RSUD Tamiang Beroperasi Kembali Usai Banjir Aceh

JAKARTA,

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang kini mulai kembali beroperasi secara bertahap. Informasi ini didapatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang menyebutkan bahwa RSUD tersebut terdampak oleh bencana banjir di Aceh dan memiliki luas area sebesar 41.644 meter persegi. Sebelumnya, rumah sakit ini sempat tidak beroperasi karena tertimbun lumpur akibat banjir.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa percepatan penanganan infrastruktur dasar di fasilitas pelayanan publik menjadi fokus utama. Dalam situasi darurat, seluruh rumah sakit dan puskesmas harus dapat difungsikan secara maksimal seiring berjalannya waktu. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan upaya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Kementerian PU mengirimkan 137 pekerja yang dilengkapi dengan peralatan berat dan manual untuk melakukan pembersihan. Mereka menggunakan dua unit excavator dan sembilan unit dump truck. Selain alat berat, ada juga 40 unit cangkul, 50 unit angkong/artco, serta 30 unit sekop yang digunakan dalam proses pembersihan.

Beberapa kegiatan penanganan yang dilakukan antara lain pembersihan sedimen, pengukuran area, persiapan fabrikasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja baru kapasitas 2 x 50 liter per detik, maintenance IPA beton 100 liter per detik agar tetap bisa berfungsi darurat, serta pengecatan bangunan reservoir dan IPA Beton.

Selain itu, melalui Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Karang Baru, Kementerian PU akan menyuplai air bersih bagi RSUD Tamiang. “Air bersih harus segera tersuplai ke rumah sakit, kita akan mempercepat penyambungan pipa dari IPA Karang Baru ke rumah sakit ini agar air dapat memenuhi kebutuhan dari setiap ruangan-ruangan yang sudah beroperasi,” ujar Dody.

Program Padat Karya Tunai

Kementerian PU menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) dalam penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Pulau Sumatera. Program ini melibatkan masyarakat terdampak langsung dalam kegiatan pemulihan dengan upah harian sebesar Rp 125.000 per orang. Saat ini, pembayaran masih dilakukan secara tunai, namun ke depan Kementerian PU bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pembukaan rekening agar pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai.

Program ini tidak hanya membantu pemulihan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harian warga terdampak. Aktivitas seperti pembersihan dan perbaikan infrastruktur permukiman dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Proyek yang Digarap Warga

Direktorat Jenderal Cipta Karya menyalurkan program padat karya melalui berbagai kegiatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur permukiman. Beberapa proyek yang dilaksanakan antara lain Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Hingga 31 Desember 2025, Kementerian PU mencatat kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat di Provinsi Aceh meliputi 31 unit PISEW di 13 kabupaten, 2 unit PAMSIMAS di 2 kabupaten, 44 unit SANIMAS di 9 kabupaten, 4 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.

Di Provinsi Sumatera Utara, infrastruktur IBM terdampak meliputi 4 unit PISEW yang sempat terhenti, 6 unit SANIMAS di 3 kabupaten, serta 3 unit SPAM IBM perdesaan di 2 kabupaten. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, kerusakan mencakup 6 unit PISEW di 5 kabupaten, 150 unit SPAM IBM perdesaan di 8 kabupaten, 90 unit SANIMAS, 2 unit SANIMAS IDB di 1 kabupaten, 10 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, 3 unit TPA, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.

Pemulihan Jalan Nasional

Selain sektor permukiman, skema padat karya juga diterapkan dalam kegiatan pembersihan ruas jalan nasional terdampak bencana. Di lokasi yang sulit dijangkau alat berat, Direktorat Jenderal Bina Marga mengoptimalkan tenaga padat karya dengan dukungan peralatan berukuran kecil agar proses pembersihan tetap efektif.

Berdasarkan data Kementerian PU hingga 31 Desember 2025, sebanyak 81 ruas jalan nasional terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut sebagian besar telah kembali fungsional, baik secara penuh maupun melalui penanganan darurat. Dari total 33 jembatan nasional yang terdampak, lebih dari 90 persen sudah dapat dilalui. Artinya, masih ada sekitar 3 hingga 4 jembatan yang belum bisa dilalui.

Di Provinsi Aceh, tercatat 38 ruas jalan nasional terdampak bencana. Seluruh ruas tersebut kini dilaporkan telah kembali berfungsi. Salah satu upaya pemulihan dilakukan melalui pemasangan Jembatan Bailey di Kabupaten Bireuen dengan bentang 180 meter.

Di Provinsi Sumatera Utara, dari 12 ruas jalan nasional terdampak, sebagian besar telah kembali dapat dilalui. Namun, satu segmen pada ruas Simpang Rampa-Batulobang-Sibolga sepanjang sekitar 17 kilometer, yang merupakan bagian dari ruas batas Kabupaten Tapanuli Utara/Tapanuli Tengah-Sibolga, masih mengalami gangguan dan terus ditangani secara intensif.

Di Provinsi Sumatera Barat, seluruh 31 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. Meski demikian, dua ruas di kawasan Lembah Anai masih diberlakukan kondisi fungsional terbatas dengan pengaturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.

Untuk mendukung percepatan pemulihan, Kementerian PU menurunkan total 1.452 unit alat berat dan alat pendukung, yang terdiri atas 382 unit milik Kementerian PU dan 1.071 unit dari mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Sebaran alat tersebut meliputi 821 unit di Aceh, 291 unit di Sumatera Utara, dan 341 unit di Sumatera Barat.

Kementerian PU memastikan pekerjaan penanganan sisa ruas jalan dan jembatan terdampak akan terus dilakukan secara bertahap, khususnya pada jalur utama dan strategis. Penanganan dilakukan selama 24 jam guna menjaga agar infrastruktur yang telah fungsional tetap aman dilalui.