JAKARTA — Hilirisasi dan ketahanan energi nasional tidak boleh hanya berfokus pada target produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus sejalan dengan perlindungan ekologis dan keadilan sosial. Suara publik, khususnya generasi muda, dianggap penting untuk memastikan agenda hilirisasi energi di Indonesia benar-benar selaras dengan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat di wilayah terdampak.
Pandangan tersebut muncul dalam panel diskusi kedua Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Sesi dengan tema dampak sosial dan ekologi ini menghadirkan beberapa tokoh, seperti Melliza Xaviera Putri Yulian, Putri Indonesia Lingkungan 2025, M. Kholid Syeirazi, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, Syekhoh Sultonah, Project Leader Institut Hijau Indonesia, serta Irwanuddin, Tenaga Ahli Menteri ESDM RI Bidang Pengembangan Potensi Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Diskusi dipandu oleh Danil Iskandar, Co-founder Inisiatif Daulat Energi.
Tantangan Pembangunan Energi dan Infrastruktur
Danil membuka diskusi dengan menyebut bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam dua pekan terakhir. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan energi dan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari daya dukung lingkungan. Di satu sisi, negara membutuhkan ketahanan energi dan swasembada untuk mengurangi ketergantungan impor. Di sisi lain, keluhan masyarakat atas kerusakan lingkungan dan terganggunya ruang hidup di sekitar proyek energi terus bermunculan.
“Isu sosial dan isu lingkungan selalu jadi ‘hot topic’ ketika kita bicara energi dan hilirisasi. Di lapangan, kita sering melihat tarik-menarik antara kepentingan ketahanan energi dan keluhan warga yang terdampak langsung oleh proyek-proyek itu,” ujar Danil.
Komitmen Presiden dan Desain Kebijakan yang Pelembut
Kholid Syeirazi menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi melalui Asta Cita patut didukung, namun harus diikuti desain kebijakan yang peka terhadap dimensi ekologis dan sosial. Ia mengingatkan bahwa migas dan tambang merupakan sektor ekstraktif yang sejak lama dikenal padat modal, minim penyerapan tenaga kerja lokal, dan kerap meninggalkan kantong-kantong kemiskinan di sekitar area operasi.
“Di banyak lumbung minyak dan tambang, kita menyaksikan paradoks: sumber daya alam melimpah, tetapi lingkungan rusak dan masyarakat sekitar tetap tertinggal. Inilah yang dikenal sebagai kutukan sumber daya alam,” kata Kholid.
Ia menjelaskan, salah satu upaya pemerintah memotong praktik ilegal dan sekaligus memperbaiki distribusi manfaat adalah penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang melegalkan sumur-sumur minyak rakyat. Langkah ini diharapkan bisa menambah produksi migas nasional dan mengurangi impor, sekaligus membuka ruang bagi koperasi dan UMKM lokal untuk terlibat sebagai pelaku, bukan sekadar penonton.
Transisi Energi dan Kebutuhan Kilang
Kholid juga menyinggung pentingnya menambah kapasitas dan kompleksitas kilang sebagai bagian dari hilirisasi yang selaras dengan lingkungan. Menurut dia, transisi energi menuju bauran yang lebih hijau tidak serta merta menghilangkan kebutuhan akan kilang dalam waktu dekat. Namun, desain kilang ke depan harus lebih efisien, mampu menghasilkan produk petrokimia bernilai tinggi, dan melakukan pengurangan emisi secara serius.
“Transisi energi itu proses bertahap, bukan lompatan semalam. Sepanjang beberapa dekade ke depan, fosil masih menjadi bagian dari bauran energi. Justru yang diuji adalah kemampuan kita mengurangi emisi dan kerusakan ekologis sambil tetap menjaga pasokan dan keterjangkauan energi. Di situlah hilirisasi harus didesain selaras dengan lingkungan, bukan berhadap-hadapan,” ujarnya.
Gerakan Masyarakat Sipil dan Regulasi yang Tidak Efektif
Dari sisi gerakan masyarakat sipil, Syekhoh Sultonah menekankan bahwa secara konsep hilirisasi memiliki tujuan mulia: mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah sehingga memperkuat ekonomi nasional dan membuka peluang di daerah. Namun, pengalaman Institut Hijau Indonesia di lapangan menunjukkan masih banyak praktik hilirisasi yang jauh dari prinsip keberlanjutan.
“Di beberapa daerah seperti Morowali dan Halmahera, kita menyaksikan penambangan dan hilirisasi yang sangat agresif. Deforestasi besar-besaran terjadi, pengelolaan limbah belum optimal, dan sungai-sungai yang mestinya jernih justru keruh akibat aktivitas industri. Bagi masyarakat yang hidup di sekitar, dampaknya sangat nyata,” ujar Syekhoh.
Ia mengingatkan, regulasi seperti UU Minerba dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah memberikan rambu-rambu jelas mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), pengendalian pencemaran, hingga sanksi. Persoalannya, banyak aturan hanya berhenti sebagai formalitas bagi sebagian pelaku usaha.
Pendidikan dan Partisipasi Generasi Muda
Institut Hijau Indonesia memandang kesenjangan pengetahuan sebagai akar banyak persoalan lingkungan di tapak. Karena itu, organisasi tersebut menempatkan pendidikan sebagai strategi utama, antara lain melalui program Green Leadership Indonesia dan Green Youth Movement untuk anak muda usia SMA dan mahasiswa. Ribuan peserta telah mengikuti pendidikan kepemimpinan hijau dan menginisiasi gerakan lingkungan di daerah masing-masing.
Tantangan Komunikasi dengan Generasi Z
Putri Indonesia Lingkungan 2025 Melliza Xaviera Putri Yulian memotret sisi lain dari tantangan transisi energi: jarak komunikasi dengan anak muda. Ia menilai banyak generasi Z yang merasa isu energi, hilirisasi, dan kebijakan iklim terlalu teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal konsumsi energi mereka sangat tinggi.
“Setiap hari kita pakai handphone, power bank, earphone, konten streaming, semua bergantung pada energi. Secara tidak langsung, anak muda adalah pengguna energi paling aktif. Dampak krisis ekologis dari cara kita memproduksi energi hari ini juga akan paling lama mereka rasakan,” kata Melliza.
Menurutnya, kunci untuk menarik keterlibatan Gen Z adalah mengubah cara bercerita tentang hilirisasi dan transisi energi. Alih-alih hanya menampilkan grafik dan istilah teknokratis, isu tersebut perlu dikemas lewat narasi yang dekat dengan keseharian dan aspirasi anak muda, termasuk sisi peluang karier dan kewirausahaan hijau.
Energi Nuklir dan Keamanan
Dari sisi teknologi energi masa depan, Irwanuddin menjelaskan posisi energi nuklir dalam upaya menurunkan emisi dan memperkuat ketahanan energi. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang di bidang nuklir, mulai dari pembentukan panitia penyelidik radioaktivitas pada 1950-an hingga keterlibatan dalam perumusan statuta Badan Tenaga Atom Internasional.
“Nuklir sering sekali diasosiasikan dengan bom atau kecelakaan seperti Chernobyl dan Fukushima. Padahal yang kita bicarakan adalah pemanfaatan nuklir untuk energi bersih. Dari sisi emisi, sangat rendah dibanding sebagian besar pembangkit fosil. Dari sisi efisiensi bahan bakar juga tinggi,” jelas Irwanuddin.
Namun, ia menekankan, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian maksimal dan berpijak pada asas keberlanjutan. Mulai dari pemilihan lokasi, desain teknologi, tata kelola, hingga manajemen limbah, semuanya harus transparan dan diawasi dengan ketat oleh lembaga independen dan publik.
Kolaborasi untuk Hilirisasi yang Berkelanjutan
Diskusi ditutup dengan penegasan bahwa hilirisasi yang selaras dengan lingkungan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, lembaga riset, komunitas lokal, dan generasi muda. Kebijakan energi, hilirisasi migas dan mineral, hingga wacana PLTN, semuanya perlu diuji dengan pertanyaan yang sama: apakah ia memperkuat ketahanan energi sekaligus melindungi bumi dan masyarakat yang hidup di atasnya.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
