AAUI: 5 Perusahaan Bergabung dalam Konsorsium Asuransi Kredit Fintech

Peran Asuransi dalam Memperkuat Ekosistem Fintech Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan program dukungan asuransi sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem dan memitigasi risiko dalam industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar). Program ini menawarkan produk asuransi kredit yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap potensi gagal bayar dari pihak peminjam.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan bahwa minat dari perusahaan asuransi umum untuk berpartisipasi dalam program tersebut sudah mulai terlihat. Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, menyebutkan bahwa telah dibentuk konsorsium khusus untuk menggarap asuransi kredit di sektor fintech lending. Menurut data sementara, konsorsium ini melibatkan beberapa perusahaan asuransi dengan kapasitas modal dan likuiditas yang memadai.

“Sejauh ini, ada lima perusahaan asuransi umum yang sudah bergabung dalam konsorsium asuransi kredit untuk P2P lending,” ujarnya.

Meskipun penggunaan asuransi kredit belum bersifat wajib, AAUI melihat adanya potensi permintaan yang signifikan, khususnya dari lender institusi yang membutuhkan kepastian perlindungan dan pengelolaan risiko gagal bayar. Budi menjelaskan bahwa besaran premi akan sangat bergantung pada profil risiko portofolio pembiayaan, kualitas manajemen risiko fintech lending, tenor pertanggungan yang saat ini sekitar 12 bulan, serta struktur kerja sama yang disepakati.

Premi asuransi menjadi bagian dari biaya manfaat ekonomi dalam skema fintech lending, sehingga penetapannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tetap memberikan perlindungan yang memadai tanpa menimbulkan beban berlebih bagi ekosistem.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Ke depan, tingkat adopsi penggunaan asuransi kredit di fintech lending akan sangat dipengaruhi oleh hasil evaluasi tahap awal, kinerja klaim, serta kejelasan tata kelola dan data dari penyelenggara fintech lending. Secara keseluruhan, AAUI menilai program asuransi kredit khusus fintech lending sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko pada ekosistem pembiayaan digital.

Bagi industri asuransi umum, inisiatif ini membuka peluang pasar yang baru dan terukur, khususnya dari segmen lender institusi, sekaligus mendorong peran asuransi sebagai mekanisme perlindungan risiko kredit. Namun, Budi menegaskan bahwa pengembangannya tetap perlu dilakukan secara bertahap dan prudent agar selaras dengan kapasitas industri dan profil risiko yang ada.

Perspektif OJK dan Regulasi yang Diperlukan

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa program asuransi kredit untuk fintech lending tidak bersifat mandatory. Premi asuransi harus menjadi bagian dari biaya manfaat ekonomi fintech lending, dengan jangka waktu pertanggungan kurang lebih 12 bulan.

“Dengan demikian, dukungan asuransi diharapkan dapat memperkuat keberadaan fintech lending sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat yang nonbankable, dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan bagi lender,” ucap Ogi.

Ogi juga menegaskan bahwa penyelenggara fintech lending harus menerapkan kebijakan evaluasi pertanggungan secara berkala yang lebih adil bagi seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian. Kenaikan premi pertanggungan hanya dapat dilakukan pada saat renewal atau perpanjangan, dan tidak dilakukan ketika pertanggungan masih berjalan.

Lebih lanjut, Ogi tak memungkiri bahwa penyelenggaraan asuransi kepada fintech lending memiliki tingkat risiko yang tinggi. Namun, dia yakin bahwa dengan pelaksanaan asuransi yang sehat, didukung oleh manajemen risiko yang efektif, serta berpedoman pada ketentuan regulasi yang berlaku, penyelenggaraan produk asuransi kredit dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi industri asuransi maupun industri fintech lending.

Beberapa aspek regulasi dan mitigasi risiko yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan produk asuransi kredit untuk industri pindar antara lain mencakup pembebanan premi kepada pihak yang menghadapi risiko, menerapkan ketentuan mengenai pembagian risiko (risk sharing), penggunaan sistem informasi yang handal, penilaian tingkat risiko yang komprehensif, serta analisis klaim yang akurat.

Arahan dari Pejabat OJK

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Agusman menyampaikan bahwa pada tahap awal, asuransi kredit tersebut ditujukan bagi lender institusi dan akan terus dikembangkan. “Dengan demikian, diharapkan dapat mencakup seluruh lender, termasuk lender ritel, ke depannya,” tuturnya.

Agusman menilai bahwa program dukungan asuransi bagi industri fintech lending memiliki manfaat penting bagi keberlanjutan industri fintech lending dalam memitigasi risiko. Dengan adanya asuransi, dia berharap industri fintech lending akan bertumbuh dengan baik dan bisa menyelesaikan berbagai isu yang masih dihadapi.