Para Kades dan Camat Pondok Kubang Bengkulu Tengah Sepakat Berdamai, Plt Sekda: Kurang Koordinasi

Polemik Kades dan Camat Pondok Kubang Diselesaikan Melalui Mediasi

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akhirnya berhasil menyelesaikan polemik antara para kepala desa (kades) dengan Camat Pondok Kubang melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemkab. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Sekda Bengkulu Tengah pada Senin (29/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.

Hasil dari pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada masalah krusial yang muncul antara pihak kades dan camat. Penjabat Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah, Ayatul Mukhtadin, menjelaskan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh miskomunikasi dan kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak.

“Alhamdulillah, setelah kita duduk bersama, ternyata tidak ada masalah besar. Hanya terjadi miskomunikasi saja, bukan persoalan pribadi antara kepala desa dan camat,” ujar Ayatul Mukhtadin.

Ia menambahkan bahwa ke depan seluruh pihak sepakat untuk kembali fokus pada tujuan utama pemerintahan, yaitu pembangunan desa, pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban dan kondusivitas wilayah.

Kepala Desa Menerima Hasil Mediasi

Ketua Forum Kades Kecamatan Pondok Kubang, Budi Antoni, menyatakan bahwa pihaknya menerima hasil mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut Budi, sejak awal tidak ada persoalan pribadi antara para kepala desa dengan Camat Pondok Kubang.

“Kami menerima hasil mediasi ini. Tidak ada masalah pribadi dengan camat, juga tidak ada masalah terkait Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Ini murni miskomunikasi,” ujarnya.

Budi menegaskan bahwa kejadian tersebut akan menjadi pembelajaran agar hubungan kerja antara pemerintah desa dan kecamatan ke depan dapat berjalan lebih baik.

Camat Pondok Kubang Beri Penjelasan

Camat Pondok Kubang, Hendri Irawan, angkat bicara menanggapi desakan sejumlah kepala desa yang meminta dirinya dicopot dari jabatan. Hendri menegaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukannya selama menjabat sebagai camat murni untuk menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Bupati Bengkulu Tengah.

“Penolakan itu adalah hak para kepala desa. Saya pribadi hanya menjalankan tugas sesuai arahan dan amanah pimpinan,” ujar Hendri saat ditemui.

Hendri membantah tudingan adanya investigasi terhadap proyek-proyek desa. Ia menegaskan bahwa dalam tugas pokok dan fungsi camat tidak dikenal istilah investigasi. Yang ia lakukan adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan bersama tim, bukan sendiri.

Masalah Terkait APBDes dan Evaluasi

Terkait tudingan menyalahkan APBDes 2025 serta kinerja camat sebelumnya, Hendri menilai hal itu merupakan bentuk evaluasi untuk perbaikan, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu.

“Kalau ada yang kurang, itu kita benahi bersama. Evaluasi itu bagian dari proses perbaikan,” ujarnya.

Hendri juga membantah tudingan bersikap arogan dan intimidatif terhadap kepala desa maupun perangkat desa. Ia menegaskan bahwa teguran yang disampaikan semata-mata agar kepala desa tidak tersandung persoalan hukum di kemudian hari.

Isu Kebocoran Dokumen

Soal isu kebocoran dokumen hasil monitoring ke pihak luar, termasuk LSM, Hendri menegaskan hal tersebut tidak pernah terjadi. Ia menyatakan bahwa dokumen hasil monitoring masih disimpan dan belum dilaporkan ke mana pun.

“Kalau nantinya dilaporkan, mekanismenya jelas, yaitu ke APIP atau Inspektorat Bengkulu Tengah,” tegasnya.

Hendri pun menyatakan siap menerima apa pun keputusan Bupati Bengkulu Tengah terkait jabatannya. “Kalau bupati menarik saya dari jabatan ini, saya terima. Tapi jika masih dipercaya, saya akan bekerja dengan sepenuh hati demi kemajuan Kecamatan Pondok Kubang,” ujarnya.

Peran Pemerintah Kabupaten

Dengan berakhirnya mediasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa di Pondok Kubang dapat kembali solid. Harapan itu ditujukan demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat.