Pemerintah Siap Tangani Dampak Bencana di Aceh dan Wilayah Sumatera
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat. Di tengah situasi ini, masyarakat yang terdampak membutuhkan berbagai kebutuhan dasar seperti air bersih serta fasilitas tempat mandi cuci kakus (MCK).
“Kita dan negara punya semua sumber daya aturan, sumber daya anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan guna menangani bencana di tiga provinsi terdampak,” ujar Sekretaris Utama BNPB Rustian di Kota Padang, Jumat 2 Januari 2026.
Rustian menjelaskan, sejak bencana melanda tiga provinsi di Sumatera, pemerintah pusat bersama provinsi dan daerah, serta TNI/Polri menerapkan strategi pentahelix dalam mengatasi dampak bencana. Ia memastikan pemerintah akan memenuhi sumber daya atau kebutuhan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, BNPB menegaskan masyarakat tidak perlu takut, sebab pemerintah akan terus hadir.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Padang, Rustian menyebutkan bahwa pemerintah juga berkoordinasi dan berembuk dengan para ahli atau pakar terkait percepatan penanganan darurat bencana hingga menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kondisi Pengungsi di Aceh Tamiang
Sementara itu, korban banjir bandang yang mengungsi di tenda-tenda di Kabupaten Aceh Tamiang membutuhkan air bersih serta tempat MCK untuk keperluan sehari-hari. Ramadan, salah satu korban banjir dari Banda Aceh, menyampaikan bahwa pengungsi di tenda-tenda tersebut berada di kompleks perkantoran di Karang Baru.
Ia menyebutkan, ada 500-an pengungsi di tenda-tenda di sekitar kompleks perkantoran pemerintahan tersebut. Sebagian besar mereka berasal dari Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Ramadan mengatakan, beberapa rumah korban banjir hilang dan rusak parah akibat banjir, serta ada juga rumah yang tertimbun lumpur lebih dari satu meter.
“Tempat MCK di tempat pengungsian jauh dari kata layak. Tempat MCK seadanya dan ini membuat pengungsi, terutama wanita merasa tidak nyaman. Apalagi sebagian korban banjir belum bisa kembali karena rumah masih tertimbun lumpur,” kata Ramadan seperti dilansir Kantor Berita Antara.
Perbaikan Fasilitas Air Bersih
Sebelumnya, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto melaporkan kondisi pemulihan layanan air bersih di wilayahnya pascabencana banjir. Bupati mengungkapkan, fasilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat mengalami kerusakan berat akibat bencana banjir yang melanda pada akhir November 2025.
“PDAM kami mengalami kerusakan yang cukup fatal dan saat ini sedang dalam tahap perbaikan. Saat ini, layanan distribusi air bersih baru kembali menjangkau dua kecamatan, yakni Kuala Simpang dan Karang Baru,” katanya.
Dukungan telah diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dua unit genset untuk memperkuat pasokan listrik di instalasi air. “Bantuan TNI dan Polri dalam pengeboran sumur tanah membantu masyarakat. Kebutuhan air bersih warga turut dipenuhi melalui upaya darurat,” katanya.
Dokumen R3P untuk Rekonstruksi
Pemerintah Aceh mulai menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di tanah rencong, ditargetkan rampung pada Januari 2026.
“Penyusunan R3P merupakan tugas strategis pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pasca-bencana ke pemerintah pusat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, di Banda Aceh, kemarin.
M Nasir menegaskan, pemerintah Aceh hanya bertugas menyusun R3P, tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten/kota terdampak. Seluruh datanya segera diusulkan ke pemerintah pusat. Ia menargetkan, dokumen R3P tersebut dapat diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya paling lambat 20 Januari 2026.
Menurut dia, seluruh dampak bencana banjir dan longsor Aceh harus masuk dalam dokumen R3P, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi. “Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028,” ujar M Nasir.
Pembersihan Area Pondok Pesantren Darul Mukhlisin
Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang sempat terdampak kekuatan air dan material kayu dari banjir bandang di Aceh Tamiang pada 26 November 2025 kini telah bersih dari tumpukan kayu. Melalui dokumentasi terbaru yang diterima Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, terlihat perubahan signifikan yang memperlihatkan halaman pesantren yang dulunya merupakan “hutan kayu” darurat kini telah lapang serta tidak ada lagi potongan kayu besar yang menghalangi jalan.
Deretan alat berat yang selama ini bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam di bawah minimnya penerangan, kini terparkir rapi, menandakan misi pembersihan utama telah tuntas. Masjid pesantren yang sempat viral karena keteguhannya berdiri di tengah terjangan banjir pun kini tampak berdiri bersih dan kokoh. Bangunan suci itu tidak lagi terkepung kayu, tetapi telah menjadi tempat bernaung yang nyaman bagi para petugas dan sukarelawan yang beristirahat.
Meskipun di luar area pesantren masih terlihat beberapa sisa kayu yang menge-ring, kondisi di dalam lingkungan pendidikan tersebut sudah jauh lebih tertata. Kerja keras lintas unsur yang melakukan pembersihan terpadu dengan koordinasi ketat membuahkan hasil nyata. Walaupun saat ini sarana pendidikan belum sepenuhnya dapat difungsikan kembali, bersihnya area dari material kayu menjadi secercah harapan. Pemerintah terus menargetkan untuk mengembalikan denyut nadi ibadah dan pendidikan di Darul Mukhlisin agar para santri dapat segera kembali menimba ilmu dengan tenang.
