam dua titik masing-masing 10 hektar, tersebut Kementerian PKP merencanakan pembangunan sekitar 18 tower rumah susun. Namun, Ara menekankan bahwa proyek ini tidak boleh terjebak pada stereotipe rusun subsidi yang gersang dan terisolasi. Aspek kelayakan huni (livability) menjadi variabel mutlak. Menteri PKP secara spesifik menginstruksikan pemetaan empat fasilitas krusial yakni fasilitas peribadatan, pusat pendidikan, ases kesehatan, dan pusat ekonomi mikro.

“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” tegasnya.

Di tengah percepatan ini, prinsip kehati-hatian tetap menjadi garda depan. Ara memastikan bahwa transformasi lahan di Meikarta tidak akan menabrak aturan tata ruang hijau atau perlindungan lahan pangan. “Seluruh proses pembangunan akan dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah. Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” ungkapnya.

Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sekaligus memastikan bahwa pembangunan vertikal tetap selaras dengan keseimbangan ekosistem sekitar.

Namun, visi besar ini membutuhkan orkestrasi yang presisi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Ara pun menjadwalkan pertemuan strategis dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Sate pada pekan ini untuk melakukan verifikasi lanjutan.

Pesan kuat dari Presiden Prabowo Subianto menjadi kompas dalam proyek ini yakni kebijakan harus bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Dengan skema pembiayaan yang sedang dimatangkan, proyek Meikarta ini diharapkan menjadi pilot project bagaimana lahan yang sempat mangkrak atau bermasalah bisa diredistribusi menjadi aset publik yang produktif.

“Kita akan terus bergerak cepat agar tahun ini ada terobosan yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkas Ara.